Connect with us

Pemkot Makassar

Perlindungan Anak Jadi Prioritas, Wali Kota Munafri Minta Kolaborasi Sekolah–Orang Tua Awasi Anak

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin (Appi), memberikan peringatan tegas kepada seluruh orang tua dan pihak sekolah untuk lebih aktif mengawasi anak-anak.

Peringatan ini disampaikan pada puncak peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2025 di Lapangan Karebosi Makassar, Sabtu (26/7/2025), dengan mengusung tema “Anak Terlindungi, Indonesia Maju,”.

Hadir Wali Kota Makassar, Aliyah Mustik Ilham, Bunda PAUD Makassar, Melinda Aksa Mahmud, Sekda Makassar Andi Zulkifly Nanda, serta SKPD dan perwakilan guru.

Pada kesempatan ini, Wali Kota Munafri menekankan pentingnya peran orang tua serta pengawasan terhadap anak untuk mencegah dari pergaulan bebas.

“Butuh kolaborasi Sekolah dan orang tua. Kita harus memastikan anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, inklusif, dan penuh kasih sayang. Tanpa itu, mustahil mereka bisa menjadi generasi penerus yang berkualitas,” tegas Appi.

Apalagi tema hari pendidikan nasional begitu bagus, narasi tersebut bukan sekadar slogan, tetapi sebuah ajakan agar semua pihak memperkuat komitmen dalam menjamin empat hak dasar anak. Hak atas kelangsungan hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, dan hak partisipasi.

Munafrinsecara khusus menyoroti maraknya penggunaan gadget di kalangan pelajar. Ia meminta sekolah untuk melarang siswa membawa ponsel atau perangkat elektronik lain ke lingkungan sekolah, kecuali untuk kebutuhan belajar yang telah diatur.

“Sekarang hampir semua anak memiliki smartphone. Ini tidak selalu buruk, tetapi tanpa kontrol, mereka bisa mengakses konten negatif, terjebak pergaulan bebas,” imbuh orang nomor satu Kota Makassar itu.

BACA JUGA  Perkuat Sinkronisasi Program, Munafri Arifuddin Bersiap Ikuti Pembekalan di Magelang

Selain regulasi sekolah, Appi menekankan pentingnya pendidikan agama dan moral sebagai benteng utama mencegah krisis etika di kalangan remaja.

“Pemahaman agama yang baik akan membentuk karakter. Anak-anak yang memiliki dasar moral kuat akan lebih mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah,” katanya.

Munafri juga menegaskan bahwa pengawasan orang tua dan guru di Sekolah tidak boleh longgar. Ia mengingatkan bahwa kontrol keluarga adalah benteng pertama mencegah anak dari pengaruh negatif pergaulan bebas, termasuk dalam kegiatan sosial seperti pertunjukan seni atau pentas budaya.

“Untuk hal-hal kecil, misalnya dalam seni tari, perlu diatur agar anak laki-laki dan perempuan tidak bercampur sembarangan. Ini bukan soal membatasi kreativitas, tetapi menjaga norma dan menghindari dampak buruk pergaulan,” ujarnya.

Ia menekankan, Pemerintah Kota Makassar berkomitmen menjadikan kota ini sebagai Kota Layak Anak. Langkah ini mencakup kebijakan preventif di sekolah, peningkatan edukasi bagi orang tua, hingga penyediaan ruang publik ramah anak.

“Kita ingin Makassar menjadi kota yang bukan hanya maju secara infrastruktur, tapi juga aman bagi tumbuh kembang anak. Semua pihak harus ambil bagian,” tutur Appi.

BACA JUGA  Wali Kota Makassar Ajak Selebgram Jadi Mitra Sosialisasi Program Pemerintah

Lebih lanjut, Munafri Arifuddin, menegaskan perlunya perhatian serius terhadap meningkatnya kasus kekerasan pada anak yang kini menunjukkan pola-pola baru, termasuk munculnya geng anak, meningkatnya kasus bullying, hingga kekerasan seksual.

Menurutnya, fenomena ini diperparah oleh derasnya arus informasi melalui penggunaan gawai yang mengubah pola komunikasi, etika, dan interaksi anak dengan orang tua, guru, serta lingkungannya.

