DPRD Kota Makassar
DPRD Makassar Umumkan Munafri-Aliyah Wali Kota dan Wawali Terpilih
Kitasulsel–MAKASSAR Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menggelar paripurna Pengumuman Hasil Penetapan Wali Kota dan Wakil Wali (Wawali) Kota Makassar Terpilih 2025-2030, Sabtu (8/2/2025).
Rapat Paripurna ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Makassar, Andi Suharmika, dihadiri juga jajaran anggota DPRD dan pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.
Dalam paripurna itu, DPRD Makassar mengumumkan penetapan pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar terpilih Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham.
Kemudian rapat tersebut juga dirangkaikan dengan pemberhentian Moh Ramdhan Pomanto sebagai Wali Kota Makassar dengan masa jabatan yang telah ditetapkan.
Sementara itu, Moh Ramdhan Pomanto dalam sambutannya mengungkapkan bahwa dengan masa jabatan pemerintahan baru di Makassar diharapkan mampu membawa perubahan yang lebih baik lagi di masa akan mendatang.
“Dengan ditetapkannya Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar terpilih periode 2025-2030 yang terpilih dalam rapat paripurna hari ini, sekaligus sebagai pertanda bahwa tidak lama lagi transformasi Pemkot Makassar akan kita lalui bersama,” ucapnya saat memberikan sambutan.
“Mari kita mendoakan beliau (Appi-Aliyah) Insyaallah akan jauh daripada apa yang kita kerjakan hari ini, saya yakin dengan pemerintahan yang baru, Makassar akan menjadi yang terbaik di Indonesia bahkan menjadi kota yang kita idamkan secara global,” lanjutnya.
Sementara itu, Munafri Arifuddin menuturkan bahwa masih memiliki tantangan yang besar di pemerintahan yang akan datang dan masih menunggu tahapan pelantikan serentak di Jakarta yang direncanakan pada bulan Februari ini.
“Kita (Appi-Aliyah) menunggu tahapan berikut yakni pelantikan yang akan dilaksanakan secara serentak bersama kepala daerah terpilih di Jakarta dan tentu masih menunggu proses-proses yang dilaksanakan ke depan,” tuturnya kepada awak media.
“Tantangan kita ke depan tidak mudah, sangat berat. Sehingga diperlukan sinegritas untuk seluruh stakeholder yang ada. Teman-teman dari media saya harap juga mampu berkolaborasi dengan pemerintah (Pemkot Makassar),” kuncinya. (*)
DPRD Kota Makassar
DPRD Kota Makassar Gelar Rapat Pemandangan Umum Tiga Ranperda, Tekankan Kolaborasi dan Transparansi
Kitasulsel–MAKASSAR Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menggelar rapat pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap tiga rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang sedang dibahas bersama Pemerintah Kota Makassar. Rapat yang dilaksanakan secara daring ini diikuti oleh pimpinan DPRD, perangkat daerah, dan pejabat dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Makassar, Rabu (22/10).
Tiga Ranperda yang menjadi fokus pembahasan adalah Ranperda Penyelenggaraan Kearsipan, Ranperda Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren, serta Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2017 mengenai Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
Fraksi Mulia, melalui juru bicaranya Andi Muchlis Misba, menekankan pentingnya kolaborasi yang terbuka antara eksekutif dan legislatif untuk menyempurnakan naskah ranperda.
“Koordinasi antarperangkat daerah dengan panitia khusus sangat penting agar pembahasan berjalan efektif dan menghasilkan regulasi yang berpihak pada publik,” ujarnya. Fraksi ini juga memberikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam menghadirkan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), diwakili juru bicara Aswar, ST, menyoroti perlunya kejelasan indikator kinerja dalam pelaksanaan ranperda, khususnya pada penyelenggaraan kearsipan dan fasilitas pesantren.
Aswar menegaskan bahwa dukungan pemerintah terhadap pesantren harus menyeluruh dan berkelanjutan. “Masih banyak pesantren yang menghadapi keterbatasan fasilitas dan sumber daya. Diperlukan forum kemitraan strategis antara pemerintah, pesantren, dan masyarakat,” jelasnya.
Fraksi PKS mengusulkan empat langkah strategis, yaitu pemetaan dan registrasi pesantren, penyusunan skema bantuan dan kemitraan, peningkatan kapasitas manajemen, serta pembentukan forum komunikasi lintas lembaga.
Terkait perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2017, Fraksi PKS menilai perlu penyesuaian dengan regulasi terbaru seperti PP Nomor 1 Tahun 2023 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 agar fungsi legislasi dan pengawasan DPRD dapat berjalan optimal dengan sistem administrasi yang profesional dan transparan.
Rapat pemandangan umum ini menjadi tahap awal sebelum pembahasan lanjutan oleh panitia khusus DPRD bersama Pemerintah Kota Makassar. Seluruh fraksi berharap proses pembahasan berjalan lancar dan menghasilkan regulasi yang bermanfaat bagi masyarakat. (*)
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics1 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login