Connect with us

Pemkot Makassar

Bersama Wali Kota, Polda Sulsel Paparkan Hasil Survei Parkir Liar dan Strategi Penanganan di Makassar

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Kota Makassar bersama Direktorat Lalu Lintas Polda Sulsel menggelar rapat koordinasi pengawasan dan penertiban parkir liar di seluruh wilayah kota.

Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Selatan melalui Kasubdit Keamanan dan Keselamatan (Kamsel), Kompol Dr. Mariana Taruk Rante, memaparkan berbagai kendala utama dalam penanganan parkir liar yang hingga kini masih marak terjadi.

“Ada tujuh hambatan yang kami identifikasi dalam masalah penataan perparkiran di lapangan,” ungkap Kompol Mariana, saat rapat koordinasi bersama jajaran Pemkot Makassar, di Rujab Wali Kota, Jumat (27/6/2025).

Pertama, keterbatasan lahan parkir resmi. Kedua, adanya oknum aparat yang membekingi parkir liar. Ketiga, praktik premanisme yang memungut biaya di titik-titik tertentu.

Hambatan lain meliputi, poin keempat, rendahnya kesadaran dan disiplin masyarakat. Kelima, keberadaan juru parkir liar. Keenam, tantangan dalam penegakan hukum.

“Dan ketuju, kurangnya koordinasi lintas lembaga secara konsisten,” jelasnya.

Sebagai solusi, Polda Sulsel dan Pemkot Makassar merumuskan tujuh langkah strategis. Pertama, Peningkatan dan optimalisasi lahan parkir resmi.

BACA JUGA  Danny Pomanto Dampingi Pj Gubernur Tinjau Pelaksanaan MBG dan Pemerikasaan Kesehatan Gratis di Empat Sekolah

Kedua, evaluasi tarif parkir di area komersial seperti mal, toko, pasar, dan perkantoran agar lebih kompetitif. Ketiga, penerapan sistem pembayaran non-tunai untuk meminimalkan pungutan liar.

Keempat, Penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Kelima, Edukasi dan kampanye kesadaran masyarakat agar tidak parkir sembarangan. Dan keenam, Kolaborasi aktif antar-lembaga untuk pengawasan terpadu.

“Serta ketuju, kami ajak Program “Ayo Tertib Parkir” sebagai gerakan bersama menata parkir kota,” demikian paparanya.

Dalam rapat juga dibahas kawasan rawan parkir liar, seperti area pasar, kanal, Boulevard, Pengayoman, Hertasning, Jalan Landak, dan sejumlah perkantoran yang sering menjadi lokasi parkir tidak resmi.

Kompol Mariana mencontohkan, banyak pengendara lebih memilih parkir di sekitar boulevard karena tarif lebih murah ketimbang lahan resmi, sehingga menimbulkan kemacetan.

Pihak kepolisian turut menekankan pentingnya pendekatan edukasi berkelanjutan.

“Banyak masyarakat hanya berpikir parkir dekat dengan tujuan tanpa memikirkan dampaknya pada lalu lintas. Edukasi harus terus dilakukan, tapi juga dibarengi tindakan tegas agar aturan dihormati,” tambah Kompol Mariana.

BACA JUGA  Danny Pomanto Terima Penghargaan dari Kompas TV sebagai Kota Terbaik Dalam Pelayanan dan Keterbukaan Informasi Publik

Pada kesempatan ini, Kompol Mariana membeberkan hasil survei dan kajian mendalam mengenai permasalahan parkir liar di Kota Makassar.

Dalam paparannya, Kompol Mariana menjelaskan bahwa kegiatan survei ini merupakan bagian dari mandat Direktorat Lalu Lintas Polda Sulsel yang fokus pada keamanan dan keselamatan lalu lintas.

“Survei ini kami laksanakan untuk mengidentifikasi bangunan yang tidak memiliki lahan parkir memadai, serta dampaknya terhadap kelancaran lalu lintas di Makassar,” terangnya.

Survei yang dilakukan Polda Sulsel mencatat sejumlah temuan penting. Di antaranya, pertumbuhan kendaraan bermotor yang terus meningkat setiap tahun tidak diimbangi dengan kapasitas ruas jalan dan fasilitas parkir yang memadai.

Berdasarkan data 2024, jumlah sepeda motor di Makassar tercatat mencapai lebih dari 1,6 juta unit, sedangkan total kendaraan secara keseluruhan melebihi 2 juta unit.

