Pemkot Makassar
Melinda Aksa Dorong Regulasi dan Edukasi Kolektif untuk Pengolahan Sampah Berkelanjutan di Makassar
Kitasulsel–MAKASSAR Ketua TP PKK Kota Makassar, Melinda Aksa, menghadiri audiensi bersama Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Dewan Lingkungan, Penggiat Lingkungan, perwakilan Bank Sampah, serta pengelola TPS3R dalam upaya memperkuat sinergi menuju tata kelola persampahan yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Pertemuan berlangsung sebagai tindak lanjut dari berbagai inisiatif lingkungan yang tengah dirancang, termasuk peluncuran percontohan TPS3R di Untia dan Sambung Jawa.
Dalam audiensi tersebut, Kepala DLH Kota Makassar menyampaikan rencana pemindahan operasional Bank Sampah Hidup ke lokasi baru di kawasan Untia pada tahun ini.
Pemindahan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan dan mendekatkan fasilitas daur ulang ke kawasan padat penduduk.
Perwakilan dari Bank Sampah turut memberikan masukan agar pengelolaan TPS3R berada langsung di bawah UPTD Bank Sampah. Selain itu, peningkatan partisipasi masyarakat, termasuk perguruan tinggi dan pemanfaatan teknologi pencatatan sampah juga menjadi sorotan.
Menanggapi hal tersebut, Melinda menegaskan perlunya perubahan pola pikir kolektif dalam pengelolaan sampah. “Kita tidak bisa hanya sekadar mengimbau.
Harus ada mekanisme, regulasi, dan batas waktu yang jelas. Kita ingin masyarakat mulai mengelola sampahnya sendiri mulai dari rumah, komunitas, hingga tempat usaha,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pengelolaan sampah tidak hanya sebatas pemisahan organik dan anorganik, tetapi harus menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat kota.
“TPS3R Untia dan Sambung Jawa akan kita uji coba dan siapkan sebagai percontohan. Di sisi lain, kompleks Baruga juga kami dorong menjadi kawasan percontohan zero waste. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi semua pihak,” ungkap Melinda.
Dalam arahannya, Melinda juga menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor, termasuk dengan swasta untuk pengelolaan maggot sebagai solusi penguraian sampah organik.
Ia berharap ada keterlibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan untuk membangun ekosistem pengolahan sampah yang kuat dan berkesinambungan.
“Dinas Lingkungan Hidup harus memimpin dan menyusun regulasi pengolahan sampah yang menyasar tempat-tempat komersial seperti restoran, hotel, hingga pasar. Kami dari PKK siap mendukung lewat edukasi di kecamatan dan penyuluhan langsung kepada masyarakat,” pungkasnya.
Pertemuan ini menjadi langkah awal dari rangkaian program yang akan disinergikan antara DLH, PKK, dan seluruh komponen masyarakat dalam menciptakan Makassar yang lebih bersih, hijau, dan siap menuju kota zero waste. (*)
Pemkot Makassar
Wali Kota Makassar Dukung Program KPU, Fokus Pemutakhiran Data Pemilih dan Pendidikan Demokrasi Menuju Pemilu 2029
Kitasulsel–Makassar Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan dukungan penuh Pemerintah Kota Makassar terhadap program strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar, khususnya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan serta penguatan pendidikan demokrasi bagi masyarakat menuju Pemilu 2029.
Dukungan tersebut disampaikan Munafri saat menerima audiensi jajaran KPU Kota Makassar yang membahas rencana pelaksanaan serta permintaan dukungan pemerintah daerah terhadap sejumlah program strategis KPU, Kamis (22/01/2026).
Dalam audiensi tersebut, jajaran KPU Kota Makassar yang dipimpin Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, Hambaliie, menjelaskan bahwa saat ini KPU tengah melaksanakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Untuk itu, KPU meminta sinergi Pemerintah Kota Makassar, khususnya melalui instruksi kepada camat dan lurah agar turut mendukung pelaksanaan program di wilayah masing-masing.
Selain pemutakhiran data pemilih, Hambaliie juga memaparkan program KPU Mengajar melalui pendidikan pemilih. Selama ini, program tersebut masih menyasar tingkat SMA yang berada dalam kewenangan KPU Provinsi. Namun ke depan, KPU mendorong perluasan sasaran, terutama bagi generasi pemilih Pemilu 2029 yang saat ini masih berada di bangku SMP dan berada di bawah kewenangan Pemerintah Kota Makassar.
“Di sisi lain, kami juga memiliki segmentasi pemilih lain seperti masyarakat di tingkat kelurahan. Karena itu, kami ingin turun langsung untuk mendorong masyarakat agar semakin melek demokrasi,” jelas Hambaliie.
Ia juga mengapresiasi meningkatnya antusiasme masyarakat dalam pemilihan RT dan RW yang baru-baru ini digelar atas inisiatif Wali Kota Makassar. Menurutnya, hal tersebut menjadi indikator positif tumbuhnya kesadaran berdemokrasi di tingkat akar rumput.
Kondisi ini dinilai perlu terus diperkuat melalui kolaborasi antara KPU dan Pemerintah Kota Makassar agar akses KPU ke masyarakat semakin mudah dan partisipasi publik dapat terus meningkat.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menekankan pentingnya menyusun konsep besar secara bersama sebelum program dijalankan secara teknis. Ia mengusulkan digelarnya pertemuan koordinasi lintas sektor untuk menyamakan persepsi dan memastikan dukungan seluruh pemangku kepentingan.
“Supaya ini berjalan efektif, kita ketemu dulu untuk menyepakati konsep besarnya. Kita buat pertemuan sebelum puasa, libatkan semua pihak, sehingga arah dan dukungannya jelas,” ujar Munafri.
Munafri menyatakan akan menginstruksikan jajaran terkait, termasuk camat dan lurah, serta memastikan sinergi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dalam mendukung pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.
Ia juga menegaskan perlunya koordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk mendukung program pendidikan pemilih di tingkat SMP, serta melibatkan Kesbangpol, partai politik, tokoh masyarakat, dan OPD terkait dalam satu forum koordinasi terpadu.
“Saya ingin satu kali rapat besar. Ada KPU, partai politik, Capil, camat, lurah, dan dinas-dinas terkait. Kita rakor bersama, setelah itu baru diturunkan secara teknis ke masing-masing sektor,” tegasnya.
Munafri menilai sinergi tersebut menjadi kunci dalam memperkuat kualitas demokrasi di Kota Makassar secara berkelanjutan.
“Ini bagian dari pendewasaan demokrasi. Kalau semua disiapkan sejak sekarang, maka kualitas partisipasi masyarakat ke depan akan jauh lebih baik,” tutupnya.
Ia berharap audiensi ini menjadi langkah awal penguatan kolaborasi antara KPU dan Pemerintah Kota Makassar dalam mewujudkan penyelenggaraan demokrasi yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan di Kota Makassar.
-
Nasional7 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics1 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login