DPRD Kota Makassar
Musrenbang Kecamatan Manggala 2025 Fokus Bahas Infrastruktur dan Kesejahteraan Warga
Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Kecamatan Manggala menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun anggaran 2025 pada Selasa (21/01) , bertempat di Max One Hotel and Resort. Kegiatan ini menjadi forum penting dalam menjaring aspirasi warga dan menyusun prioritas pembangunan wilayah.
Musrenbang kali ini dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Makassar, sejumlah anggota dewan dari Dapil 4, SKPD, tokoh masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan. Forum ini menjadi ruang strategis dalam merumuskan arah pembangunan Kecamatan Manggala ke depan.
Asisten III Pemerintah Kota Makassar yang turut hadir, menekankan pentingnya pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta selaras dengan visi dan misi Pemerintah Kota Makassar.
“Program yang dirancang harus menyentuh langsung kebutuhan warga. Itu kunci agar hasil pembangunan dapat dirasakan secara nyata,” ujarnya.
Camat Manggala dalam sambutannya menyampaikan sejumlah tantangan yang dihadapi wilayahnya, seperti pertumbuhan penduduk yang pesat, kemacetan, kekurangan ruang publik, serta kebutuhan infrastruktur dasar yang mendesak.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, menegaskan bahwa Musrenbang merupakan momen penting untuk menjaring aspirasi dan memastikan pembangunan yang inklusif dan tepat sasaran.
“Musrenbang adalah wadah utama untuk mendengar langsung apa yang dibutuhkan masyarakat. Harapannya, keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan riil warga,” katanya.
Beberapa isu prioritas yang dibahas dalam Musrenbang Kecamatan Manggala antara lain peningkatan infrastruktur jalan dan drainase untuk mencegah banjir, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, penguatan UMKM, serta penciptaan ruang terbuka hijau yang nyaman.
Hasil dari Musrenbang ini akan dibawa ke tingkat kota sebagai dasar perencanaan pembangunan tahun 2025. Diharapkan, dengan partisipasi aktif masyarakat dan dukungan pemerintah, Kecamatan Manggala dapat tumbuh menjadi wilayah yang lebih tertata dan sejahtera. (*)
DPRD Kota Makassar
DPRD Kota Makassar Gelar Rapat Pemandangan Umum Tiga Ranperda, Tekankan Kolaborasi dan Transparansi
Kitasulsel–MAKASSAR Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menggelar rapat pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap tiga rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang sedang dibahas bersama Pemerintah Kota Makassar. Rapat yang dilaksanakan secara daring ini diikuti oleh pimpinan DPRD, perangkat daerah, dan pejabat dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Makassar, Rabu (22/10).
Tiga Ranperda yang menjadi fokus pembahasan adalah Ranperda Penyelenggaraan Kearsipan, Ranperda Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren, serta Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2017 mengenai Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
Fraksi Mulia, melalui juru bicaranya Andi Muchlis Misba, menekankan pentingnya kolaborasi yang terbuka antara eksekutif dan legislatif untuk menyempurnakan naskah ranperda.
“Koordinasi antarperangkat daerah dengan panitia khusus sangat penting agar pembahasan berjalan efektif dan menghasilkan regulasi yang berpihak pada publik,” ujarnya. Fraksi ini juga memberikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam menghadirkan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), diwakili juru bicara Aswar, ST, menyoroti perlunya kejelasan indikator kinerja dalam pelaksanaan ranperda, khususnya pada penyelenggaraan kearsipan dan fasilitas pesantren.
Aswar menegaskan bahwa dukungan pemerintah terhadap pesantren harus menyeluruh dan berkelanjutan. “Masih banyak pesantren yang menghadapi keterbatasan fasilitas dan sumber daya. Diperlukan forum kemitraan strategis antara pemerintah, pesantren, dan masyarakat,” jelasnya.
Fraksi PKS mengusulkan empat langkah strategis, yaitu pemetaan dan registrasi pesantren, penyusunan skema bantuan dan kemitraan, peningkatan kapasitas manajemen, serta pembentukan forum komunikasi lintas lembaga.
Terkait perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2017, Fraksi PKS menilai perlu penyesuaian dengan regulasi terbaru seperti PP Nomor 1 Tahun 2023 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 agar fungsi legislasi dan pengawasan DPRD dapat berjalan optimal dengan sistem administrasi yang profesional dan transparan.
Rapat pemandangan umum ini menjadi tahap awal sebelum pembahasan lanjutan oleh panitia khusus DPRD bersama Pemerintah Kota Makassar. Seluruh fraksi berharap proses pembahasan berjalan lancar dan menghasilkan regulasi yang bermanfaat bagi masyarakat. (*)
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics1 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
Nasional5 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login