Situasi ini berdampak pada kemacetan parah di titik-titik tertentu, seperti Jalan Pengayoman dan kawasan Boulevard, yang kerap digunakan sebagai lokasi parkir liar hingga dua lapis.

BACA JUGA  Rapat Paripurna, Pjs Wali Kota Makassar : Sinergi Pemkot dan DPRD Sulsel Dorong Pembangunan Daerah

“Kendaraan yang parkir sembarangan menyebabkan perlambatan arus lalu lintas. Apalagi pada sore dan akhir pekan, kemacetan bisa berlipat,” tuturnya.

“Kami sudah melakukan edukasi berkali-kali, namun jika himbauan tidak diindahkan, opsi penegakan hukum seperti penggembokan kendaraan perlu dipertimbangkan,” lanjut Kompol Mariana.

Selain itu, survei menemukan banyak bangunan komersial perkantoran, pertokoan, restoran, hingga rumah sakit yang tidak menyediakan lahan parkir sesuai standar. Hal ini dinilai turut memicu munculnya parkir liar di bahu jalan.

Dalam kesempatan tersebut, Kompol Mariana juga menekankan perlunya. Perencanaan tata ruang transportasi lebih baik, penegakan hukum yang konsisten, Solusi inovatif pengelolaan parkir, peningkatan disiplin pemilik bangunan, edukasi berkelanjutan bagi masyarakat.

“Target kami bukan meniadakan kemacetan, karena itu akan sulit dengan pertumbuhan kendaraan yang tinggi, tetapi meminimalisir dampaknya agar lalu lintas tetap berjalan,” tambahnya.(*)

Continue Reading
Click to comment

Warning: Undefined variable $user_ID in /www/wwwroot/kitasulsel.com/wp-content/themes/zox-news/comments.php on line 49

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Pemkot Makassar

Wali Kota Makassar Dorong ASN Menulis Buku, Perkuat Budaya Literasi di Era Digital

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmennya dalam memperkuat budaya literasi dan pengembangan perpustakaan sebagai gerbang ilmu pengetahuan masa depan di Kota Makassar.

Komitmen tersebut disampaikan saat menjadi keynote speaker dalam kegiatan talkshow literasi memperingati Hari Buku Nasional Tahun 2026 yang digelar oleh Universitas Hasanuddin melalui Perpustakaan Universitas Hasanuddin, Senin (18/5/2026).

Kegiatan yang mengusung tema “Penguatan Budaya Literasi Akademik di Era Transformasi Digital” tersebut berlangsung penuh antusias dan dihadiri kalangan akademisi, mahasiswa, pegiat literasi, serta jajaran pemerintah daerah.

Turut hadir dalam kegiatan itu Bunda Literasi Kota Makassar yang juga Bunda PAUD, Melinda Aksa.

Dalam paparannya, Munafri Arifuddin yang akrab disapa Appi menekankan pentingnya membangun ekosistem literasi yang kuat dan berkelanjutan, dimulai dari lingkungan internal pemerintahan.

Ia mendorong aparatur sipil negara (ASN), khususnya pejabat eselon III seperti kepala bidang, kepala subbagian, hingga kepala dinas untuk mulai menghasilkan karya tulis berupa buku sebagai bentuk kontribusi terhadap penguatan literasi masyarakat.

“ASN harus punya karya. Minimal satu buku yang bisa menjadi pegangan, baik sebagai referensi maupun bentuk penguatan literasi personal dan institusional,” ujar Munafri.

Menurutnya, budaya menulis di lingkungan birokrasi perlu terus dibangun agar pengalaman, gagasan, serta pengetahuan para ASN dapat diwariskan dan menjadi sumber pembelajaran bagi masyarakat luas.

BACA JUGA  Jumlah Stunting di Makassar Meningkat, Danny: Terkendala Deteksi Kasus

Munafri menjelaskan, buku yang ditulis ASN tidak harus bersifat akademik berat atau menggunakan bahasa yang rumit. Sebaliknya, ia berharap buku tersebut dapat disusun dengan bahasa sederhana yang mudah dipahami oleh pelajar tingkat SD maupun SMP.

Ia juga menekankan pentingnya menghadirkan tema-tema yang dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, seperti pengelolaan sampah, kepedulian lingkungan, perlindungan hewan, hingga pola hidup sehat di ruang terbatas perkotaan.

