Pemkot Makassar
Pemkot Makassar Terima 1.000 Bibit Pohon dari BMPD Peduli pada Ajang Sulawesi Run 2025
Kitasulsel–MAKASSAR Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD) Sulawesi Selatan bersama Bank Indonesia (BI) Makassar menggelar kegiatan QRIS Tap Run dan Porsebank+ yang dirangkaikan dengan penyerahan simbolis 1.000 bibit pohon kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar, Minggu (27/7/2025), di kantor BI Makassar, Jl. Jenderal Sudirman.
Dewan Penasihat Perbanas Sulsel, Hudli Huduri, yang juga mewakili BMPD, menyampaikan bahwa program penghijauan ini merupakan bagian dari komitmen BMPD dalam mendukung keberlanjutan lingkungan hidup di Kota Makassar.
“BMPD secara kontinu mendukung program-program pemerintah, baik di bidang perbankan maupun lingkungan di Kota Makassar,” jelasnya.
“Pagi tadi kami telah melaksanakan penanaman pohon di kawasan Barombong bersama Dinas Lingkungan Hidup, sekaligus menyerahkan secara simbolis 1000 bibit pohon untuk Pemkot Makassar,” tambah Ketua tim ahli Pemkot Makassar itu.
Lanjut dia, Kepala Cabang PT Bank Panin Tbk Makassar, ia menuturkan bibit pohon tersebut akan didistribusikan secara gratis melalui berbagai instansi pemerintah dan sekolah-sekolah di bawah naungan Pemkot Makassar.
Adapun 1000 bibit ini kami siapkan tanpa biaya, dan distribusinya dilakukan secara bertahap.
“Jadi, nanti 1000 bibit pohon ditanam bertahap. Ada sekolah yang mengambil, ada juga pihak lain di lingkungan Pemkot Makassar. Prinsipnya, ini untuk semua,” tutur Hudli.
BMPD Peduli telah konsisten melaksanakan program penghijauan sejak tahun 2003, menjadikannya salah satu inisiatif berkelanjutan yang telah berjalan selama 22 tahun.
Kegiatan ini terbuka untuk masyarakat, bahkan kami juga menjalin kerja sama dengan para pengembang.
“Harapannya, kami bisa terus mendukung terciptanya lingkungan yang sehat dan berkelanjutan,” jelasnya.
Selain kegiatan sosial, acara QRIS Tap Run dan Porsebank+ juga menjadi ajang untuk memperluas penggunaan QRIS sebagai sistem pembayaran digital yang aman, cepat, dan efisien.
Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menerima 1.000 bibit pohon dari Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD) Peduli dalam rangkaian kegiatan Sulawesi Run 2025 yang digelar bersama Bank Indonesia (BI) Makassar dan BMPD.
“Untuk kegiatan penanaman pohon Bank Indonesia, Panin Peduli dan Pemerintah Kota Makassar. Ada
1.000 bibit pohon Tabebuya, kegiatan simbolis nya penanaman pohon di Jembatan Barombong,” jelas Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar, Helmy Budiman, mewakili Wali Kota Makassar.
Dikatakan, agenda hari ini merupakan bagian dari kerja sama Pemkot Makassar dengan Bank Indonesia, BMPD Peduli, dan Panin Peduli.
“Sebelumnya, kami bersama-sama melakukan penanaman pohon di kawasan Jembatan Barombong sebagai simbol dukungan terhadap restorasi lingkungan yang lebih baik,” ujar Helmy.
Helmy menambahkan, bibit pohon yang diterima akan segera didistribusikan kepada berbagai pihak di bawah naungan Pemkot Makassar.
“Bibit ini akan dibagi ke sekolah, kantor pemerintah, universitas, maupun stakeholder lain yang membutuhkan. Meski jumlahnya seribu, kami berharap semakin banyak pihak yang peduli sehingga gerakan ini bisa berkelanjutan,” jelasnya.
Menurut Helmy, kegiatan ini sejalan dengan komitmen Pemkot Makassar yang menempatkan isu lingkungan sebagai salah satu prioritas.
“Pak Wali Kota memberikan perhatian khusus pada pelestarian lingkungan. Kami berharap dukungan dari BMPD ini dapat memperkuat upaya menciptakan Makassar yang lebih hijau, sehat, dan berkelanjutan,” jelasnya.
BMPD Sulawesi Selatan bersama Bank Indonesia (BI) Makassar menggelar rangkaian kegiatan QRIS Run 2025, yang meliputi lari 5K dan 10K, Fun Walk, serta Fun Bike.
Acara ini dirangkaikan dengan aksi penanaman pohon di kawasan Barombong dan penyerahan simbolis 1.000 bibit pohon untuk Pemkot Makassar.
Ketua BMPD Sulsel, Rizki Ernadi Wirnanda, mengatakan bahwa kegiatan ini bukan sekadar olahraga, tetapi juga bentuk nyata kepedulian perbankan terhadap lingkungan dan masyarakat.