“Anak adalah aset masa depan Kota Makassar. Mereka harus dibentuk secara sehat, baik fisik maupun mental, dengan menciptakan ruang tumbuh yang optimal,” ungkap Munafri.

Di menekankan bahwa perlindungan anak tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi memerlukan keterlibatan semua pihak—mulai dari orang tua, sekolah, guru, hingga media dan industri kreatif.

Orang tua diharapkan menjadi teladan dalam pengasuhan, sementara sekolah harus menciptakan lingkungan belajar yang aman, mendukung karakter positif, dan meminimalisir dampak negatif gawai.

Sejalan dengan visi Makassar sebagai kota unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan, Munafri menyatakan bahwa pembentukan kurikulum berbasis karakter sejak usia dini menjadi kebutuhan mendesak.

“Selain itu, perluasan akses pendidikan yang merata untuk mencapai target Wajib Belajar 13 tahun harus menjadi prioritas,” jelasnya.

Dalam momentum peringatan ini, Pemerintah Kota Makassar bersama Dinas Pendidikan dan Pokja Bunda PAUD mencanangkan Gerakan “Semua Anak Masuk PAUD”.

BACA JUGA  Wali Kota Makassar Lepas dan Bakar Semangat Ribuan Pelari SMAnSA RUN 2025

Program ini bertujuan memastikan seluruh anak mendapatkan layanan pendidikan sejak dini secara inklusif, holistik, dan integratif.

“Upaya ini memang berat dan memerlukan dukungan finansial yang besar, tetapi sebanding dengan kualitas sumber daya manusia berkarakter yang akan dihasilkan,” tegas Munafri.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Bunda PAUD Kota Makassar, PKK, kementerian agama, lintas SKPD, BBPMP Sulawesi Selatan, serta BBGTK Sulawesi Selatan yang ikut mendampingi program pendidikan anak usia dini di Makassar.

“Ke depan, Pemkot Makassar menargetkan tidak ada lagi anak yang tertinggal dalam layanan pendidikan,” tukansya.

Sedangkan, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menegaskan bahwa Peringatan Hari Anak Nasional menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan Makassar sebagai kota layak anak.

“Anak-anak adalah investasi masa depan bangsa. Mereka berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, inklusif, dan penuh kasih sayang,” ujar Aliyah.

Menurutnya, Pemerintah Kota Makassar terus mendorong lahirnya berbagai kebijakan yang berpihak pada pemenuhan hak anak, meliputi sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

Aliyah mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari keluarga, sekolah, hingga komunitas, untuk berperan aktif dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

“Mari kita wujudkan Anak Hebat, Indonesia Kuat, menuju Makassar dan Indonesia emas 2045,” tutupnya. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Pemkot Makassar

Pemkot Makassar Luncurkan Pete-pete Laut Gratis, Warga Kepulauan Sangkarrang Kini Nikmati Akses Transportasi Antar Pulau

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR – Masyarakat kepulauan di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang kini mulai merasakan hadirnya layanan transportasi laut gratis yang selama ini menjadi harapan warga. Pemerintah Kota Makassar secara resmi melakukan soft launching program Pete-pete Laut melalui pengoperasian kapal KM Banawa Nusantara 27 di Dermaga Pulau Barrang Lompo, Jumat (12/6/2026).

Peluncuran layanan tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, sebagai bagian dari komitmen pemerintah menghadirkan akses transportasi yang lebih mudah, aman, dan terjangkau bagi masyarakat di wilayah kepulauan.

Program yang menjadi salah satu janji politik pasangan Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham itu kini mulai direalisasikan dan dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh warga pulau-pulau terluar Kota Makassar.

“Hari ini kita melakukan peluncuran awal sebuah program yang menjadi solusi bagi kondisi masyarakat Kepulauan Sangkarrang,” ujar Munafri saat meresmikan pengoperasian kapal di Dermaga Pulau Barrang Lompo.

Solusi Keterbatasan Transportasi Kepulauan

Selama bertahun-tahun, persoalan transportasi menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi masyarakat kepulauan. Mobilitas pelajar, guru, tenaga kesehatan, nelayan, hingga masyarakat umum sering kali terkendala keterbatasan armada dan tingginya biaya perjalanan antar pulau.

