Connect with us

Nasional

Berhasil Jaga Stok Beras Nasional, Komisi IV DPR RI Beri Apresiasi Mentan Amran

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA Kinerja gemilang Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman kembali menuai apresiasi dari anggota Komisi IV DPR RI dalam Rapat Kerja (Raker) yang digelar di Kompleks DPR/MPR Senayan, Jakarta (2/7/2025).

Salah satu pencapaian yang paling disorot adalah keberhasilan Kementerian Pertanian (Kementan) menjaga stok beras nasional pada level 4,2 juta ton, tertinggi dalam 57 tahun terakhir.

Dalam paparannya, Mentan Amran mengungkapkan bahwa serapan beras oleh Perum Bulog hingga pertengahan 2025 telah mencapai 2,6 juta ton.

Proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan tren positif dengan estimasi produksi beras nasional sepanjang Januari–Agustus 2025 mencapai 24,97 juta ton.

“Kita patut bersyukur, luas panen dan produksi beras nasional terus menunjukkan lonjakan positif. Bahkan, Menteri Keuangan menyebut bahwa produksi beras Indonesia merupakan yang paling produktif di kawasan ASEAN,” ujar Amran.

BACA JUGA  Kementerian Lingkungan Hidup Sebut Ada 3 Perusahaan yang Lakukan Pelanggaran Berat di Raja Ampat

Ia menambahkan bahwa berbagai proyeksi internasional turut memperkuat keyakinan atas keberhasilan sektor pertanian nasional. “USDA memperkirakan produksi beras Indonesia tahun ini mencapai 34,6 juta ton, tertinggi di ASEAN.

Sementara FAO memproyeksikan total produksi Indonesia pada 2025 mencapai 35,6 juta ton. Ini hasil dari kerja keras seluruh insan pertanian, dukungan penuh Komisi IV DPR RI, dan tentu saja arahan serta perhatian besar dari Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto, terhadap sektor pertanian,” jelasnya.

Apresiasi datang dari berbagai fraksi di Komisi IV. Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Ketut Suwendra, menyebut capaian Kementan sebagai bukti nyata efektivitas kerja pemerintah.

“Kami mengapresiasi kerja keras Pak Menteri dan seluruh jajaran. Meski ada catatan soal stok lama, angka akhir tetap mencetak rekor tertinggi selama 57 tahun. Ini luar biasa. Kami ucapkan selamat Pak Menteri,” ungkap Ketut.

BACA JUGA  Menag Tunjuk Dr. Bunyamin M. Yapid Dampingi Menteri Investasi pada Misi Strategis ke Arab Saudi

Namun demikian, Ketut mengingatkan pentingnya langkah cepat dalam menjaga harga gabah petani menjelang musim panen berikutnya.

“Saat ini serapan sudah hampir 2,7 juta ton, tinggal tersisa 300 ribu ton. Panen berikutnya akan segera dimulai. Jika tidak segera ada Inpres, maka harga di tingkat petani bisa jatuh,” tambahnya.

Anggota Fraksi Gerindra, Dwita Ria Gunadi, menyoroti dampak positif program optimalisasi lahan dan pompanisasi terhadap produktivitas pertanian.

“Produksi gabah kering giling mencapai 33,18 juta ton atau 60,94 persen. Kami harap Kementan bisa menjaga tren positif ini hingga akhir tahun,” ujarnya.

Senada, Sulaeman L. Hamzah dari Fraksi NasDem menilai keberhasilan sektor pertanian tidak hanya memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga meningkatkan citra positif Indonesia di mata dunia.

BACA JUGA  Dirjen Polpum Minta Forkopimda Evaluasi rutin kinerja Satgas Terpadu Penanganan dan Pembinaan Ormas Terafiliasi Premanisme

“Beberapa negara sudah menyatakan minat untuk mengimpor beras dari Indonesia. Ini prestasi luar biasa yang harus dijaga,” kata Sulaeman.

Sementara itu, Johan Rosihan dari Fraksi PKS menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kehadiran langsung Mentan Amran di lapangan.

