Pemkot Makassar
Resmikan Festival Qris Bersama BI Sulsel, Wali Kota Munafri: Momentum Percepatan Sistem Nontunai
Kitasulsel–MAKASSAR Komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam mendorong transformasi digital kian nyata. Lewat program Quick Response Code Indonesian Standard (Qris).
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menghadiri sekaligus memberikan sambutan pada kegiatan Launching Festival QRIS TAP Sulawesi Selatan yang digelar Bank Indonesia bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di Jalan Jenderal Sudirman, Minggu (29/6/2025).
“Festival ini menjadi momentum percepatan adopsi sistem pembayaran nontunai atau cashless di seluruh aspek pelayanan publik maupun aktivitas ekonomi masyarakat,” ujar Appu.
Munafri menegaskan keseriusan pemerintah kota untuk menerapkan tata kelola pemerintahan berbasis digital.
Di Pemerintah Kota Makassar, hari ini kami menekankan dengan sangat ketat seluruh proses pembayaran yang dilakukan secara cashless.
“Kami berharap apa yang dilakukan Bank Indonesia melalui QRIS ini menjadi dukungan yang signifikan terhadap tata kelola pemerintahan,” jelas politisi Golkar itu.
Ia menjelaskan, berbagai layanan publik seperti PD Pasar, PD Parkir, terminal, hingga PDAM diarahkan untuk meminimalkan transaksi tunai demi transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan layanan bagi masyarakat.
Pembayaran-pembayaran yang berhubungan langsung dengan masyarakat harus diminimalisir semaksimal mungkin agar tidak ada lagi pembayaran tunai.
“Ini bukan hanya untuk menghindarkan fitnah, tetapi juga mencegah potensi risiko lain yang tidak kita inginkan,” tegasnya.
Appi juga menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Makassar sebagai kota kedua di Indonesia yang menjadi tuan rumah pelaksanaan Festival QRIS TAP.
“Ini adalah sebuah anugerah besar bagi kami di Makassar. Mudah-mudahan Makassar semakin menjadi kota yang melek digital, dan masyarakatnya siap menerima transformasi digital dengan baik,” lanjutnya.
Festival QRIS TAP Sulawesi Selatan di Makassar diharapkan menjadi langkah akselerasi penggunaan QRIS secara luas, mendukung inklusi keuangan, dan meningkatkan daya saing ekonomi daerah.
Oleh sebab itu, Pemerintah Kota Makassar akan terus memperkuat kolaborasi dengan Bank Indonesia dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan proses digitalisasi berjalan optimal, termasuk dalam penerimaan retribusi dan pendapatan asli daerah.
“Kami berharap ini menjadi bagian dari progres tata pemerintahan yang lebih baik. Kami juga memohon terus diberikan bimbingan dan masukan agar seluruh proses pemerintahan terbackup sistem pembayaran digital yang kuat,” tutup Munafri. (*)
Pemkot Makassar
Wakil Wali Kota Makassar Terima Audiensi BPS, Perkuat Sinergi Sukseskan Sensus Ekonomi 2026
Kitasulsel–MAKASSAR – Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menerima audiensi Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar terkait pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) di Ruang Rapat Wakil Wali Kota, Kantor Wali Kota Makassar, Rabu (15/7/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Aliyah didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, Dahyal, S.Sos., M.Si., serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Dr. Mohammad Roem, S.STP., M.Si.
Sementara itu, rombongan BPS Kota Makassar dipimpin Kepala BPS Kota Makassar, Abdul Hafid, didampingi Statistisi Ahli Madya Abdul Asman, Statistisi Ahli Muda Ramin, Petugas Lapangan SE2026 Zahara Jamatul Emran, Pemeriksa Lapangan SE2026 Reski, serta Humas BPS Kota Makassar Sunarti Amir.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPS Kota Makassar Abdul Hafid menyampaikan bahwa audiensi bertujuan mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Kota Makassar guna menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Ia mengapresiasi dukungan Pemerintah Kota Makassar yang selama ini telah membantu proses pendataan, khususnya melalui kolaborasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menyosialisasikan pentingnya Sensus Ekonomi kepada masyarakat.
“Hingga pertengahan Juli 2026, capaian pendataan di Kota Makassar telah mencapai 41,8 persen. Meski demikian, BPS masih memiliki waktu hingga 31 Agustus 2026 untuk menyelesaikan seluruh target pendataan,” ujar Abdul Hafid.
BPS juga berharap dukungan Pemkot Makassar dapat terus diperkuat melalui pemanfaatan videotron dan billboard milik pemerintah sebagai media sosialisasi agar semakin banyak pelaku usaha yang berpartisipasi dalam pendataan.
Dalam paparannya, BPS menegaskan bahwa seluruh data yang dikumpulkan dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk kepentingan perpajakan maupun penegakan hukum. Penjelasan tersebut disampaikan untuk menghilangkan kekhawatiran sebagian pelaku usaha yang masih enggan memberikan data secara lengkap.
Selain itu, BPS menjelaskan proses wawancara kepada setiap responden rata-rata berlangsung sekitar 36 menit, sesuai hasil uji coba instrumen pendataan yang telah dilakukan sebelumnya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham menyambut baik audiensi tersebut dan menyampaikan apresiasi atas upaya BPS membangun koordinasi yang erat dengan Pemerintah Kota Makassar.
Menurutnya, pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memastikan seluruh perangkat daerah memahami pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dan turut mendukung kelancaran pendataan hingga batas waktu yang telah ditetapkan.
Aliyah juga menanyakan secara khusus tenggat waktu pendataan agar informasi tersebut dapat diteruskan kepada seluruh perangkat daerah dan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Makassar sehingga dapat memberikan perhatian serta membantu menyosialisasikan pelaksanaan sensus.
“Program ini merupakan agenda nasional yang membutuhkan dukungan seluruh pihak. Pemerintah Kota Makassar siap bersinergi, termasuk melalui media publikasi yang dimiliki pemerintah, agar pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dapat berjalan optimal dan target pendataan dapat tercapai tepat waktu,” tegas Aliyah.
Di akhir audiensi, Pemerintah Kota Makassar dan BPS Kota Makassar sepakat untuk terus memperkuat koordinasi selama pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Kedua pihak juga akan melakukan pemantauan perkembangan pendataan secara berkala sehingga berbagai kendala yang dihadapi petugas di lapangan dapat segera ditindaklanjuti melalui kolaborasi yang efektif.
Dengan sinergi yang semakin kuat antara pemerintah daerah dan BPS, diharapkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kota Makassar dapat berlangsung lancar, menghasilkan data yang akurat, serta menjadi landasan penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi daerah maupun nasional.
-
Nasional1 tahun agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login