Melalui program Pete-pete Laut, Pemerintah Kota Makassar berupaya menghadirkan solusi konkret dengan menyediakan layanan transportasi laut gratis yang beroperasi secara terjadwal.

Kapal akan memulai perjalanan dari Pulau Barrang Lompo pada pukul 07.00 WITA, kemudian melayani rute menuju Pulau Bone Tambu, Pulau Lumu-Lumu, Pulau Langkai, hingga kawasan pulau terluar sebelum kembali ke Barrang Lompo.

Munafri menegaskan bahwa layanan tersebut tidak dipungut biaya sepeser pun dari masyarakat.

“Ini bukan milik pemerintah, tetapi milik masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah,” tegasnya.

“Karena itu setiap perjalanan kapal ini tidak dipungut biaya. Tidak ada tarif yang ditentukan. Semuanya gratis untuk masyarakat yang ada di pulau-pulau,” tambah wali kota yang akrab disapa Appi.

BACA JUGA  Dinas Koperasi dan UKM Makassar Gelar Forum Perangkat Daerah Wujudkan Koperasi dan UMKM Inovatif Berbasis Digital dan Berkelanjutan

Menurutnya, kehadiran Pete-pete Laut merupakan tonggak penting dalam memperkuat konektivitas antara wilayah daratan Makassar dengan gugusan pulau yang selama ini memiliki keterbatasan akses transportasi.

Dorong Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi Warga

Munafri menjelaskan, layanan transportasi laut gratis tidak hanya bertujuan mempermudah mobilitas masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mendukung pelayanan publik.

Selama ini banyak pelajar yang harus menempuh perjalanan laut untuk bersekolah, guru yang bertugas di pulau-pulau terpencil, hingga tenaga kesehatan yang harus menjangkau masyarakat di wilayah kepulauan.

Dengan hadirnya layanan transportasi yang terjadwal dan gratis, berbagai aktivitas tersebut diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

“Selama ini alur transportasi menjadi faktor yang membatasi gerak pembangunan, baik pembangunan infrastruktur maupun pembangunan sumber daya manusia di wilayah kepulauan,” jelasnya.

Program Pete-pete Laut juga diharapkan mampu membuka akses ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat kepulauan, terutama nelayan dan pelaku usaha kecil yang bergantung pada konektivitas antar pulau maupun ke Kota Makassar.

Pemerintah Siapkan Penambahan Armada

Meski baru diawali dengan satu armada, Pemerintah Kota Makassar telah menyiapkan rencana pengembangan layanan agar dapat menjangkau lebih banyak wilayah kepulauan.

Munafri mengakui bahwa satu kapal belum cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan transportasi masyarakat.

Karena itu, pemerintah akan melakukan evaluasi kebutuhan operasional dan pembiayaan untuk membuka peluang penambahan armada pada masa mendatang.

“Satu kapal tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat. Kita akan menghitung seluruh kebutuhan biaya dan operasional agar progres penambahan armada dapat berjalan secara berkelanjutan,” ujarnya.

Pemerintah menargetkan ke depan layanan ini dapat diperkuat dengan penambahan dua hingga tiga armada tambahan agar frekuensi perjalanan semakin meningkat.

Keselamatan Penumpang Jadi Prioritas

Selain memastikan akses transportasi tersedia, Pemerintah Kota Makassar juga memberikan perhatian serius terhadap aspek keselamatan pelayaran.

BACA JUGA  Rakor Bersama TAPD Pemkot Makassar, Andi Arwin Azis Tekankan Optimalisasi Serapan Anggaran dan Gaji-TPP ASN

Munafri meminta seluruh standar keamanan dan keselamatan kapal dipenuhi secara maksimal, mengingat kapal tersebut dapat mengangkut sekitar 30 penumpang dalam satu perjalanan.

“Saya minta agar memperhatikan seluruh aspek pelayanan transportasi. Yang paling penting adalah aspek keamanannya. Kapal ini harus dilengkapi sarana keselamatan yang lengkap dan memadai serta tidak boleh overload,” tegasnya.

Ia juga menginstruksikan agar setiap penumpang mendapatkan satu jaket pelampung atau life jacket serta memastikan perangkat komunikasi kapal berfungsi dengan baik selama pelayaran.

