Pemkot Makassar

Melinda Aksa Dorong Regulasi dan Edukasi Kolektif untuk Pengolahan Sampah Berkelanjutan di Makassar

Published

2 bulan ago

19 Juli 2025

Kitasulsel–MAKASSAR Ketua TP PKK Kota Makassar, Melinda Aksa, menghadiri audiensi bersama Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Dewan Lingkungan, Penggiat Lingkungan, perwakilan Bank Sampah, serta pengelola TPS3R dalam upaya memperkuat sinergi menuju tata kelola persampahan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Pertemuan berlangsung sebagai tindak lanjut dari berbagai inisiatif lingkungan yang tengah dirancang, termasuk peluncuran percontohan TPS3R di Untia dan Sambung Jawa.

Dalam audiensi tersebut, Kepala DLH Kota Makassar menyampaikan rencana pemindahan operasional Bank Sampah Hidup ke lokasi baru di kawasan Untia pada tahun ini.

Pemindahan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan dan mendekatkan fasilitas daur ulang ke kawasan padat penduduk.

Perwakilan dari Bank Sampah turut memberikan masukan agar pengelolaan TPS3R berada langsung di bawah UPTD Bank Sampah. Selain itu, peningkatan partisipasi masyarakat, termasuk perguruan tinggi dan pemanfaatan teknologi pencatatan sampah juga menjadi sorotan.

Menanggapi hal tersebut, Melinda menegaskan perlunya perubahan pola pikir kolektif dalam pengelolaan sampah. “Kita tidak bisa hanya sekadar mengimbau.

Harus ada mekanisme, regulasi, dan batas waktu yang jelas. Kita ingin masyarakat mulai mengelola sampahnya sendiri mulai dari rumah, komunitas, hingga tempat usaha,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pengelolaan sampah tidak hanya sebatas pemisahan organik dan anorganik, tetapi harus menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat kota.

“TPS3R Untia dan Sambung Jawa akan kita uji coba dan siapkan sebagai percontohan. Di sisi lain, kompleks Baruga juga kami dorong menjadi kawasan percontohan zero waste. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi semua pihak,” ungkap Melinda.

Dalam arahannya, Melinda juga menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor, termasuk dengan swasta untuk pengelolaan maggot sebagai solusi penguraian sampah organik.

Ia berharap ada keterlibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan untuk membangun ekosistem pengolahan sampah yang kuat dan berkesinambungan.

“Dinas Lingkungan Hidup harus memimpin dan menyusun regulasi pengolahan sampah yang menyasar tempat-tempat komersial seperti restoran, hotel, hingga pasar. Kami dari PKK siap mendukung lewat edukasi di kecamatan dan penyuluhan langsung kepada masyarakat,” pungkasnya.

Pertemuan ini menjadi langkah awal dari rangkaian program yang akan disinergikan antara DLH, PKK, dan seluruh komponen masyarakat dalam menciptakan Makassar yang lebih bersih, hijau, dan siap menuju kota zero waste. (*)

Pemkot Makassar

Kemendagri “Tantang” OPD Makassar Kembangkan Inovasi Baru

Published

2 hari ago

4 September 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan komitmennya untuk terus mendorong Pemerintah Kota Makassar memperluas inovasi di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Meski Makassar tercatat sebagai salah satu daerah dengan jumlah inovasi terbanyak di Sulawesi Selatan, inovasi masih didominasi oleh lima OPD utama.

Karena itu, Kemendagri meminta agar budaya berinovasi tidak berhenti pada sektor tertentu saja, melainkan merata ke seluruh OPD demi pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Kepala Pusat Strategis Kebijakan Digitalisasi dan Inovasi Daerah, Akbar Ali, mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar untuk terus memperkuat budaya inovasi di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam kunjungannya, bertemu Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin di kantor Balai Kota. Akbar Ali menyampaikan dukungan penuh dari pemerintah pusat terhadap upaya Pemkot Makassar yang selama ini konsisten menghadirkan berbagai inovasi.

“Kami dari pusat mendukung penuh. Kami mendorong agar setiap OPD tidak hanya menjalankan program rutin, tetapi juga melahirkan inovasi baru yang bisa direplikasi dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” ujarnya, di kantor Balai Kota Makassar, Kamis (4/9/2025).

Mantan PJ. Wali Kota Parepare itu menambahkan, Kota Makassar tercatat sebagai salah satu daerah dengan capaian inovasi terbanyak di Sulawesi Selatan.

Dari 108 inovasi yang diusulkan Pemkot Makassar, sebanyak 88 berhasil terverifikasi di tingkat pusat. Dan lima OPD masuk inovasi terbaik.

Adapun lima OPD yang tahun ini mendapat predikat terbaik dalam inovasi adalah Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Dukcapil, dan Dinas Pariwisata.

“Kami berharap, ke depan tidak hanya lima OPD itu saja. OPD lain juga harus menumbuhkan semangat yang sama, sehingga variasi inovasi semakin beragam dan berdampak luas,” harapnya.

Akbar juga menegaskan, pencapaian inovasi Makassar ini akan menjadi bagian dari penilaian Indeks Inovasi Daerah tahun 2025. Hal ini sekaligus menunjukkan konsistensi Pemkot Makassar dalam mempertahankan tren positif sejak 2024.

“Inovasi ini bukan hanya soal penghargaan, tetapi bagaimana pemerintahan bisa berjalan lebih efektif, efisien, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat sesuai visi-misi kota,” tuturnya.

Ia menambahkan, Pemkot Makassar perlu memanfaatkan peran Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) untuk menilai sekaligus mendorong OPD agar lebih kreatif melahirkan program.

Kemendagri memiliki database lebih dari 100 ribu inovasi. Harapannya, inovasi-inovasi ini bisa diadopsi dan direplikasi di Makassar, sehingga tidak hanya berhenti pada lima OPD saja.

“Bapak Wali Kota bisa menjadikan inovasi sebagai salah satu alat ukur dalam menilai kinerja jajaran. Selain ada Inovasi Award, Kemendagri juga menyiapkan insentif daerah bagi pemerintah yang berhasil menjaga konsistensi,” tukasnya. (*)