Kementrian Agama RI

Menag: Universalitas Ajaran Buddhis Jadi Sendi-Sendi Kearifan Lokal Dunia

Published

8 bulan ago

7 Maret 2025

Kitasulsel–JAKARTA Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa universalitas ajaran Buddhis penting untuk menjadi sendi-sendi kearfian lokal bangsa Indonesia dan juga dunia.

Hal itu disampaikan Menag Nasaruddin dalam Dialog Kerukunan Umat Buddha yang digelar oleh Ditjen Bimas Buddha bertajuk ‘Berkumpul Bersama adalah Berkah Mulia’, Jumat (7/3/2025).

“Universalitas ajaran agama Buddhis sangat penting untuk menjadi sendi-sendi kearfian lokal bangsa Indonesia dan juga dunia. Jadi, kerukunan antarumat beragama di Indonesia ini perlu kita rawat betul.

Sebab, tidak ada kebahagiaan tanpa kerukunan,” kata Menag Nasaruddin di Auditorium H.M. Rasjidi Kemenag RI, Jakarta Pusat, Jumat (7/3/2025).

Dalam kesempatan itu, Menag Nasaruddin menyatakan mendukung acara dialog keagamaan seperti ini untuk menciptakan kecerahan.

“Ya kami mendukung program seminar-seminar seperti ini, mengajak kita untuk menciptakan pencerahan. Mencerahkan bangsa dan tanah air kita ini ya,” katanya.

Menurut Menag, pribadi Sang Buddhis adalah teladan untuk semuanya, membela keluhuran daripadanya, dan orang-orang juga bisa belajar daripada tradisi-tradisi budaya yang sangat-sangat egaliter.

“Tanpa membeda-bedakan agama apa pun, siapapun objek yang perlu dibantu, maka dibantu, tanpa mengistimewakan agamanya,” katanya.

Dirjen Bimas Buddha Supriyadi menyampaikan bahwa ada 54 lembaga keagamaan baik dari naungan Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi) maupun Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) yang hadir dalam dialog tersebut.

“Jadi hari ini, kami mengundang para stakeholder kita, dari berbagai komunitas umat Buddha potensinya banyak sekali, kami laporkan ada 54 lembaga keagamaan baik dari naungan Permabudhi maupun Walubi,” katanya.

Supriyadi menyampaikan terima kasih kepada Menteri Agama Nasaruddin Umar atas pencerahan yang disampaikan khususnya untuk umat Buddha.

“Tadi dengan jelas diuraikan Pak Menteri Agama bahwa untuk bisa berkumpul, kita harus melepaskan dari belenggunya tadi itu. Karena itulah maka saya berterima kasih hari ini Pak Menteri Agama bisa mencerahkan kita sekalian, khususnya umat Buddha Indonesia,” katanya.

Lebih lanjut, Supriyadi menyampaikan bahwa kerukunan harus digelorakan baik di Indonesia maupun di luar negeri. Ia akan merencanakan langkah berikutnya untuk terciptanya tujuan kerukunan yang baik.

“Pentingnya kerukunan harus terus kita gelorakan, kita suarakan baik di dalam maupun ke dunia luar. Kami merencanakan untuk bertemu, mengumpulkan para pimpinan Sangha, kemudian para pimpinan lembaga agama, pimpinan pendidikan dan kita akan rumuskan berbagai kegiatan yang akan kita kerjakan secara bersama-sama untuk tujuan yang baik,” pungkasnya.(*)

Kementrian Agama RI

Pemerintah Siapkan LPDU sebagai Instrumen Kelola Dana Umat, Apa Itu?

Published

8 jam ago

30 Oktober 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA Menteri Agama Nasaruddin Umar memaparkan visi besar pemerintah untuk memaksimalkan Pemberdayaan Ekonomi melalui pengelolaan dana umat yang nilainya fantastis. Berbicara di Annual International Conference on Islam, Science, and Society (AICIS+) 2025 di UIII Depok, Menag mengungkapkan bahwa potensi akumulasi dana umat di Indonesia dapat mencapai lebih dari Rp1.000 triliun per tahun.

Untuk mendayagunakan potensi ini secara produktif, Menag menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto telah mempersiapkan pembentukan Lembaga Pemberdayaan Dana Umat (LPDU), yang direncanakan akan dibangun di Jakarta tahun depan.

“Pemerintah Indonesia di bawah arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto telah mempersiapkan pembentukan LPDU, yaitu Lembaga Pemberdayaan Dana Umat dalam mendayagunakan potensi dana umat ini secara produktif,” tegas Menag di Jakarta, Kamis (30/10/2025).

“Kami berencana, Insya Allah, LPDU akan dibangun di Jakarta tahun depan sebagai instrumen serius pemerintah dalam mengelola aset umat untuk kesejahteraan nasional,” lanjutnya.

Dijelaskan Menag bahwa data potensi dana umat di Indonesia memiliki nilai yang sangat signifikan, namun belum termanfaatkan secara maksimal dan terintegrasi.

Ia lalu mencontohkan bahwa dana ibadah rutin seperti Kurban saja memiliki potensi ekonomi yang dapat mencapai Rp72 triliun per tahun. Selain kurban, Menag juga menyoroti potensi dari dana sosial keagamaan yang lain, yaitu Fidyah (denda bagi yang tidak mampu berpuasa).

“Berdasarkan data, sekitar 7% dari total penduduk Indonesia sudah berusia di atas 80 tahun. Mayoritas kelompok usia ini sudah tidak mampu berpuasa. Jika dari jumlah tersebut membayar fidyah, potensinya dapat mencapai Rp2 triliun per tahun. Ini baru dari Fidyah,” ungkap Menag.

Potensi ini semakin membesar jika diakumulasikan dengan sumber dana keagamaan lainnya, seperti Kafarat, Akikah, Luqhotah (barang temuan yang diserahkan ke Baitul Mal), dan berbagai infaq.

“Jika seluruh sumber daya keuangan umat ini diakumulasikan dan dikelola secara profesional, potensi dana umat ini secara konservatif dapat mencapai lebih dari Rp1.000 triliun per tahun,” tegasnya.

Lebih lanjut, Menag menjelaskan bahwa LPDU dibentuk sebagai instrumen strategis untuk memastikan dana umat ini tidak hanya terdistribusi, tetapi terkelola secara produktif dan terintegrasi dalam mendukung pembangunan nasional dan pengentasan kemiskinan.

“Pendirian LPDU ini merupakan upaya serius pemerintah dalam mengelola dan mendayagunakan potensi dana umat ini untuk kesejahteraan masyarakat luas. Kami optimistis LPDU akan memberikan kontribusi signifikan terhadap APBN dan pembangunan ekonomi kerakyatan,” pungkasnya. (*)