“Selain lari, kami mengadakan Fun Walk dan Fun Bike. Rombongan Fun Bike bersepeda menuju Barombong untuk melakukan penanaman pohon secara simbolis,” katanya.
Pihaknya juga berkomitmen menyediakan 1.000 bibit pohon yang akan didistribusikan kepada masyarakat Makassar yang membutuhkan.
Tak hanya berfokus pada olahraga dan penghijauan, BMPD juga menggelar Pekan Olahraga dan Seni Perbankan (Porsebank+) yang melibatkan Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK).
Tahun ini, ada sembilan cabang olahraga dan tiga cabang seni yang dipertandingkan, sama seperti tahun lalu.
“Harapan kami, kegiatan ini bisa mempererat silaturahmi antara perbankan, pemerintah daerah, BI, LPS, dan OJK, sekaligus mendorong masyarakat lebih familiar menggunakan QRIS,” kata Rizki.
Ia menambahkan bahwa QRIS Run dan seluruh rangkaian acara diharapkan menjadi wadah inklusif untuk semua kalangan.
“QRIS ini untuk semua, baik pedagang, masyarakat umum, maupun pelaku usaha lainnya.
“Kami ingin kebersamaan ini membawa dampak positif, baik dalam digitalisasi transaksi maupun kepedulian terhadap lingkungan,” ujarnya. (*)
Pemkot Makassar
Pemkot Makassar dan Kejari Teken MoU, Munafri Tegaskan Komitmen Perkuat Tata Kelola Bersih
Kitasulsel–MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui kerja sama strategis dengan Kejaksaan Negeri Makassar.
Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kota Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar terkait penanganan perkara perdata dan tata usaha negara. Penandatanganan berlangsung di Ruang Sipakalebbi, Balai Kota Makassar, Jumat (13/3/2026).
Dalam sambutannya, Munafri menilai kerja sama ini menjadi langkah penting untuk memastikan jalannya pemerintahan yang lebih transparan sekaligus memperkuat pengawasan terhadap berbagai persoalan hukum yang dihadapi pemerintah daerah.
“Ini adalah bentuk sinergi untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik,” kata Munafri.
Munafri menjelaskan, sebagai kota besar dengan aktivitas ekonomi yang terus berkembang, Makassar memiliki potensi pendapatan daerah yang sangat besar. Namun, ia mengungkapkan masih banyak potensi penerimaan yang belum tergarap secara maksimal.
Bahkan, menurutnya, masih ditemukan sejumlah pelaku usaha yang tidak menjalankan kewajiban pajaknya selama bertahun-tahun.
“Ada beberapa tempat usaha yang tidak membayar pajak sampai 10 tahun. Bahkan ada juga yang membayarnya tidak sesuai dengan kewajibannya,” tuturnya.
Jika potensi tersebut dimaksimalkan, Munafri memperkirakan pendapatan daerah yang belum tergarap bisa mencapai ratusan miliar rupiah setiap tahun.
Karena itu, ia berharap kehadiran Kejaksaan Negeri Makassar dapat memberikan pendampingan hukum sekaligus memperkuat pengawasan terhadap berbagai sektor penerimaan daerah, mulai dari pajak, retribusi hingga pengelolaan aset daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
Selain itu, Munafri juga menyoroti persoalan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Makassar yang menurutnya masih membutuhkan pengawasan ketat agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Ia mencontohkan proyek Lapangan Karebosi yang sempat terhambat sebagai pelajaran penting bagi pemerintah daerah dalam memastikan setiap proyek berjalan sesuai aturan.
“Kita tidak ingin ada aset yang mangkrak atau tidak termanfaatkan dengan baik. Karena itu, kita membutuhkan pendampingan agar proses pengadaan barang dan jasa bisa berjalan sesuai aturan,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Munafri juga menyinggung adanya indikasi pihak-pihak tertentu yang mencoba memengaruhi proses pengambilan keputusan dalam proyek pemerintah.
Ia secara tegas meminta agar tidak ada lagi “invisible hand” atau campur tangan pihak tertentu yang berpotensi mengganggu proses pembangunan di Kota Makassar.
“Kita berharap pendampingan dari Kejaksaan dapat memastikan tidak ada lagi permainan di belakang dalam proses pengadaan barang dan jasa,” tegasnya.
Melalui kerja sama ini, Munafri berharap sinergi antara Pemerintah Kota Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar dapat memperkuat pengawasan, meningkatkan pendapatan daerah, serta memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai aturan demi kepentingan masyarakat.
“Ujung dari semua ini adalah good governance. Dan good governance itu harus menghasilkan impactful governance, yaitu tata kelola pemerintahan yang benar-benar memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” pungkasnya.
-
Nasional9 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics1 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login