Provinsi Sulawesi Selatan
Lepas Perwira Transportasi PIP Makassar, Pj Gubernur Prof Fadjry Djufry Sampaikan Asta Cita Presiden Prabowo
Kitasulsel–MAKASSAR Penjabat Gubernur Sulsel Prof Fadjry Djufry menjadi Inspektur Upacara Wisuda Mahasiswa Program Diploma IV, Pelepasan Diklat Pelaut Peningkatan Tingkat I dan Penutupan Diklat Pelaut Peningkatan Tingkat II, III IV dan V perwira Transportasi Kampus II Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar, di Jalan Salodong, Makassar, Senin, 17 Februari 2025.
“Dengan ini saya sebagai Pj Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan melepas perwira transportasi,” demikian ucap Pj Gubernur Sulsel Prof Fadjry Djufry dalam Pelepasan Perwira Transportasi PIP Makassar.
Prof Fadjry menyampaikan terima kasih kepada Direktur PIP Makassar yang sudah memberikan kesempatan kepada dirinya untuk menjadi Inspektur upacara dalam acara wisuda dan pelepasan Diklat PIP Makassar.
“Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas kehormatan dan telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi inspektur upacara. Selamat kepada orang tua anak-anak nya sudah menjadi ahli transportasi laut,” kata Prof Fadjry Djufry.
Melalui kesempatan tersebut, ia menyampaikan beberapa hal kepada 201 perwira ahli transportasi PIP Makassar dan 721 siswa Diklat Peningkatan PIP Makassar. Antara lain bagaimana program Asta Cita pemerintah pusat dibawah kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo-Gibran.
“Program Asta Cita, seperti Makan Bergizi Gratis akan dilakukan di seluruh daerah, untuk seluruh sekolah. Kemudian Pemeriksaan Kesehatan Gratis, akan menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Dan swasembada pangan rakyat Indonesia, tahun ini tidak ada impor beras lagi,” tutur Prof Fadjry Djufry.
Prof Fadjry Djufry menyampaikan pesan-pesan penting kepada seluruh siswa dan alumni PIP Makassar agar terus menjaga nama baik bangsa dan negara serta almamater selama bertugas dimanapun.
“Saya berpesan agar terus menjaga nama baik almamater, menjaga nama baik bangsa dan negara. Semua harus saling menjaga karena kita semua akan lebih banyak berinteraksi dengan berbagai negara luar,” pesannya.
Yang paling penting, lanjut Prof Fadjry Djufry, semua harus mengingat baik-baik apa yang disampaikan seluruh dosen dan tim pengajar selama empat tahun di PIP Makassar.
“Semua hal tentu melalui proses, tidak begitu mudah, Anda semua belajar selama empat tahun, bagaimana berinteraksi dengan sesama, tim pengajar dan demikian juga setelah Anda semua selesai ini.
Bagaimana Anda semua berinteraksi di dunia luar, ingat apa yang disampaikan oleh dosen dan seluruh tim pengajar selama empat tahun,” pesan Prof Fadjry Djufry. (*)
Provinsi Sulawesi Selatan
Pemprov Sulsel Tegaskan Proyek Irigasi di Bulukumba Bukan Kewenangan Provinsi
Kitasulsel–MAKASSAR – Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan bahwa proyek pembangunan irigasi di Lingkungan Bontorihu, Kelurahan Ballasaraja, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba bukan merupakan kewenangan pemerintah provinsi.
Penegasan ini disampaikan menyusul beredarnya pemberitaan salah satu media daring yang menyebut proyek tersebut sebagai bagian dari kewenangan Pemerintah Provinsi Sulsel. Dalam laporan itu, proyek irigasi di Ballasaraja disebut sebagai proyek provinsi yang mengalami kerusakan sebelum dimanfaatkan oleh petani.
Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas SDA, Cipta Karya, dan Tata Ruang Sulsel, Misnayanti, menegaskan informasi tersebut tidak tepat.
“Kegiatan tersebut bukan merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan,” ujar Misnayanti, Minggu (3/5/2026).
Ia menjelaskan, pembangunan irigasi tersebut merupakan kewenangan pemerintah kabupaten. Proyek itu berkaitan dengan program optimalisasi lahan (Oplah) yang mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 Tahap II dan dilaksanakan melalui Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang.
Menurutnya, dalam skema tersebut pelaksanaan teknis berada pada pemerintah pusat melalui BBWS serta pemerintah kabupaten sesuai pembagian kewenangan yang berlaku.
Pemprov Sulsel menilai pelurusan informasi ini penting untuk menghindari kesalahpahaman publik terkait pembagian tanggung jawab pembangunan infrastruktur.
Meski demikian, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan tetap berkomitmen mendukung percepatan pembangunan sektor pertanian dan infrastruktur pendukungnya melalui sinergi lintas pemerintahan, baik pusat maupun daerah.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Sulsel, Salim Basmin, mengimbau insan pers untuk menyajikan informasi yang akurat dan berimbang.
“Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terbuka terhadap saran, masukan, maupun kritik yang konstruktif. Namun, penyampaian informasi kepada publik perlu dilakukan secara faktual dan terverifikasi,” ujarnya.
Ia juga mengajak masyarakat agar lebih bijak dalam menerima serta menyebarluaskan informasi, dengan memastikan kebenaran sumber berita guna mencegah kesalahpahaman di ruang publik.
Klarifikasi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat terkait pembagian kewenangan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
-
Nasional10 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login