Potensi Optimalisasi Dana Sosial Keagamaan dalam Pengentasan Kemiskinan, Pemerintah Optimis Target 2026 Tercapai

Kitasulsel–JAKARTA Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan peran penting bahasa agama, dalam pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia.

Menag menyampaikan, bahasa agama yang dimaksud tentunya terkait dengan pemanfaatan dana sosial keagamaan dalam penanggulangan kemiskinan, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

Ia meyakini, optimalisasi potensi pundi-pundi agama dapat menjadi solusi efektif dalam mengatasi permasalahan kemiskinan di tengah masyarakat. “Saya kira, jika pundi-pundi agama diaktifkan, akan sangat efektif mengentaskan kemiskinan.

Kemiskinan akan dapat terselesaikan di tengah masyarakat,” ujar Menteri Agama Nasaruddin Umar saat konferensi pers usai Rapat Tingkat Menteri (RTM) bersama Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar di Jakarta, Kamis (13/3/2025).

Selain itu, Menag juga menyoroti tradisi masyarakat seperti kurban yang memiliki dampak signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan. “Selain itu, banyak juga tradisi-tradisi masyarakat yang berpengaruh untuk pengentasan kemiskinan, semisal kurban,” tambahnya.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyampaikan keyakinannya bahwa target penuntasan kemiskinan ekstrem di Indonesia pada tahun 2026 dapat tercapai dengan memanfaatkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

“DTSEN berperan penting dalam memastikan kebijakan yang lebih akurat, tepat sasaran, dan efisien dalam upaya menanggulangi kemiskinan ekstrem di Indonesia,” kata Muhaimin Iskandar.

Cak Imin, begitu ia biasa disapa, meyakini bahwa DTSEN memungkinkan pemerintah mengidentifikasi masyarakat yang berada dalam kondisi miskin ekstrem secara lebih akurat, sehingga bantuan dapat disalurkan dengan tepat dan terukur.

“Penanggulangan kemiskinan ekstrem tidak hanya bergantung pada ketersediaan data, tetapi juga pada keakuratan, keamanan, serta keberlanjutan pembaruan data tersebut. DTSEN juga memperkuat sinergi antara pemerintah dan lembaga filantropi berbasis keagamaan, seperti zakat, infak, sedekah, dan badan sosial lainnya,” terangnya.

Cak Imin berharap, dengan menggunakan satu basis data yang sama, lembaga-lembaga sosial dapat lebih efektif dalam menyalurkan bantuan dan memastikan bahwa program-program sosial mereka selaras dengan target pemerintah dalam menuntaskan kemiskinan ekstrem di Indonesia. (*)