“Kami melihat langsung bagaimana Pak Menteri turun ke lapangan, bahkan hingga ke pelosok, termasuk di Sumbawa. Terima kasih atas komitmen, semangat, dan kerja keras Bapak Menteri di lapangan. Sekali lagi selamat kepada Pak Menteri dan seluruh jajaran,” tutup Johan. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Nasional

JK Tegaskan Keadilan Jadi Kunci Mencegah Konflik Sosial dan Keagamaan di Indonesia

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 sekaligus Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI), HM Jusuf Kalla, menegaskan bahwa keadilan merupakan faktor paling fundamental dalam mencegah konflik sosial maupun keagamaan di Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan JK saat menjadi narasumber dalam webinar bertajuk “Penanganan dan Resolusi Konflik Sosial di Indonesia: Belajar dari Pak JK” yang digelar Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, Jumat (14/11/2025).

Dalam kegiatan yang berlangsung secara virtual dari Jakarta itu, JK memaparkan bahwa sejak Indonesia merdeka, tercatat sekitar 15 konflik besar yang menelan korban lebih dari seribu jiwa. Menurutnya, sebagian besar konflik tersebut dipicu oleh ketidakadilan dalam aspek ekonomi, sosial, maupun politik.

BACA JUGA  Prabowo Gelontorkan 6 Paket Insentif Mulai 5 Juni, Ada Diskon Listrik-Ini Daftarnya

“Inti dari banyaknya konflik adalah ketidakadilan. Karena itu, keadilan, kemajuan, dan kemakmuran menjadi dasar penting bagi terciptanya perdamaian,” tegas JK.

Pencegahan Lebih Penting daripada Penyelesaian

JK mengingatkan bahwa mencegah konflik jauh lebih penting daripada menanganinya setelah pecah. Konflik sosial, kata dia, kerap muncul dari persoalan lokal yang tidak mendapat penanganan cepat, termasuk hubungan antarwarga hingga isu antarumat beragama.

Terkait konflik keagamaan, JK menekankan bahwa sejumlah kasus besar yang terjadi di Indonesia sebenarnya tidak berawal dari ajaran agama, melainkan persoalan sosial-politik yang kemudian melebar menjadi isu keagamaan.

“Poso dan Ambon itu bukan dimulai dari perbedaan agama, tetapi konflik politik yang kemudian dibawa ke ranah agama,” tandasnya.

BACA JUGA  RDP Perdana Bersama Komisi VIII DPR RI, Kemenag Berkomitmen untuk Layanan Haji Lebih Baik

Peran Strategis FKUB dan Dialog Antarumat Beragama

Dalam paparannya, JK juga menyoroti peran penting Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang ia prakarsai sejak awal di Makassar. Forum itu, menurutnya, terbukti efektif menciptakan ruang dialog bagi pemuka lintas agama.

“Dulu kami mengadakan pertemuan bulanan di masjid, katedral, hingga pura. Tokoh agama memberikan penjelasan tentang ajarannya masing-masing sehingga tidak ada salah paham,” jelas JK.

Ia menekankan bahwa penyuluh agama memegang tanggung jawab besar dalam menjaga harmoni sosial dengan menyampaikan pesan damai, adil, dan menyejukkan kepada masyarakat.

“Islam adalah rahmatan lil alamin. Penyuluh agama harus menjadi penyejuk, bukan pemicu ketegangan,” ujar mantan Wapres dua periode itu.

BACA JUGA  Menag Tunjuk Dr. Bunyamin M. Yapid Dampingi Menteri Investasi pada Misi Strategis ke Arab Saudi

Kesejahteraan Masyarakat Jadi Faktor Penting

JK juga menegaskan hubungan erat antara kesejahteraan ekonomi dan potensi konflik. Menurutnya, banyak konflik terjadi di wilayah yang tingkat kesejahteraannya rendah.

“Kalau masyarakat sejahtera, konflik jarang terjadi,” ujar JK.

Ia menambahkan, memakmurkan rumah ibadah harus berjalan seiring dengan upaya memakmurkan masyarakat, agar harmoni sosial dapat terjaga secara berkelanjutan.

Keadilan, Komunikasi, dan Penghormatan Antarumat Beragama

Menutup paparannya, JK kembali menegaskan bahwa keadilan, penghormatan terhadap keyakinan, serta komunikasi yang baik antarumat beragama adalah fondasi utama untuk menjaga keutuhan bangsa.

“Dengan berlaku adil dan saling memahami, kita bisa membangun Indonesia yang aman, adil, dan makmur,” pungkasnya.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel