Provinsi Sulawesi Barat

Pemprov Sulsel Gelar Gerakan Pangan Murah di Kecamatan Tallo Makassar Hari Ini

Published

2 bulan ago

27 Mei 2025

Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulsel (Ketapang Sulsel) kembali menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai bagian dari program nasional untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan.

Kegiatan yang diinisiasi Dinas Ketapang Sulsel ini akan berlangsung pada Selasa, 27 Mei 2025, mulai pukul 09.00 WITA, bertempat di samping Kantor Camat Tallo, Jalan Ade Irma Nasution, Kecamatan Tallo, Kota Makassar.

GPM dilaksanakan bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar dan menghadirkan berbagai bahan pokok serta kebutuhan pangan lainnya dengan harga terjangkau.

Juga didukung oleh berbagai instansi dan mitra, termasuk Bulog, ID Food, Perum Bulog Sulsel, DWP DKP, Gapoktan/Poktan Pangan, UD. Sayur serta para distributor pangan lokal.

Masyarakat dapat membeli komoditas seperti beras, minyak goreng, telur, gula, cabai, bawang, ikan, ayam, nugget, dan sosis, serta aneka buah lokal dan impor.

Kegiatan ini merupakan bentuk nyata komitmen Pemprov Sulsel dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya menjelang pertengahan tahun dan menjelang hari besar nasional keagamaan.

“Dalam GPM kali ini, kami menawarkan bahan pangan pokok maupun strategis yang telah diidentifikasi sebagai kontributor inflasi Sulsel,” jelas Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulsel, M. Ilyas.

Selain bahan pokok, GPM Tallo juga menyediakan produk hasil perikanan segar bekerja sama dengan UPT Pelaksana Perikanan milik DKP Sulsel.

“Dulu hanya olahan-olahan ikan, sekarang ikan segar pun kita akan adakan di GPM,” sebut M. Ilyas yang juga merupakan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulsel.

Program ini akan terus berlanjut di titik-titik strategis lainnya di Sulsel secara mandiri oleh kabupaten/kota maupun melalui sinergi dengan Pemprov Sulsel.

“Ini akan berlangsung secara berkelanjutan, baik dilaksanakan mandiri oleh teman-teman Dinas Ketapang Kabupaten/Kota, maupun bekerjasama denhan Dinas Ketapang SulSel,” tambahnya.

Adapun jadwal selanjutnya tanggal 2, 3 dan 4 Juni menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (Idul Adha 1446 H).

Pemprov Sulsel di bawah kepemimpinan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi terus berupaya menghadirkan pangan yang murah, terjangkau, dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya nyata pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat serta mendukung akses pangan murah dan berkualitas. Dinas Ketahanan Pangan Sulsel juga mengingatkan bahwa seluruh harga bersifat tentatif dan dapat berubah sewaktu-waktu tergantung pasokan dan kondisi pasar.

Masyarakat diimbau untuk memanfaatkan momentum ini sebagai alternatif belanja hemat di tengah fluktuasi harga pasar.

Apa Saja yang Ditawarkan?

Sayur dan Bumbu Dapur:

Cabai Rawit Rp25.000/kg

Cabai Besar Rp25.000/kg

Cabai Keriting Rp35.000/kg

Wortel Rp8.000/kg

Ubi-ubian Rp8.000/kg

Bawang Putih Rp34.000/kg

Bawang Merah Rp25.000/kg

Kol Rp8.000/kg

Daun Bawang Rp10.000/kg

Sumber Karbohidrat:

Kentang Rp15.000/kg

Beras Medium Rp317.500/25kg

Beras Segar GAPOKTAN Rp65.000/5kg

Protein Hewani dan Nabati:

Ayam Potong Rp100.000/3 ekor

Ikan Kembung Rp23.129/kg

Ikan Layang Rp27.613/kg

Ikan Cakalang Besar Rp29.393/kg

Ikan Cakalang Kecil Rp5.800/kg

Ikan Tongkol Rp35.000/kg

Telur Ayam Rp50.000/rak

Paket Nugget dan Sosis Rp100.000/6 pack

Kebutuhan Pokok Lain:

Gula Manis Kita Rp17.500/kg

Minyakita Bantal Rp15.000/ltr

Terigu Rp9.000/kg

Buah-buahan:

Jeruk Gerga Lebong Rp30.000/pack

Jeruk Shantang Mashui Rp25.000/pack

Jeruk Afoufer RRC Rp30.000/pack

Anggur Hitam Sapphire Rp48.000/500gr

Anggur Hitam Autumn Rp48.000/500gr

Anggur Australia Rp30.000/kg

Jeruk Wogan RRC Rp30.000/pack

Apel Merah Rose Cincalo Rp20.000/pack

Apel Fuji RRC Rp20.000/pack

Pir Century RRC Rp20.000/pack

Pisang Cavendish Rp16.000/kg

Lengkeng Rp45.000/kg. (*)

Provinsi Sulawesi Barat

Inspektorat Sulbar Gelar ki Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP

Published

3 jam ago

30 Juli 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAMUJU Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat menyelenggarakan Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berlangsung pada Rabu, 30 Juli 2025, bertempat di Room Teather Kantor Gubernur Sulawesi Barat.

Agenda ini dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sebagaimana pada misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga pada poin 5 (lima) yaitu memperkuat tata Kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Rapat ini dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Salim S. Mengga. Turut hadir Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Herdin Ismail, serta para Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menekankan pentingnya komitmen seluruh perangkat daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan, baik dari BPK maupun APIP.

“Ini dinilai sebagai langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas,” kata Salim S Mengga.

Plh. Sekretaris Daerah, Herdin Ismail, dalam arahannya juga mengingatkan pentingnya percepatan tindak lanjut rekomendasi sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik.

“Kita tidak boleh berlama-lama dalam menyelesaikan rekomendasi pemeriksaan. Ini bukan hanya soal kepatuhan administratif, tapi juga bagian dari integritas kita dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik,” tegas Herdin.

Sementara itu, Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Barat, M. Natsir, menjelaskan bahwa rapat ini merupakan bagian dari upaya penguatan pengawasan internal dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Kita harap setiap perangkat daerah dapat lebih optimal menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK maupun inspektorat dalam rangka perbaikan tata Kelola pemerintahan dan peningkatan capaian progress tindak lanjut hasil pemeriksaan,” harapnya.

Pada kegiatan ini juga dilakukan penandatanganan Berita Acara kesepakatan tindak lanjut hasil pemeriksaan/pengawasan BPK dan APIP yang ditandatangani oleh Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Salim S. Mengga selaku Ketua Harian Tindak Lanjut dan seluruh kepala perangkat daerah selaku pelaksana tindak lanjut.

Kesepakatan ini juga diharapkan menjadi pedoman dalam upaya memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta meningkatkan kinerja pengawasan dan pemeriksaan internal di lingkungan pemerintah provinsi Sulawesi barat.

Inspektorat Daerah sebagai koordinator pengawasan terus mendorong sinergi antar-OPD guna meminimalkan potensi penyimpangan di masa mendatang.

Rapat ini juga menjadi momentum penguatan komitmen bersama dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.(*)