Pendidikan

Strategi Adaptif Pemerintah dalam Pengelolaan Investasi di Makassar

Published

5 bulan ago

11 Februari 2025

Kitasulsel–MAKASSAR Investasi di Kota Makassar dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan. Namun, perlu ditingkatkan. Olehnya, butuh dorongan kapasitas adaptif dari pemerintah tah dalam rangka meningkatkan Investasi.

Hal itu disampaikan Andi Zulkifly usai menyampaikan orasi ilmiah Disertasi penyelesaian studi program Doktor Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin di Aula Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat (LPPM) Unhas), Selasa (11/2/2025).

“Alhamdulillah, hari ini saya selesaikan program doktor dan menjadi sejarah secara pribadi. Disertasi saya mengenai Adaptive Government dalam pengelolaan investasi di Kota Makassar,” tukas Andi Zulkifly, ditemui pelaksanaan promosi Doktor di Unhas, Selasa (11/2/2025).

Menurutnya, pengelolaan investasi sangat penting untuk Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar bahwa dalam hal peningkatan pendapatan atau menjalankan program tidak mengandalkan APBD. Tetapi, melalui menjaga peningkatan investasi.

“Paling tidak menjaga iklim investasi dalam rangka mendorong pendapatan suatu daerah. Menjaga ini, baik dari sisi stabilitas politik atau ekonomi,” paparnya.

Termasuk, sambung mantan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Makassar, perbaikan infrastruktur suatu wilayah. Tujuannya, peningkatan investasi.

“Kita juga dorong promosi agar investasi bisa stabil. Nah, ini bisa menjadi referensi dalam pembangunan daerah,” jelasnya.

Diketahui, promotor disertasi Doktor Administrasi Publik Andi Zulkifly yakni Prof Muh Akmal Ibrahim. Sementara, Co Promotor 1 Prof Sukri dan Co Promotor 2 Prof Muh Yunus. Kepala Bappeda Kota Makassar ini meraih predikat cumlaude. (*)

Pendidikan

Pemerintah Siapkan Skema Bertahap untuk Pendidikan Gratis di Sekolah Swasta, Respons Putusan MK

Published

1 hari ago

25 Juli 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR Menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kewajiban pemerintah membiayai pendidikan gratis di sekolah swasta, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyatakan tengah menyusun langkah-langkah implementatif yang realistis dan bertahap.

Hal ini disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, saat diwawancarai usai memberi sambutan dalam acara Musyawarah Nasional (Munas) VI Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT) di Hotel Claro, Makassar, pada Jumat (25/7/2025).

“Putusan MK itu bersifat final dan mengikat, jadi wajib dilaksanakan. Namun, pelaksanaannya disebutkan harus dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan negara,” ujar Abdul Mu’ti.

Menurutnya, poin penting dari putusan MK adalah adanya ruang bagi masyarakat atau penyelenggara sekolah swasta untuk tetap memungut dana dari peserta didik, selama memenuhi ketentuan tertentu. Karena itu, ia mengingatkan agar tidak muncul tafsir yang keliru di publik.

“Penting untuk meluruskan pemahaman agar tidak timbul persepsi seolah seluruh sekolah swasta harus 100 persen gratis. Kalau misalnya sekolah-sekolah dalam jaringan JSIT diwajibkan benar-benar gratis, saya belum tahu bagaimana cara mewujudkannya secara realistis,” kata Mu’ti.

Ia menambahkan bahwa pemerintah saat ini tengah menyusun skenario anggaran yang akan digunakan untuk mengakomodasi putusan MK tersebut. Pembahasan telah dilakukan lintas kementerian, serta dikonsultasikan dengan Komisi X DPR RI.

“Intinya, pemerintah serius dan hati-hati dalam menindaklanjuti putusan ini. Kami ingin kebijakan yang dihasilkan tetap menjaga kualitas pendidikan dan keberlanjutan sekolah-sekolah swasta,” pungkasnya. (*)