Provinsi Sulawesi Barat
Kunjungi Pasar Mamasa, Pj. Bahtiar Mengecek Ketersedian dan Harga Bahan Pokok
Kitasulsel–MAMASA Kunjungan Pj Gubernur Sulawesi Barat Bahtiar Baharuddin bersama para kepala OPD Pemprov berlanjut ke Pasar Mamasa Kecamatan Mamasa, Minggu 9 Februari 2025.
Pada kunjungan kali ini, selain mengecek harga bahan pokok di Pasar Mamasa juga hendak mengetahui asal bahan pokok yang dijual oleh pedagang, seperti cabe, jeruk nipis, tomat serta bahan kebutuhan rumah tangga lainnya. Dari perbincangan bersama pedagang, umumnya bahan pokok sayuran tersebut masih berasal dari Sulawesi Selatan.
“Nah Pak Bupati, ini tantangan bagi kita di Mamasa. Mendorong warga kita menanam agar menghasilkan cabe serta sayuran lainnya” imbuh Pj Bahtiar kepada Pj Bupati Mamasa, Muh. Zain.
Pada kunjungan di pasar Mamasa tersebut harga harga bahan pokok lainnya terbilang stabil. Termasuk harga cabe, beras, gula pasir, minyak goreng dan sayuran lainnya. Meski demikian, banyak mitra pedagang mengaku kesulitan mendapatkan bahan pokok lainnya seperti minyak goreng, Beras, gula pasir.
Untuk itulah Pj Bahtiar menawarkan agar para mitra pedagang agar bekerjasama dengan Bulog melalui Rumah Pangan Kita (RPK). Tujuannya kata Bahtiar, agar para pedagang bisa mendapatkan harga sesuai standar dan lebih murah.
Pada kesempatan tersebut Pj Bahtiar menelpon Pimpinan Cabang Bulog Polman melalui Kadis Ketahanan Pangan Abdul Waris.
Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kememdagri tersebut mengusulkan kepada Bulog Polman agar menambah RPK khusus di Mamuju sebab para mitra pegadang pasar Mamasar menyatakan tertarik untuk bekerjasama.
Terkait kunjungan Pj Gubernur bersama Pj Bupati ke Pasar Mamasa, para pedagang mengaku lega. Sebab dengan demikian pihak pemerintah dapat mengetahui harga di pasar pasar serta dapat menjadi kesempatan para pedagang menyampaikan keluhannya.
” Kami senang pak kalau setiap saat pejabat berkunjung ke pasar dan mendengar langsung harga harga di pasaran. Ini bagus supaya harga lebih stabil dan tidak terlalu mahal” harap Salahuddin, pedagang pasar Mamasa.
Sering seringlah datang lebih bagus” tambah Salahuddin. (*)
Provinsi Sulawesi Barat
Inspektorat Sulbar Gelar Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP
Kitasulsel–MAMUJU Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat menyelenggarakan Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berlangsung pada Rabu, 30 Juli 2025, bertempat di Room Teather Kantor Gubernur Sulawesi Barat.
Agenda ini dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sebagaimana pada misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga pada poin 5 (lima) yaitu memperkuat tata Kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.
Rapat ini dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Salim S. Mengga. Turut hadir Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Herdin Ismail, serta para Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menekankan pentingnya komitmen seluruh perangkat daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan, baik dari BPK maupun APIP.
“Ini dinilai sebagai langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas,” kata Salim S Mengga.
Plh. Sekretaris Daerah, Herdin Ismail, dalam arahannya juga mengingatkan pentingnya percepatan tindak lanjut rekomendasi sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik.
“Kita tidak boleh berlama-lama dalam menyelesaikan rekomendasi pemeriksaan. Ini bukan hanya soal kepatuhan administratif, tapi juga bagian dari integritas kita dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik,” tegas Herdin.
Sementara itu, Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Barat, M. Natsir, menjelaskan bahwa rapat ini merupakan bagian dari upaya penguatan pengawasan internal dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Kita harap setiap perangkat daerah dapat lebih optimal menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK maupun inspektorat dalam rangka perbaikan tata Kelola pemerintahan dan peningkatan capaian progress tindak lanjut hasil pemeriksaan,” harapnya.
Pada kegiatan ini juga dilakukan penandatanganan Berita Acara kesepakatan tindak lanjut hasil pemeriksaan/pengawasan BPK dan APIP yang ditandatangani oleh Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Salim S. Mengga selaku Ketua Harian Tindak Lanjut dan seluruh kepala perangkat daerah selaku pelaksana tindak lanjut.
Kesepakatan ini juga diharapkan menjadi pedoman dalam upaya memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta meningkatkan kinerja pengawasan dan pemeriksaan internal di lingkungan pemerintah provinsi Sulawesi barat.
Inspektorat Daerah sebagai koordinator pengawasan terus mendorong sinergi antar-OPD guna meminimalkan potensi penyimpangan di masa mendatang.
Rapat ini juga menjadi momentum penguatan komitmen bersama dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.(*)
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics10 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login