Pemkot Makassar
Munafri Lakukan Sidak di Kantor Gabungan Dinas, Temukan Gedung Rusak dan Layanan Belum Maksimal

Kitasulsel–MAKASSAR Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, melakukan inspeksi mendadak (sidak) di kompleks Kantor Gabungan Dinas lingkup Pemkot Makassar di Jalan Urip Sumoharjo, Kamis (10/7/2025).
Selain mengecek kehadiran pejabat dan aktivitas pelayanan, Wali Kota juga menyoroti langsung kondisi fasilitas gedung yang dinilai belum memadai.

Beberapa temuan di antaranya plafon rusak, kebersihan ruang kerja, hingga area parkir yang belum tertata baik. Sehingga butuh perbaikan dilakukan segera untuk menjamin keselamatan pegawai dan kenyamanan masyarakat yang datang mengurus layanan.
Ia menegaskan bahwa seluruh kantor pemerintahan harus memiliki standar pelayanan dan kebersihan yang seragam, sehingga dapat menciptakan lingkungan kerja yang mendukung profesionalisme aparatur dan memberikan pelayanan publik yang optimal.

Sidak dimulai pukul 09.50 WITA, dengan menyasar beberapa kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) strategis, yakni Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2), serta Dinas Penataan Ruang (Distaru).
Kedatangan Munafri atau yang akrab disapa Appi ini untuk memastikan kinerja aparatur pemerintah dan kondisi fasilitas penunjang pelayanan publik berjalan sebagaimana mestinya.
“Yang paling pertama tentu saya melihat kondisi suasana kerja Pegawai dan kondisi kantor Dinas gabungan,” ujar Munafri.
Dalam tinjauannya, Appi menemukan sejumlah persoalan baru, terutama terkait kondisi fisik gedung yang dinilai kurang layak.
Ia secara langsung menyoroti kebersihan, kerapian ruang kerja, area parkir, hingga plafon ruangan yang mengalami kerusakan parah.
“Hampir semua belum sesuai yang kita harapkan, termasuk area parkir, pengisihan, dan kondisi gedungnya,” terang Munafri usai menyusuri lorong kantor Dinas Gabungan pasca Sodak.
Sidak ini menjadi bagian dari komitmen Wali Kota Makassar untuk memastikan seluruh kantor pemerintahan memiliki fasilitas kerja yang layak, tertib, dan bersih, sekaligus menjamin pelayanan publik yang prima bagi masyarakat.
Menurutnya, perbaikan fasilitas dasar menjadi penting agar aparatur pemerintah memiliki lingkungan kerja yang mendukung profesionalisme dan etos kerja. Memang ini butuh perhatian dan perbaikan-perbaikan.
“Ini butuh perhatian, supaya kalau berada di tempat yang baik untuk bekerja, itu bisa meningkatkan etos kerja. Tidak perlu mewah, tetapi bersih dan rapi. Nah, itu yang kita harapkan,” tegasnya.
Politisi Golkar itu, juga menekankan bahwa seluruh kantor pemerintahan, baik yang berada di pusat kota maupun kecamatan, wajib memiliki standar minimal kebersihan dan tata kelola fasilitas yang sama.
Hal tersebut penting agar pelayanan publik bisa berjalan optimal dan memberi kenyamanan bagi masyarakat yang datang mengurus keperluan.
“Beberapa lokasi kantor penyelenggaraan pemerintahan ini harus punya standarisasi. Termasuk kebersihan, tata kelola. Ini yang harus kita jalankan supaya bisa menjadi fasilitas pelayanan publik yang baik,” ujarnya.
Menanggapi terkait kondisi kantor Dinas Perikanan dan Pertanian, Munafri menemukan plafon yang rusak cukup parah hingga berpotensi membahayakan keselamatan pegawai maupun masyarakat.
Ia pun langsung menginstruksikan agar dilakukan perbaikan sesegera mungkin.
“Kalau kantor seperti ini dibiarkan terus, bisa mencelakakan orang. Kalau plafon jatuh atau ambruk, pasti menimbulkan kecelakaan. Itu harus cepat diperbaiki,” tegasnya.
Appi juga meminta agar proses renovasi kantor dinas yang sedang berlangsung dipercepat, sambil memastikan sistem pelayanan kepada warga tetap berjalan maksimal.
“Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah ada perbaikan. Saya sudah minta supaya ini segera ditangani,” tutupnya. (*)
Pemkot Makassar
Belaku 2026, Pejabat Makassar Pakai Mobil Listrik Hemat Anggaran

Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Kota Makassar bersiap melakukan transformasi besar dalam penyediaan kendaraan dinas (randis) bagi Kepala SKPD.
Mulai tahun 2026, seluruh randis bagi pejabat OPD akan beralih dari kendaraan berbahan bakar fosil (BBM) ke kendaraan listrik berbasis baterai.

“Mulai 2026, Pemkot tidak lagi membeli mobil dinas. Kita pakai skema sewa selama empat tahun, sehingga biaya pemeliharaan ditanggung oleh penyedia. Dan ini sudah dianggarkan,” hal itu disampaikan, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, di Balai Kota Makassar, Selasa (26/8/2025).
Menurutnya, penggunaan mobil listrik merupakan langkah strategis untuk efisiensi anggaran sekaligus mendukung upaya mewujudkan kota yang ramah lingkungan.

“Dengan begitu, lebih efisien dan tidak ada lagi persoalan mobil dibawa pindah ketika pejabat berganti,” ujar Munafri.
Pada tahap awal, Pemkot Makassar merencanakan kebutuhan sekitar 50 unit kendaraan listrik. Randis tersebut akan didistribusikan kepada kepala dinas, camat, dan kepala bagian.
Sumber anggaran akan melalui APBD perubaha. 2025 serta juga APBD pokok 2026. Selain mobil dinas, Pemkot juga akan menghadirkan puluhan bus listrik yang akan difungsikan sebagai armada transportasi publik perkotaan.
Munafri menegaskan, kebijakan ini bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga bagian dari komitmen menghadirkan udara bersih di Makassar dengan mengurangi kendaraan berbahan bakar fosil.
“Khusus Dinas, kita moratorium kendaraan BBM di Pemkot. Semua operasional, baik mobil maupun bus, akan beralih ke listrik,” tambahnya.
Langkah Pemkot Makassar ini juga sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) No. 7 Tahun 2022 tentang penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagai kendaraan dinas operasional di instansi pemerintah pusat maupun daerah.
Lebih jauh, Pemkot Makassar kini juga menjajaki kerja sama dengan perusahaan transportasi, termasuk Kalista, untuk mengembangkan moda transportasi umum berbasis kendaraan listrik di jalur koridor.
Hal ini diharapkan mempercepat integrasi sistem transportasi publik yang modern, efisien, dan ramah lingkungan.
“Dengan kendaraan listrik, kita ingin menunjukkan bahwa Makassar serius mendukung elektrifikasi sekaligus memperkuat budaya hemat energi dan peduli lingkungan,” tutup Munafri.
Pada kesempatan ini, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menerima audiensi dari salah satu perusahaan bisnis Transportation di Balai Kota Makassar.
Perwakilan Transportation, Syamsul Syafiri, menyampaikan bahwa tantangan transportasi pemerintahan saat ini masih diwarnai sejumlah kendala, seperti efisiensi armada yang belum maksimal, tingginya biaya pemeliharaan, serta kesulitan koordinasi dalam pengelolaan kendaraan dinas.
“Makassar membutuhkan sistem mobilitas yang lebih efisien, fleksibel, hemat anggaran, dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan pemerintahan modern,” ujar Syamsul.
Airport Taxi Premium, untuk perjalanan dinas dengan armada berkualitas dan pengemudi profesional berstandar protokol pemerintahan.
Melalui skema sewa ini, pihaknya menawarkan sejumlah keunggulan, antara lain potensi penghematan anggaran transportasi tahunan, eliminasi kebutuhan pengadaan kendaraan baru, serta tingkat ketersediaan armada yang tinggi dengan fleksibilitas menyesuaikan kebutuhan. (*)
-
2 tahun ago
Informasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics11 bulan ago
Indo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun ago
Tangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun ago
Pj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun ago
Video Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun ago
IBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
3 tahun ago
Dari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun ago
Duet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login