DPRD Kota Makassar

DPRD Makassar Ultimatum Disdik Terkait Pembayaran Sertifikasi Guru

Published

4 minggu ago

14 Februari 2025

Kitasulsel–MAKASSAR Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar memberikan peringatan tegas ke Dinas Pendidikan (Disdik) Makassar untuk segera melakukan pembayaran tunjangan sertifikasi kepada 278 guru.

Hal itu diutarakan Wakil Ketua I DPRD Makassar, Andi Suharmika. Ia mengatakan, DPRD telah memberikan batas waktu terkait permasalahan tersebut sampai Maret 2025 mendatang.

“Atas aspirasi itu, kami mengetahui bahwa ada pembayaran sertifikasi guru dari bulan Juli (2024) sampai hari ini belum terbayarkan. Oleh karena itu, saya minta ke Disdik untuk menindaklanjuti sesegera mungkin,” jelasnya kepada Awak Media Jumat (14/2/2025).

“Dan Disdik berkomitmen untuk melakukan proses pembayaran ini di bulan Maret. Akan tetapi, masih menunggu konfirmasi secara resmi dari Kementerian Pendidikan,” sambungnya.

Alumni Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin ini meminta Disdik Makassar menyampaikan kendala tersebut ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Republik Indonesia (RI).

“Maka dari itu, saya memberikan ultimatum ke Disdik untuk melakukan komunikasi intens ke Kementerian Pendidikan, biasanya kalau seperti ini permasalahan komunikasi saja ini. Sehingga guru-guru menjadi korban di sini,” tegasnya saat dihubungi via WhatsApp.

“Untuk itu, saya memang pertegas kemarin kalau mampu (membayar tunjangan sertifikasi guru), bilang mampu, kalau tidak mampu, bilang tidak,” sambungnya.

Legislator Partai Golkar ini berharap agar para tenaga pendidikan lebih diperhatikan dan menjadi prioritas utama untuk menyelesaikan masalah ini. Sehingga guru-guru tidak merasakan hal seperti ini lagi.

“Kalau Disdik tidak melakukan komitmennya sesuai dengan apa yang dibahas waktu kemarin, maka dari itu tentunya kami akan melakukan pemanggilan ulang untuk RDP,” tandasnya.

“Kalau memang ini tidak dijalankan secara optimal dan masih ada lagi kendala, berarti ada yang salah di Disdik kota. Tentunya kami berharap tidak ada hal yang seperti itu,” imbuhnya.

Alumni SMAN 1 Makassar itu mengungkapkan, jikalau permasalahan tersebut belum dijalankan dengan maksimal. Maka, DPRD Makassar akan melakukan Rapat Dengar Pendapata (RDP) dan merekomendasikan ke Wali Kota Makassar untuk melakukan evaluasi di Disdik Makassar.

“Kalau tidak ada titik terang di bulan Maret, kami pasti melakukan RDP kembali. Pertanyaannya hanya dua, bisa atau tidak, kalau memang bisa bilang bisa tapi komitmen, sedangkan kalau tidak bisa berarti kita evaluasi, kita tidak mau terlalu ribet sekarang,” ungkapnya kepada Media Makassar.

“Kasihan guru-guru, sudah melayani para siswa-siswi mengajar, luar biasa mulianya mereka semua. Tapi sampai hari ini tidak ada perhatian dan keseriusan untuk melakukan mendapatkan solusi terkait pembayaran sertifikasinya,” tutupnya.

Sebelumnya, DPRD Makassar melakukan RDP dan menerima aspirasi Aliansi Guru Sertifikasi pada Rabu (12/2/2025) kemarin terkait belum terbitnya Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Pendidikan.

Aspirasi tersebut diterima langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Makassar, Andi Suharmika yang didampingi Komisi D DPRD Makassar, Muchlis Misba, Fahrizal Arrahman Husain, serta Kabag Humas dan Protokol DPRD Makassar, Syahril. (*)

DPRD Kota Makassar

Reses Kedua, Ketua DPRD Makassar: Iuran Sampah Harus Adil dan Banjir Manggala Segera Ditangani

Published

1 hari ago

11 Maret 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman kembali turun menyapa warga dalam agenda Reses Kedua Masa Persidangan Kedua Tahun Sidang 2024/2025, yang digelar Selasa (11/03/2025).

Kegiatan ini berlangsung di dua titik berbeda, yakni di Jalan Bitowa Lama, RT 2/RW 4, Kelurahan Bitowa, Kecamatan Manggala, serta di Jalan Urip Sumaharjo, Lorong 4, RT 3/RW 2, Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan Panakkukang.

Kegiatan reses ini dimanfaatkan Supratman untuk menyerap berbagai aspirasi langsung dari warga. Sejumlah permasalahan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat menjadi pokok pembahasan yang disampaikan warga kepada Ketua DPRD Kota Makassar.

Salah satu aspirasi yang mengemuka dalam dialog antara Supratman dan warga adalah soal program iuran sampah gratis. Masyarakat berharap agar program yang dirancang oleh pemerintahan baru ini bisa segera direalisasikan secara terstruktur.

Menanggapi hal ini, Supratman menyampaikan bahwa DPRD akan mendorong Pemerintah Kota Makassar untuk segera melakukan sosialisasi dan penerapan iuran sampah gratis dan berpihak pada masyarakat kecil.

“Prinsipnya kami di DPRD siap mendukung kebijakan yang pro rakyat. Tapi harus ada kejelasan, jangan sampai memberatkan masyarakat,” tegas Supratman.

Masalah banjir juga kembali menjadi topik hangat yang dikeluhkan warga, khususnya di wilayah Kecamatan Manggala yang selama ini dikenal sebagai daerah rawan banjir saat musim hujan tiba.

Warga meminta adanya solusi konkret dan jangka panjang dari pemerintah, seperti normalisasi drainase dan pembangunan sistem pengendalian air yang memadai.

Menanggapi itu, Supratman menyampaikan bahwa pihaknya telah memasukkan persoalan banjir Manggala dalam pembahasan lintas komisi, dan berharap segera ditindaklanjuti secara serius oleh dinas terkait.

“Kami dorong agar ini masuk dalam prioritas pembangunan 2025. Drainase harus dibenahi, dan pemetaan kawasan rawan banjir perlu ditindaklanjuti dengan perencanaan teknis yang matang,” ungkap Legislator NasDem tiga periode ini.

Selain isu lingkungan dan pelayanan publik, warga juga menaruh harapan pada program-program ekonomi kerakyatan yang mampu menghidupkan kembali roda perekonomian masyarakat, terutama di tengah tantangan harga kebutuhan pokok yang terus naik.

Warga mengusulkan adanya pelatihan keterampilan, bantuan modal UMKM, hingga pembukaan akses pasar bagi produk lokal sebagai langkah konkret dalam memperkuat ekonomi rumah tangga.

Supratman menyambut baik usulan tersebut dan berjanji akan mengawalnya agar program-program ekonomi kerakyatan benar-benar sampai ke lapisan terbawah masyarakat.

“Saya sepakat bahwa pembangunan bukan hanya infrastruktur, tapi juga pemberdayaan. Ekonomi kerakyatan harus jadi fondasi, dan kami siap mendorong sinergi lintas OPD agar program ini dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.

Kegiatan reses ini juga dihadiri oleh perwakilan RT/RW, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta warga sekitar yang antusias menyampaikan aspirasi mereka.

“Reses bukan sekadar formalitas, tapi ruang bagi kami mendengar langsung suara rakyat. Dan semua yang disampaikan hari ini bisa menjadi pokok pikiran kami di legislatif,” tutupnya.(*)