Kitasulsel–MAKASSAR Munafri Arifuddin tancap gas menuju musyawarah daerah (Musda) Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel).

Appi sapaa Munafri Arifuddin kembali mengantongi surat rekomendasi dukungan untuk maju sebagai Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel. Teranyar, Appi mendapat surat rekomendasi dukungan untuk memimpin Golkar Sulsel dari empat DPD II atau pengurus tingkat kabupaten-kota.

“Bulukumba, Toraja, Pangkep, dan Wajo menyerahkan surat dukungan,”ucap Appi dalam keterangan tertulis, Kamis (29/5/2025).

“Sebelumnya sudah ada Bantaeng, Takalar, Soppeng, dan tentu saja Makassar. Total sementara delapan DPD II,” sambung Appi.

Para ketua DPD II Partai Golkar dari empat daerah tersebut memberikan surat dukungan langsung di kediaman Appi di Kota Makassar.

Menurut Wali Kota Makassar tersebut, dukungan yang diterimanya merupakan buah dari komunikasi politik yang terbangun dengan baik di antara sesama kader partai.

“Kami terus berkoordinasi dan menjalin komunikasi dengan para ketua DPD II. Ini bagian dari upaya konsolidasi, sekaligus untuk membaca arah dan masa depan partai di Sulsel,” jelasnya.

Posisi Munafri Arifuddin sebagai Wali Kota Makassar dinilai menjadi kekuatan strategis dalam upayanya membesarkan Partai Golkar di Sulawesi Selatan.

Selain memimpin pemerintahan kota terbesar di provinsi ini, Munafri juga dinilai berhasil menunjukkan kinerja politik yang berdampak langsung pada penguatan struktur dan elektabilitas partai.

Di bawah kepemimpinannya sebagai Ketua DPD II Golkar Makassar, partai beringin mengalami peningkatan soliditas internal dan capaian elektoral yang menjanjikan.

Bahkan, sejumlah pihak meyakini bahwa pada Pemilu mendatang, perolehan kursi Partai Golkar di Sulsel akan meningkat signifikan.

Pengamat Politik dari Universitas Hasanuddin (Unhas), Lukman Irwan, menilai bahwa Appi bukan hanya Wali Kota Makassar, tapi juga kader Golkar yang aktif membesarkan partai pada pileg 2024.

“Konsolidasi yang beliau lakukan sangat kuat, baik di tingkat kota maupun ke daerah lain,” ungkapnya.

Belum lama ini, Appi melakukan safari politik ke DPD II di daerah jelang Musda DPD I Golkar Sulsel. Andi Lukman menilai seperti yang dilakukan Appi justru bisa mendatangkan manfaat jangka panjang bagi Makassar.

Konsolidasi lintas daerah, tambah Lukman, membuka peluang kerja sama antarwilayah dan memperkuat jaringan politik yang bisa berpengaruh pada alokasi anggaran dan dukungan program pembangunan pusat.

“Pemimpin hari ini harus bisa membangun jejaring lintas daerah dan nasional. Kalau Wali Kota Makassar punya akses lebih luas karena posisinya di partai besar, itu bisa memperkuat daya tawar kota ini di tingkat provinsi bahkan pusat,” terangnya.

Lebih jauh, Lukman mengingatkan bahwa di era demokrasi yang terbuka, aktivitas politik kepala daerah tidak boleh dianggap sebagai pengabaian tugas.

Ia menekankan perlunya membedakan antara kritik politik berbasis opini dan evaluasi berbasis data serta kinerja faktual.

“Menyerang aktivitas politik kepala daerah seolah-olah itu pelanggaran, tanpa melihat dampaknya terhadap kebijakan dan pelayanan publik, justru melemahkan semangat demokrasi. Kritik harus berbasis capaian, bukan asumsi,” jelasnya.

Lukman juga mengingatkan bahwa partisipasi aktif kepala daerah dalam dinamika partai politik bisa memperkuat stabilitas pemerintahan daerah.

“Pak Appi bukan hanya kepala birokrat. Dia juga kader partai yang sah secara politik, dan perannya dalam partai bisa membantu memperkuat koordinasi lintas kepentingan,” tegasnya.

Lukman berharap agar publik, termasuk kalangan legislatif, tidak terjebak dalam dikotomi sempit antara tugas eksekutif dan peran politik kepala daerah.

Ia mengajak semua pihak untuk menilai kepemimpinan Munafri Arifuddin secara lebih menyeluruh. (*)