Provinsi Sulawesi Barat

Pemprov Sulsel Gelar Gerakan Pangan Murah di Kecamatan Tallo Makassar Hari Ini

Published

3 minggu ago

27 Mei 2025

Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulsel (Ketapang Sulsel) kembali menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai bagian dari program nasional untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan.

Kegiatan yang diinisiasi Dinas Ketapang Sulsel ini akan berlangsung pada Selasa, 27 Mei 2025, mulai pukul 09.00 WITA, bertempat di samping Kantor Camat Tallo, Jalan Ade Irma Nasution, Kecamatan Tallo, Kota Makassar.

GPM dilaksanakan bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar dan menghadirkan berbagai bahan pokok serta kebutuhan pangan lainnya dengan harga terjangkau.

Juga didukung oleh berbagai instansi dan mitra, termasuk Bulog, ID Food, Perum Bulog Sulsel, DWP DKP, Gapoktan/Poktan Pangan, UD. Sayur serta para distributor pangan lokal.

Masyarakat dapat membeli komoditas seperti beras, minyak goreng, telur, gula, cabai, bawang, ikan, ayam, nugget, dan sosis, serta aneka buah lokal dan impor.

Kegiatan ini merupakan bentuk nyata komitmen Pemprov Sulsel dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya menjelang pertengahan tahun dan menjelang hari besar nasional keagamaan.

“Dalam GPM kali ini, kami menawarkan bahan pangan pokok maupun strategis yang telah diidentifikasi sebagai kontributor inflasi Sulsel,” jelas Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulsel, M. Ilyas.

Selain bahan pokok, GPM Tallo juga menyediakan produk hasil perikanan segar bekerja sama dengan UPT Pelaksana Perikanan milik DKP Sulsel.

“Dulu hanya olahan-olahan ikan, sekarang ikan segar pun kita akan adakan di GPM,” sebut M. Ilyas yang juga merupakan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulsel.

Program ini akan terus berlanjut di titik-titik strategis lainnya di Sulsel secara mandiri oleh kabupaten/kota maupun melalui sinergi dengan Pemprov Sulsel.

“Ini akan berlangsung secara berkelanjutan, baik dilaksanakan mandiri oleh teman-teman Dinas Ketapang Kabupaten/Kota, maupun bekerjasama denhan Dinas Ketapang SulSel,” tambahnya.

Adapun jadwal selanjutnya tanggal 2, 3 dan 4 Juni menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (Idul Adha 1446 H).

Pemprov Sulsel di bawah kepemimpinan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi terus berupaya menghadirkan pangan yang murah, terjangkau, dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya nyata pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat serta mendukung akses pangan murah dan berkualitas. Dinas Ketahanan Pangan Sulsel juga mengingatkan bahwa seluruh harga bersifat tentatif dan dapat berubah sewaktu-waktu tergantung pasokan dan kondisi pasar.

Masyarakat diimbau untuk memanfaatkan momentum ini sebagai alternatif belanja hemat di tengah fluktuasi harga pasar.

Apa Saja yang Ditawarkan?

Sayur dan Bumbu Dapur:

Cabai Rawit Rp25.000/kg

Cabai Besar Rp25.000/kg

Cabai Keriting Rp35.000/kg

Wortel Rp8.000/kg

Ubi-ubian Rp8.000/kg

Bawang Putih Rp34.000/kg

Bawang Merah Rp25.000/kg

Kol Rp8.000/kg

Daun Bawang Rp10.000/kg

Sumber Karbohidrat:

Kentang Rp15.000/kg

Beras Medium Rp317.500/25kg

Beras Segar GAPOKTAN Rp65.000/5kg

Protein Hewani dan Nabati:

Ayam Potong Rp100.000/3 ekor

Ikan Kembung Rp23.129/kg

Ikan Layang Rp27.613/kg

Ikan Cakalang Besar Rp29.393/kg

Ikan Cakalang Kecil Rp5.800/kg

Ikan Tongkol Rp35.000/kg

Telur Ayam Rp50.000/rak

Paket Nugget dan Sosis Rp100.000/6 pack

Kebutuhan Pokok Lain:

Gula Manis Kita Rp17.500/kg

Minyakita Bantal Rp15.000/ltr

Terigu Rp9.000/kg

Buah-buahan:

Jeruk Gerga Lebong Rp30.000/pack

Jeruk Shantang Mashui Rp25.000/pack

Jeruk Afoufer RRC Rp30.000/pack

Anggur Hitam Sapphire Rp48.000/500gr

Anggur Hitam Autumn Rp48.000/500gr

Anggur Australia Rp30.000/kg

Jeruk Wogan RRC Rp30.000/pack

Apel Merah Rose Cincalo Rp20.000/pack

Apel Fuji RRC Rp20.000/pack

Pir Century RRC Rp20.000/pack

Pisang Cavendish Rp16.000/kg

Lengkeng Rp45.000/kg. (*)

Provinsi Sulawesi Barat

Tekad Kuat Gubernur SDK: Beban Rp384 Miliar di 2025, Pilih Jalan Tangguh ‘Tidak Mau Utang Lagi

Published

2 jam ago

14 Juni 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAMUJU Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK) menyampaikan refleksi akhir pekan terkait tantangan fiskal yang dihadapi Pemprov Sulbar pada tahun anggaran 2025. Di tengah tekanan pembiayaan, Gubernur menegaskan komitmennya untuk tidak mengambil utang baru, meski ditawari opsi tersebut oleh pemerintah pusat.

“Sulbar sudah dua kali meminjam ke SMI. Cicilannya masih berat dan belum lunas. Saat saya minta dijadwal ulang, justru disarankan menambah utang. Saya tolak. Lebih baik kita bayar dan lunas dalam tiga tahun ke depan,” ujar Gubernur Suhardi Duka.

Beban fiskal yang harus ditanggung Sulbar pada tahun 2025 cukup signifikan. Berdasarkan data resmi dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), total beban mencapai Rp384 miliar, terdiri atas:

Komponen Beban Fiskal Sulbar 2025:

1. Pembayaran pokok pinjaman ke SMI: Rp99,4 miliar

2. Bunga pinjaman: Rp8,7 miliar

3. Penyesuaian Dana Transfer (DAK) yang ditarik pusat: Rp130,2 miliar

4. Pengurangan belanja karena asumsi retribusi daerah & SiLPA 2024 tidak tercapai: Rp145,7 miliar

“Terus dari mana kita bisa membangun? Main sulap? Hehe,” kelakar Gubernur Sulbar, menyiratkan bahwa situasi ini menuntut kecermatan tinggi dalam prioritas anggaran, bukan sekadar keajaiban instan.

Namun demikian, Gubernur Sulbar memastikan bahwa keterbatasan fiskal tidak menghambat arah pembangunan strategis. Pemprov Sulbar tetap memfokuskan anggaran pada program-program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Tahun ini, Pemprov Sulbar telah menyalurkan mobil amrol dan ekskavator ke tiga kabupaten untuk mendukung pengelolaan sampah.

“Sudah dua dekade sampah daerah diangkut, tapi pernahkah satu mobil sampah dikirim ke kabupaten? Tahun ini, kita bantu,” ungkap Gubernur.

Di samping itu, berbagai program keberpihakan seperti jaminan BPJS gratis, pengembangan peternakan, bantuan bibit pertanian, dan peningkatan infrastruktur dasar tetap berjalan sesuai visi misi pembangunan.

Refleksi ini mempertegas bahwa membangun daerah bukan semata soal besar kecilnya dana, melainkan keberanian memilih jalan yang bertanggung jawab secara fiskal dan jangka panjang. (*)