Pemkot Makassar
Aliyah Mustika Ilham Dukung Pengukuhan Pengurus KKLR Luwu Utara 2025–2030
Kitasulsel–MAKASSAR Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham menegaskan komitmennya dalam memperkuat peran Dharma Wanita Persatuan (DWP) sebagai mitra strategi pemerintah dengan mendorong lahirnya program-program inovatif yang dihilangkan dari kebutuhan nyata Masyarakat, para ASN dan keluarganya.
Hal tersebut disampaikannya saat memberikan Perayaan dalam acara Pengukuhan Pengurus Dharma Wanita Persatuan Kota Makassar Masa Bakti 2024–2029 dan Serah Terima Jabatan Ketua DWP, yang digelar di Ruang Sipakatau, Kantor Balai Kota Makassar, Kamis (17/7/2025).
Aliyah Mustika Ilham menyampaikan penghargaan mendalam atas kontribusi pengurus sebelumnya, sekaligus mendukung semangat baru kepada kepengurusan yang baru dikukuhkan.
“Saya percaya pengurus baru ini adalah individu-individu pilihan yang memiliki semangat pengabdian, integritas, dan keikhlasan. Di sini dibutuhkan jiwa pengorbanan dan niat tulus untuk memberikan yang terbaik bagi keluarga ASN dan masyarakat,” ujar Aliyah Mustika Ilham.
Dalam kesempatan tersebut Aliyah Mustika Ilham menyampaikan bahwa Pemkot Makassar akan menggagas sebuah inovatif visioner menghadirkan fasilitas penitipan anak khusus bagi ASN di lingkup Pemerintah Kota Makassar yang menurutnya belum pernah diinisiasi secara resmi di tingkat kota mana pun di Indonesia.
“Ide ini lahir dari mengklasifikasikan kami saat melakukan sidak ke beberapa OPD. Kami melihat banyak pegawai yang membawa anak ke kantor karena tidak ada tempat penitipan.
Kami ingin Kota Makassar menjadi pelopor di Indonesia yang menyediakan layanan ini. Kita mulai dari sini, dari Makassar,” ungkapnya.
Aliyah Mustika Ilham menegaskan bahwa jika terobosan ini berhasil, Kota Makassar akan mencatat sejarah sebagai kota percontohan nasional.
Terlebih lagi, ia menyampaikan harapannya agar Dharma Wanita Pusat suatu saat dapat melihat langsung implementasi program ini di Makassar.
Aliyah Mustika Ilham juga menekankan pentingnya sinergi antara pengurus DWP dan pemerintah kota.
Menurutnya, keberhasilan suatu program akan sangat ditentukan oleh komunikasi, kolaborasi, dan keterbukaan.
“Saya mohon tidak ada jarak antara pengurus dan Dewan Penasihat. Mari kita bergerak bersama, berkolaborasi, karena Dharma Wanita adalah bagian dari ekosistem pembangunan. Keberadaannya bukan hanya simbolis, tapi harus benar-benar terasa di masyarakat,” tambahnya.
Tak lupa, Aliyah Mustika Ilham mengingatkan pengurus baru untuk segera menyusun program kerja yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, dan keluarga besar ASN serta mampu mendorong partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan Kota Makassar.
“Saya ingin Dharma Wanita Kota Makassar dikenal bukan karena seremoninya, tapi karena dampaknya. Lima tahun ke depan harus menjadi masa bakti yang penuh dengan gebrakan dan pengabdian,” tutupnya.
Acara ini juga dihadiri oleh Ketua DWP Provinsi Sulawesi Selatan, Melani Simon Jufri, Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda, Ketua TP PKK Makassar, Melinda Aksa Munafri, Anggota DPRD Makassar, Fatma Wahyuddin, serta sejumlah pejabat SKPD lingkup Pemkot Makassar.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua DWP Provinsi Sulsel, Melani Simon Jufri, juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Makassar atas dorongan dan perhatian yang besar terhadap eksistensi dan peran Dharma Wanita sebagai mitra pembangunan. (*)
Kitasulsel–MAKASSAR – Komitmen Pemerintah Kota Makassar menghadirkan kepastian kerja bagi ribuan tenaga honorer sekaligus menekan angka pengangguran mulai menunjukkan hasil konkret.
Di bawah kepemimpinan Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, Pemerintah Kota Makassar mencatat capaian signifikan dalam penataan tenaga non-ASN melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Berdasarkan data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar (BKPSDMD), sepanjang tahun 2025 sebanyak 8.854 tenaga honorer resmi diangkat menjadi PPPK. Jumlah tersebut hampir memenuhi total formasi ASN Kota Makassar yang mencapai 8.963 orang.
Kepala BKPSDMD Makassar, Kamelia Thamrin Tantu, menjelaskan bahwa pengangkatan ini merupakan salah satu langkah strategis pemerintah kota dalam menata tenaga honorer sekaligus meningkatkan kesejahteraan aparatur.
“Ini jumlah ASN yang Pak Wali Kota sudah angkat di awal masa pemerintahannya. Pada 2025, dari total formasi Kota Makassar 8.963 orang, yang berhasil menjadi ASN sebanyak 8.854 orang,” ujarnya, Kamis (5/3/2026).
Menurutnya, kebijakan tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang menegaskan penyelesaian tenaga honorer melalui skema PPPK.
Tidak hanya melalui pengangkatan PPPK penuh waktu maupun paruh waktu, Pemkot Makassar juga menghadirkan solusi alternatif melalui skema Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP). Skema ini memberikan peluang kerja bagi lebih dari dua ribu tenaga kontrak agar tetap memiliki pekerjaan yang layak dan berkelanjutan.
Sejak resmi memimpin pada 20 Februari 2025, Munafri menempatkan isu ketenagakerjaan sebagai salah satu prioritas kebijakan pemerintah kota. Bagi pemerintah, pengurangan pengangguran bukan sekadar angka statistik, melainkan upaya nyata menjaga stabilitas sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Di bawah kepemimpinan Bapak Wali Kota Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Ibu Aliyah Mustika Ilham, kebijakan penataan tenaga honorer dan pembukaan ruang kerja baru menjadi langkah konkret yang langsung menyentuh ribuan warga,” jelas Kamelia.
Pemkot Makassar juga memperkuat sektor pelayanan kesehatan melalui pengangkatan tenaga farmasi PPPK secara bertahap sepanjang 2025. Pada tahap pertama, sebanyak 1.746 tenaga farmasi PPPK dilantik pada 23 Juni 2025. Kemudian tahap kedua sebanyak 329 tenaga farmasi dilantik pada 14 November 2025.
Sementara pada tahap ketiga, pengangkatan dilakukan untuk tenaga farmasi paruh waktu dengan jumlah mencapai 6.607 orang. Kehadiran ribuan tenaga farmasi ini diharapkan dapat memperkuat sistem pelayanan kesehatan sekaligus meningkatkan kualitas layanan kefarmasian bagi masyarakat.
Upaya tersebut mulai berdampak pada kondisi ketenagakerjaan di Kota Makassar. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tingkat pengangguran terbuka di Makassar mengalami penurunan dalam setahun terakhir, dari 9,71 persen pada 2024 menjadi 9,60 persen pada 2025.
Penurunan ini menjadi indikator positif dari berbagai kebijakan ketenagakerjaan yang dijalankan Pemerintah Kota Makassar dalam upaya memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
-
Nasional9 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics1 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login