Kementrian Agama RI

Menag Terima Dubes Afghanistan, Bahas Kerja Sama Pendidikan Keagamaan

Published

3 bulan ago

22 Juli 2025

Kitasulsel–JAKARTA Menteri Agama Nasaruddin Umar menerima kunjungan Duta Besar Afghanistan untuk Indonesia, Saadyllah Baloch.

Dalam pertemuan yang berlangsung di kantor pusat Kementerian Agama, keduanya membahas potensi kerja sama di bidang pendidikan keagamaan.

Menag menyambut kedatangan perwakilan Kedutaan Besar Afghanistan yang disebutnya sebagai kunjungan pertama ke Kementerian Agama.

Kepada Menag, Dubes Afghanistan menyampaikan bahwa dirinya telah berada di Indonesia sejak awal Ramadan 1446 H. Dia menyebut Indonesia sebagai negara yang sangat menarik, khususnya dari sisi pendidikan Islam.

Saadyllah Baloch juga menyampaikan rencana pembangunan madrasah besar di Kabul serta potensi pengembangan pesantren Indonesia di luar negeri, termasuk di Washington, Amerika Serikat.

Menag menyambut baik rencana pembangunan madrasah di Kanbul. Menurutnya, madrasah Indonesia saat ini sudah hadir di Yordania dan memberikan manfaat.

“Indonesia memiliki banyak lembaga pendidikan Islam seperti madrasah dan pesantren. Lebih dari 45 ribu pondok pesantren tersebar di seluruh Indonesia, dengan jumlah santri lebih dari 1 juta orang,” ujar Menag, Selasa (22/7/2025).

Menag menambahkan bahwa para santri banyak yang fasih berbahasa Arab, dan pengajarnya berasal dari berbagai negara, termasuk Timur Tengah.

Dalam kesempatan tersebut, Menag juga mengundang Kedutaan Besar Afghanistan untuk menghadiri Musabaqah Qiraatil Kutub Internasional (MQKI), ajang keilmuan Islam klasik berskala internasional yang akan digelar dalam waktu dekat.

“Kami siap berpartisipasi,” jawab Dubes Afghanistan. Ia mengungkapkan bahwa Afghanistan telah beberapa kali mengikuti ajang musabaqah di berbagai tempat.

Menag menutup pertemuan dengan menyatakan kesiapan Kementerian Agama untuk menyusun nota kesepahaman (MoU) kerja sama di bidang pendidikan keagamaan.

Ia juga menyampaikan harapan agar hubungan baik antara Indonesia dan Afghanistan dapat terus ditingkatkan melalui kolaborasi pendidikan dan keagamaan.

“Semoga silaturahmi ini membawa keberkahan dan kolaborasi yang lebih baik ke depan,” ujar Menag. (*)

Kementrian Agama RI

Menag Tegaskan Penentuan Dirjen Pesantren Wewenang Presiden Prabowo, Kemenag Hanya Ajukan Nama

Published

12 jam ago

25 Oktober 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan bahwa proses penentuan calon Direktur Jenderal Pesantren (Dirjen Pesantren) sepenuhnya berada di bawah kewenangan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kementerian Agama (Kemenag), kata Nasaruddin, hanya berperan dalam mengajukan nama sesuai mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah.

“Kalau Dirjen, nanti diusulkan Menteri dan ditentukan oleh Presiden. Jadi itu ranahnya Presiden. Siapa yang diusulkan dan siapa yang ditentukan? Tunggu saja. Kita belum tahu,” ujar Sekretaris Jenderal Kemenag, Kamaruddin Amin, dikutip dari siaran pers resmi Kemenag, Sabtu (25/10/2025).

Proses Pembentukan Dirjen Pesantren Terus Berjalan

Kamaruddin memastikan, proses pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren saat ini terus berjalan sesuai tahapan. Ia menjelaskan, izin prakarsa dari Presiden dan Kementerian Sekretariat Negara (Mensesneg) telah diterbitkan, dan kini dokumen tersebut tengah diproses di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).

“Presiden dan Mensesneg sudah mengeluarkan prakarsanya, sudah dikirim ke MenPAN. Tinggal tunggu waktu untuk segera diselesaikan. InsyaAllah tidak menyebrang tahun,” jelas Kamaruddin.

Penguatan Peran Negara, Kemandirian Pesantren Tetap Terjaga

Lebih lanjut, Kamaruddin menyebut bahwa kehadiran negara dalam pembinaan dan pemberdayaan pesantren akan semakin kuat dengan adanya struktur kelembagaan baru tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa kemandirian pesantren sebagai lembaga pendidikan khas Indonesia tetap akan dijaga.

“Dengan kelembagaan yang lebih besar, tentu harapan kita afirmasi kehadiran negara pasti lebih besar. Tapi kemandirian pesantren tetap kita jaga dan rawat,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa pemerintah berkomitmen menghapus berbagai stigma negatif yang selama ini melekat pada dunia pesantren.

“Pemerintah akan bekerja agar stigma-stigma negatif yang selama ini muncul bisa berkurang, insyaAllah,” sambungnya.

Polemik Jadi Momentum Refleksi Bersama

Menanggapi polemik yang sempat mencuat terkait isu pesantren, Kamaruddin menilai hal itu sebagai momentum refleksi bersama bagi semua pihak. Ia menekankan pentingnya menjaga etika dan keadaban publik dalam menyampaikan pendapat di ruang terbuka.

“Itu cukup menjadi pembelajaran kita semua. Bahwa di ruang publik kita harus berhati-hati, ada keadaban publik yang sama-sama harus dijunjung. Saya kira semua pihak harus melakukan konsesi,” tegasnya.

Kendati demikian, Kamaruddin tetap melihat dinamika yang terjadi secara positif. Menurutnya, perbincangan publik mengenai pesantren justru membawa dampak baik karena membuat masyarakat semakin peduli terhadap lembaga pendidikan Islam.

“Bagi kami di dunia pesantren, ini hikmahnya — blessing in disguise. Semua pihak kini mendukung pondok pesantren. Masyarakat menaruh perhatian besar, dan itu produktif,” tutupnya.

Dengan terbentuknya Direktorat Jenderal Pesantren di bawah Kemenag, pemerintah berharap program-program penguatan pendidikan keagamaan, kemandirian ekonomi santri, dan pengembangan pesantren modern dapat berjalan lebih terarah serta memberikan dampak luas bagi kemajuan bangsa.