NEWS
Program Makan Bergizi Gratis Disambut Antusias, DPRD Sulsel Pastikan Realisasi di 2025
Kitasulsel–MAKASSAR Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Rachmatika Dewi, menegaskan komitmennya mendukung program makan bergizi gratis (MBG) yang digagas pemerintah pusat. Menurutnya, program ini mendapat sambutan positif dari masyarakat Sulawesi Selatan.
“Kami di DPRD Sulsel sangat siap untuk mendukung dan merealisasikan program makan bergizi gratis. Anggaran untuk program ini sudah kami siapkan di APBD tahun 2025,” ujar politisi yang akrab disapa Cicu, Rabu (22/1/2025).
Selain itu, DPRD Sulsel juga berencana mendukung program pemeriksaan kesehatan gratis (PKG) yang menjadi salah satu prioritas pemerintah pusat.
Namun, anggaran untuk program ini baru akan dimasukkan dalam APBD 2025, mengingat instruksi terkait baru disampaikan oleh Pj Gubernur Sulsel, Prof. Fadjry Djufry.
“Kami masih menunggu petunjuk teknisnya dari pemerintah pusat melalui Pj Gubernur Sulawesi Selatan. Tentunya, kami harus bersinergi dengan pemerintah pusat agar pelaksanaan program ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Sulsel,” tegas Cicu.
Cicu juga menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam merealisasikan program-program strategis pemerintah pusat di tingkat daerah. Menurutnya, kolaborasi ini akan mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang ada.
“Kami, pimpinan dan seluruh anggota DPRD Sulsel, berharap harmonisasi ini dapat terus terjaga. Banyak hal yang bisa diselaraskan dan diselesaikan dengan pendekatan kekeluargaan,” ungkapnya.
Sebelumnya, Pj Gubernur Sulsel, Prof. Fadjry Djufry, menyampaikan bahwa program pemeriksaan kesehatan gratis (PKG) merupakan salah satu kebijakan penting Presiden RI, Prabowo Subianto.
Program ini menyasar seluruh segmen masyarakat, mulai dari balita, anak-anak, remaja, hingga lansia.
“Salah satu program penting Bapak Presiden adalah pemeriksaan kesehatan gratis. Seluruh kepala daerah diminta untuk mengalokasikan anggaran untuk itu,” ujar Prof. Fadjry dalam kunjungannya ke DPRD Sulsel baru-baru ini.
Dengan langkah ini, DPRD Sulsel berharap masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari program pemerintah pusat, baik dalam peningkatan gizi maupun Layanan kesehatan. (*)
Kitasulsel–MAKASSAR DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menggelar rapat paripurna terhadap nota keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
Rapat paripurna ini berlangsung di Ruang Pola Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi (DBMBK) Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar, Senin (8/9/2025).
Dalam rapat tersebut Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman (Andalan) memaparkan arah kebijakan belanja daerah yang masih berfokus pada upaya pemulihan ekonomi daerah.
Kata Andalan, langkah ini dinilai penting untuk mendorong akselerasi pemulihan ekonomi nasional yang saat ini terus berproses. Dimana, total belanja daerah dalam Ranperda Perubahan APBD 2025 ditargetkan mencapai Rp10,33 triliun lebih.
“Alokasi anggaran tersebut terbagi atas belanja operasional sebesar Rp6,39 triliun, belanja modal Rp1,51 triliun, belanja bidang tertentu Rp49,50 miliar, serta belanja transportasi sebesar Rp2,37 triliun lebih.”ujarnya.
Lanjut Andi Sudirman Selain belanja, pemerintah provinsi juga menyampaikan proyeksi penerimaan daerah. Tercatat, terdapat silpa atau sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp83,06 miliar.
Angka ini sesuai dengan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulsel terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.
“Pengeluaran pembiayaan daerah dialokasikan sebesar Rp151 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp134 miliar diperuntukkan bagi pembayaran pokok utang, sedangkan Rp17 miliar dialokasikan untuk penyertaan modal daerah,” tutur dia.
Gubernur Sulsel menambahkan bahwa pemerintah Provinsi Sulsel menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, serta pihak terkait lainnya dalam menjalankan rancangan perubahan APBD ini. Sinergi ini diyakini menjadi kunci dalam mewujudkan target pembangunan yang telah ditetapkan.
“Dengan sinergitas yang kuat, kita berharap kebijakan anggaran ini mampu menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat seiring perkembangan yang kita hadapi,” bebernya.
Rancangan Perubahan APBD ini juga diarahkan untuk mendukung program prioritas, termasuk peningkatan kualitas layanan publik, pembangunan infrastruktur, dan penguatan sektor ekonomi kerakyatan.
Selain itu, DPRD Sulsel menekankan pentingnya transparansi serta akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran, sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
Rapat paripurna ditutup dengan penyampaian komitmen bersama antara pemerintah provinsi dan DPRD untuk terus mengawal proses pembahasan perubahan APBD 2025 agar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan daerah. (*)
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics12 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login