Kementrian Agama RI
DPR dan Kemenag Bahas Efisiensi, Layanan Keagamaan dan Pendidikan Bisa Terdampak

Kitasulsel–JAKARTA – Kementerian Agama bersama Komisi VIII DPR RI menggelar rapat kerja (Raker), membahas program dan anggara 2025 di Senayan, Senin (3/1/2025). Raker antara lain membahas kebijakan efisiensi yang diinstruksikan Presiden Prabowo.
Kebijakan ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 serta Surat Menteri tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga. Untuk Kementerian Agama, diminta melakukan efisiensi aggaran sebesar Rp14.284.062.000.000.

Menteri Agama menyampaikan sudah melakukan upaya untuk menyisir anggaran Kemenag terkait efisiensi. Meski demikian, Menag mengatakan bahwa hasil penyisiran belum mencukupi target yang ditentukan Kementerian Keuangan.
“Berdasarkan kriteria dan identfikasi diperoleh besaran Rp7.279.475.129.000. Hal ini mengharuskan kami untuk melakukan penyesuaian kembali agar dapat memenuhi target efisiensi dengan kriteria yang sama, namun melakukan ekspansi pada identifikasi rencana efisiensi,” ucapnya.

Aggaran tersebut didapat dengan memperhitungkan tetap ketersediaan sebagian anggaran untuk operasional yang bersifat kebutuhan dasar, pengalihan pagu ke Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), dan sumberdana hanya dari belanja rupiah murni.
Menurut Menag, jika melihat tuntutan efisiensi sebesar Rp14 Triliun penyesuaian anggaran akan berdampak pada beberapa program dan kegiatan prioritas.
Kegiatan prioritas tersebut antara lain layanan keagamaan, seperti penyelenggaraan ibadah haji 1446 H/2025 M, penguatan moderasi beragama, pengukuhan kerukunan umat potensi ekonomi berbasis agama, pembinaan perkawinan, bantuan rumah ibadah dan digitalisasi layanan keagamaan.
Selain itu, bidang pendidikan seperti pemberian bantuan pemerintah bidang pendidikan, termasuk beberapa kegiatan yang selama ini menjadi prioritas seperti BOS, BOPTN, PPG, dan bantuan bea siswa peserta didik dan pendidik, serta peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan penuntasan rehabilitasi madrasah dan lembaga keagamaan, dan pengembangan kompetensi guru dan dosen juga bisa terdampak efisiensi.
Namun demikian, Menag megungkapkan bahwa efisiensi yang digagas oleh Presiden ini bukan tanpa alasan. Kementerian Agama sebagai turunan dari eksekutif akan tetap mendukung program ini.
“Inpres ini baru minggu lalu, namun kami baru bisa menghemat 7 triliun. Dan kami harus peras lagi. Kami akan lanjutkan dana yang bisa kami kurangi. Selanjutnya bisa kami sampaikan ke komisi VIII DPR,” ucap Menag.
Ia pun meminta dukungan semua pihak terkait pengalokasian anggaran ini. Ia pun mengingatkan bahwa Kemenag meerupakan instansi vertikal, yang satuan kerjanya mulai dari pusat hingga ke KUA. Artinya, ada beberapa anggaran yang jika dihilangkan akan berdampak langsung ke masyarakat.
Menag pun meyakinkan para anggota DPR dan masyarakat bahwa program efisiensi ini tidak akan membuat semangat kendor. “Pendiri bangsa ini tanpa APBN bisa berbuat banyak, hanya karena dikurangi Rp14 T saya kira masih bisa berbuat banyak untuk masyarakat,” ucap Menag.
“Insya Allah kami yakin bisa berbuat banyak bagi masyarakat tanpa mengurangi layanan. Saya juga meminta dukungan dari anggota Komisi VIII DPR untuk tetap mendukung kami. Kami siap mendengarkan saran-saran. Saya yakin jika ada kemauan pasti ada jalan,” tutupnya.
Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang pun mengungkapkan bahwa anggaran di Kementerian Agama memang sangat besar namun sebagian besar aggarannya merupakan program yang menyentuh langsung masyarakat. Kkarena itu, perlu kehati-hatian jika akan menyisir anggaran untuk diefisiensi.
Meski demikian ia berharap Kementerian Agama kembali merinci anggaran agar bisa diawasi secara bersama antara DPR dan Kemenag RI. “Ini bisa kita lakukan bersama, Pak. Jadi kami perlu rinciannya. Semoga bisa dilakukan tanpa harus mengurangi pelayanan bagi masyarakat,” jelasnya.
“Untuk kepemimpinan Prof. Nasaruddin kita berbangga, terbaik kinerjanya. Kalau aunggaran sudah dipotong, masih bisa kita lakukan akselerasi program, kita pasti dapat perhatian. Oleh karena itu komitmen ini kami akan mendukung,” sambungnya.
Anggota Komisi VIII asal Demokrat Achmad merasa prihatin dengan keharusan efisiensi Rp14 T yang harus dilakukan Kemenag. Dia berharap hal itu tidak mengurangi spirit jajaran Kemenag untuk tetap memberikan pelayanan terbaik bagi umat.
“Justru ini tantangan yang bisa menghasilkan prestasi. Jadi itu harapan kita. Dengan menurunnya anggaran kemenag tidak sejalan dengan pelayanan bagi masyarakat. Itu spirit yang kami harapkan,” harapnya. (*)
Kementrian Agama RI
Dialog Lintas Agama, Menag Jelaskan Empat Isu Strategis Kemenag

