Nasional
Jusuf Kalla Dorong Kalangan Kampus jadi Tulang Punggung Pemberantasan Korupsi
Kitasulsel–JAKARTA Wakil Presiden RI ke 10 dan 12, Jusuf Kalla atau JK, mendorong kampus menjadi tulang punggung dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan JK saat menyampaikan sambutannya diacara Dies Natalis ke 27 Universitas Paramadina di Kampus Universitas Paramadina , Cipayung, Jakarta Timur,jumat (10/1/2025).
JK mengaku prihatin dengan posisi Indonesia termasuk dalam 6 negara dengan tingkat korupsi tertinggi. Bahkan dari enam itu, empat di antaranya dari negara dengan penduduk muslim terbanyak.
“Saya baca di berita, ada 6 negara yang paling korup, 4 diantaranya mayoritas penduduk Islam. Pertama Syiria, Kedua Bangladesh, kemudian Indonesia,” kata JK dalam sambutannya.
“Jadi agama kuat, korupsi juga kuat,” imbuhnya.
JK menilai, fenomena tingginya korupsi tersebut karena beberapa hal. Seperti pemerintahan yang tidak baik, visi pemerintahan yang keliru serta visi demokrasi yang keliru.
Sehingga JK mengusulkan perlunya perbaikan di sistem pemerintahan. Ia mengungkapkan, persoalan korupsi bukan hanya soal personal, tapi sistem pemerintahan yang sulit cek and balance.
“Jadi semuanya harus berawal dari atas. Jika diatas aman, maka di bawah aman. Sebaliknya, jika di atas ada masalah, maka di bawah juga akan bermasalah;” sebut JK.
Selain itu, JK juga mendorong agar kampus bisa menjadi tulang punggung upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Tujuannya, agar Indonesia tidak terkenal karena kasus korupsinya.
“Itu tantangan untuk kita bagaimana kita ini universitas dapat merumuskan pikiran-pikiran. Mudah-mudahan kita bisa membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik’” ujarnya.
JK juga menyinggung soal keseriusan pemerintahan Prabowo-Gibran dalam memberantas korupsi. “Komitmen yang ingin memburu koruptor sampai antartika, maka itu berarti ada upaya tindakan tegas yang ingin dilaksanakan dan kita berharap itu’” pungkas JK. (*)
Nasional
KPR FLPP Direformasi, Subsidi Rumah Capai 300 Ribu Unit per Tahun
Kitasulsel–JAKARTA – Menteri Pekerjaan dan Perumahan Rakyat (PKP), Maruarar Sirait, mengambil langkah strategis untuk mereformasi program Kredit Perumahan Rakyat (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh, Menteri Ara berupaya merancang ulang proporsi pendanaan agar lebih efisien dan adil.
Proporsi Baru Anggaran KPR FLPP
Dalam skema saat ini, pendanaan KPR FLPP bersumber 75% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan 25% dari perbankan. Menteri Ara mengusulkan agar proporsi ini diubah menjadi 50:50.
“Dengan proporsi yang lebih seimbang, kita dapat mengurangi beban APBN sekaligus meningkatkan jumlah rumah subsidi yang dapat dinikmati masyarakat berpenghasilan rendah,” ungkap Maruarar.
Ia menjelaskan bahwa perubahan ini memungkinkan penyaluran rumah subsidi meningkat dari 220 ribu unit menjadi lebih dari 300 ribu unit tanpa tambahan beban pada APBN.
Sebagai bagian dari upaya merealisasikan perubahan ini, Menteri Ara telah mengunjungi sejumlah daerah untuk melihat langsung pelaksanaan program KPR FLPP. (*)
-
Politics3 bulan ago
Indo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun ago
Informasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
6 bulan ago
Tangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
11 bulan ago
Pj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
10 bulan ago
IBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun ago
Video Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
8 bulan ago
Duet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
-
2 tahun ago
Dari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
You must be logged in to post a comment Login