“Setiap penumpang harus memiliki satu life jacket. Sarana telekomunikasi kapal juga harus maksimal agar dapat berkomunikasi dengan pos-pos terdekat selama perjalanan,” pesannya.

Dishub Pastikan Awak Kapal Bersertifikat

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar, Muhammad Rheza, menjelaskan bahwa armada yang digunakan merupakan kapal Banawa Nusantara yang selama ini telah dimiliki dan dioperasikan oleh Dishub Makassar.

Menurut Rheza, seluruh awak kapal telah memenuhi standar kompetensi dan sertifikasi keselamatan maritim.

“Awak kapal kami terdiri dari lima orang, yaitu kapten, juru mudi, dan tiga anak buah kapal,” katanya.

Seluruh awak kapal telah mengantongi sertifikat Basic Safety Training (BST), Advanced Fire Fighting (AFF), serta Security Awareness Training yang menjadi syarat wajib bagi pelaut.

Ia juga menjelaskan bahwa program Pete-pete Laut tidak menggunakan anggaran baru, melainkan memanfaatkan anggaran operasional kapal yang telah tersedia sebelumnya.

“Program ini lahir dari niat baik dan kepedulian Bapak Wali Kota untuk menjawab kebutuhan masyarakat kepulauan. Alhamdulillah, dengan memanfaatkan anggaran operasional yang sudah ada, program ini bisa diwujudkan,” ujarnya.

Untuk mendukung operasional kapal selama setahun, Dishub telah mengalokasikan anggaran bahan bakar serta pemeliharaan kapal. Selain itu, pemerintah juga menganggarkan biaya jasa operator kapal atau gaji awak kapal sebesar Rp246 juta per tahun.

Tantangan Infrastruktur Dermaga

Di balik hadirnya layanan transportasi laut gratis tersebut, Pemerintah Kota Makassar masih menghadapi sejumlah tantangan infrastruktur di pulau-pulau tujuan.

BACA JUGA  Wali Kota Munafri Ngopi Bareng Warga Bara-Baraya Utara Sebelum Kerja Bakti

Rheza mengungkapkan bahwa beberapa pulau yang masuk dalam rute pelayanan masih memiliki keterbatasan dermaga dan kedalaman perairan sehingga kapal belum dapat bersandar secara langsung.

Salah satu contohnya berada di Pulau Bone Tambu yang memiliki kedalaman perairan sekitar satu meter di area dermaga. Kondisi tersebut membuat kapal harus menggunakan perahu penghubung atau tender boat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.

“Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri. Karena itu kami berharap ke depan dapat dibangun dermaga yang lebih representatif di pulau-pulau tujuan agar kapal yang lebih besar dapat bersandar dengan aman dan nyaman,” jelasnya.

Simbol Pemerataan Pembangunan Kepulauan

Kehadiran Pete-pete Laut tidak hanya menjadi layanan transportasi baru, tetapi juga simbol pemerataan pembangunan hingga ke wilayah kepulauan yang selama ini kerap menghadapi keterbatasan akses.

Melalui program ini, Pemerintah Kota Makassar ingin memastikan bahwa masyarakat yang tinggal di pulau-pulau terluar memperoleh hak yang sama terhadap layanan publik, pendidikan, kesehatan, dan aktivitas ekonomi.

“Saya ingin memastikan dengan hadirnya Pete-pete Laut, akses masyarakat menjadi lebih mudah. Di sisi lain, pemerintah juga bisa lebih dekat melihat dan menjangkau pulau-pulau yang kita miliki,” tutur Munafri.

“Pulau-pulau di sini merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari wilayah Kota Makassar dan harus kita jaga bersama-sama,” lanjutnya.

Pada kegiatan soft launching tersebut turut hadir Ketua TP PKK Kota Makassar, Melinda Aksa, Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda, serta jajaran pimpinan OPD lingkup Pemerintah Kota Makassar.

Dengan mulai beroperasinya Pete-pete Laut, warga Kecamatan Kepulauan Sangkarrang kini tidak lagi sekadar mendengar rencana pembangunan. Mereka telah merasakan langsung hadirnya layanan publik yang dirancang untuk mendekatkan akses, mempercepat pelayanan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di pulau-pulau terluar Kota Makassar.

Continue Reading

Trending