Menurut Appi, langkah tersebut merupakan strategi konkret menghadirkan literasi yang lebih aplikatif dan mudah diterapkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

“Kalau setiap perangkat daerah mampu menghasilkan satu buku setiap tahun, maka akan ada sekitar 150 buku baru yang diproduksi Pemerintah Kota Makassar,” jelasnya.

Buku-buku tersebut, lanjutnya, nantinya akan didistribusikan ke sekolah-sekolah negeri maupun swasta di Kota Makassar sebagai bahan bacaan tambahan yang kontekstual dan relevan dengan kondisi daerah.

“Saat ini terdapat puluhan SMP dan ratusan SD di Makassar yang membutuhkan bahan bacaan kontekstual dan mudah dipahami,” sambung politisi Partai Golkar itu.

Lebih jauh, alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tersebut menekankan bahwa penguatan budaya literasi tidak bisa berjalan sendiri tanpa adanya kolaborasi lintas sektor.

BACA JUGA  Hadiri HKS ke 60, Pjs Wali Kota Makassar Apresiasi Kinerja Dinas Kesehatan Kota Makassar

Menurutnya, sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, penerbit, komunitas literasi, hingga masyarakat menjadi kunci penting dalam membangun budaya baca yang kuat.

Ia mengungkapkan, selama ini berbagai persoalan pembangunan Kota Makassar juga kerap didiskusikan bersama kalangan kampus untuk mendapatkan perspektif dan solusi yang lebih luas.

“Artinya, kolaborasi menjadi kunci dalam membangun kota, termasuk dalam penguatan literasi,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Munafri juga menyoroti pentingnya peran perpustakaan di tengah perkembangan teknologi dan transformasi digital.

Menurutnya, perpustakaan saat ini tidak lagi sekadar menjadi tempat menyimpan buku, melainkan harus berkembang menjadi ruang interaksi intelektual yang mempertemukan berbagai disiplin ilmu, ide, dan komunitas.

“Perpustakaan bukan hanya tempat membaca, tetapi juga memberikan pengetahuan baru dan menjadi ruang pertemuan berbagai segmen masyarakat,” jelasnya.

Ia menilai perpustakaan harus mampu menjadi ruang asimilasi ilmu pengetahuan yang terbuka dan inklusif bagi seluruh kalangan.

Dalam konteks transformasi digital, Appi menegaskan bahwa digitalisasi bukanlah ancaman bagi keberadaan buku fisik. Sebaliknya, digitalisasi harus menjadi jembatan untuk memperluas akses masyarakat terhadap sumber pengetahuan.

“Digitalisasi tidak menghilangkan buku teks, tetapi menjadi penghubung menuju akses yang lebih luas. Kita harus membangun kombinasi yang baik antara keduanya,” katanya.

BACA JUGA  Danny Pomanto dan Warga Makassar Berduka, Camat Ujung Pandang Berpulang

Munafri juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Makassar terus berupaya menghadirkan perpustakaan daerah yang modern dan mampu bersaing sebagai salah satu perpustakaan terbaik di Sulawesi Selatan.

Meski masih menghadapi sejumlah tantangan, ia optimistis pengembangan fasilitas dan layanan perpustakaan daerah akan terus mengalami peningkatan dalam waktu dekat.

Selain itu, melalui Dinas Perpustakaan, Pemerintah Kota Makassar juga rutin menjalankan berbagai program literasi yang menyentuh langsung masyarakat hingga ke tingkat kelurahan.

Program-program tersebut diharapkan mampu meningkatkan minat baca sekaligus memperkuat budaya literasi masyarakat di tengah derasnya arus informasi digital.

Di akhir penyampaiannya, Munafri mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga dan meningkatkan indeks literasi Kota Makassar yang saat ini tergolong tinggi di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan.

Ia berharap seluruh kegiatan literasi tidak berhenti pada seremoni semata, tetapi mampu memberikan dampak nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.

“Literasi bukan tanggung jawab satu pihak saja. Ini adalah kerja kolaboratif untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,” pungkasnya.

Dengan semangat kolaborasi dan penguatan budaya baca, Pemerintah Kota Makassar berharap dapat melahirkan generasi yang lebih cerdas, kritis, dan adaptif menghadapi tantangan perkembangan zaman di era digital.

Continue Reading

Trending