DPRD Kota Makassar
DPRD Makassar RDP Sengketa Lahan Perumahan Kodam Bitoa, Hadirkan PT Aditarina
KITASULSEL.COM, MAKASSAR – Komisi A DPRD Kota Makassar menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan manajemen PT Aditarina terkait sengketa lahan Perumahan Kodam Bitoa, Senin (19/5/2025). Melalui kuasa hukumnya, Andi Alrizal Yudi Putranto, pihak PT Aditarina menyampaikan bahwa mereka telah menempuh berbagai upaya penyelesaian secara persuasif dan dengan itikad baik.
Mediasi telah dilakukan bersama warga yang menempati lahan, melibatkan aparat kecamatan hingga Polrestabes Makassar.
“Sejak awal kami berusaha menyelesaikan masalah ini secara damai. Mediasi juga sudah dilakukan di tingkat kepolisian. Tanah tersebut sejak lama dijaga oleh seseorang bernama Daeng Neken, yang sebelumnya juga pernah hadir dalam RDP,” jelas Alrizal.
Dalam forum tersebut, PT Aditarina turut memperlihatkan dokumen kepemilikan sah, termasuk Akta Jual Beli (AJB), yang disaksikan oleh anggota dewan dan perwakilan pemerintah kota.
Sementara itu, Anggota Komisi A DPRD Makassar, Andi Makmur, mengapresiasi pendekatan non-litigasi yang diambil oleh PT Aditarina. Ia menilai upaya persuasif dan pemberian ganti rugi merupakan bentuk tanggung jawab dan niat baik perusahaan.
KITASULSEL.COM, MAKASSAR – Ketua Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (Pansus LKPJ) DPRD Kota Makassar, Hartono, menyoroti rendahnya dampak dari realisasi anggaran Pemkot Makassar tahun 2024 terhadap masyarakat.
Ia bilang, laporan serapan bukan hanya angka dengan realisasi tinggi tetapi bagaimana implementasi itu berdampak pada masyarakat.
Anggota Komisi B DPRD Makassar ini mencontohkan, meskipun serapan anggaran mencapai 90 persen tetapi kalau tidak berdampak sama saja.
“Kita berbicara soal dampak, bukan sekadar realisasi angka. Misalnya, Dinas Tenaga Kerja, jika serapannya 90 persen, maka angka orang yang bekerja juga harus naik signifikan. Tapi kenyataannya, hampir semua serapan belum berdampak maksimal,” kata Hartono usai Rapat LKPJ di Gedung DPRD Makassar, Senin, 19 Mei 2025.
Menurut Hartono, dalam rapat pansus selama empat hari terakhir, pihaknya mendalami sejumlah program yang dianggap tidak sejalan antara serapan anggaran dan hasil yang diharapkan.
Kondisi ini, lanjutnya, akan menjadi perhatian dalam perencanaan anggaran 2025 sesuai dengan Permendagri 19/2024.
“Yang kita hasilkan dari pansus ini akan menjadi dasar penyusunan anggaran 2025. Jika serapan tidak berdampak signifikan pada masyarakat, maka perencanaan 2025 harus lebih fokus pada outcome, bukan hanya output,” jelas Politisi PKS ini.
-
Politics8 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
11 bulan agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
-
2 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
You must be logged in to post a comment Login