Kitasulsel–JAKARTA Menteri Agama Nasaruddin Umar memaparkan empat isu strategis yang menjadi fokus Kementerian Agama. Hal ini Menag ungkap dalam Dialog Lintas Agama yang digelar di Masjid Istiqlal.
Dialog dihadiri oleh Guru Besar Al-Azhar Kairo Muhammad Abdusshomad, Perwakilan Keuskupan Agung Jakarta Romo Antonius Suryadi, Perwakilan Persekutuan Gereja Kristen Protestan Martin Lukito Sinaga, dan Ketua OIAA Indonesia TGB Muhammad Zainul Majdi.

Isu pertama yang menjadi perhatian Kemenag adalah kerukunan. Menurut Menag, menjaga kerukunan dalam masyarakat Indonesia yang beragam dapat dicapai dengan memperkuat moderasi beragama dan mengembangkan konsep toleransi yang mendalam.
“Toleransi itu lebih dari sekadar koeksistensi. Koeksistensi hanya memungkinkan kita hidup berdampingan tanpa saling terhubung, sedangkan toleransi mengikat kita dengan tali cinta,” ujar Menag, Jumat (7/2/2025).

Isu kedua adalah pengembangan kurikulum cinta dalam pendidikan agama. Menag menekankan pentingnya melarang guru agama mengajarkan kebencian kepada murid.
“Tidak boleh ada guru agama yang menanamkan kebencian terhadap kelompok agama lain.
Kita tetap berpegang pada ajaran agama masing-masing, tetapi tidak ada hak untuk menyesatkan atau menajiskan orang lain,” tegasnya.
Selanjutnya, isu lingkungan hidup juga mendapat perhatian serius dari Kemenag. Menag mengingatkan bahwa tanggung jawab menjaga lingkungan adalah bagian dari ketaatan beragama.
“Kita tidak akan bisa menjadi hamba yang taat dan khusyuk dalam beribadah jika lingkungan kita rusak. Alam bukan hanya objek, tetapi juga bagian dari diri kita,” tambahnya.
Menag juga menyoroti fenomena sebagian orang yang seolah-olah tidak merasa berdosa ketika membakar hutan demi pembukaan lahan, serta menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan sampah.
“Seolah-olah tidak ada dosa kalau membakar hutan, padahal di situ juga membunuh berbagai ekosistem. Bahkan tidak menganggap dosa kalau menjadikan sungai sebagai tong sampah umum,” ungkap Menag.
Isu terakhir adalah penguatan nasionalisme dalam benak generasi muda. Menag menilai pentingnya menjaga identitas bangsa Indonesia yang plural dan kaya budaya lokal.
“Identitas Indonesia harus tetap kuat. Seperti Jepang yang modern tapi tetap menghargai budaya lokal. Kita pun harus menjaga nilai-nilai budaya yang selaras dengan agama,” ujarnya.
Dengan empat isu strategis ini, Menag berharap dapat memberikan landasan kebijakan yang memperkuat kehidupan masyarakat Indonesia yang lebih harmonis, cinta lingkungan, dan memiliki rasa nasionalisme yang kuat. (*)
-
Politics4 bulan ago
Indo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun ago
Informasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
7 bulan ago
Tangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
12 bulan ago
Pj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
11 bulan ago
IBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun ago
Video Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
9 bulan ago
Duet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
-
2 tahun ago
Dari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
You must be logged in to post a comment Login