Connect with us

Nasional

Setelah Beras, Mentan Amran Fokus Peningkatan Produksi dan Hilirisasi Komoditas Perkebunan

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyampaikan strategi lanjutan pembangunan pertanian nasional yang kini mulai berfokus pada hilirisasi komoditas perkebunan.

Hal ini ia sampaikan saat menjadi pembicara pada Rapat Koordinasi Pembangunan Daerah (Rakordal) Triwulan II Tahun 2025 yang digelar Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan tema “Penguatan Ketahanan Pangan di DIY melalui Transformasi dan Optimalisasi Lumbung Mataraman”.

Setelah mencetak capaian bersejarah dengan stok beras nasional tertinggi sepanjang sejarah mencapai 4,2 juta ton, Mentan menilai saatnya Indonesia naik kelas, dari sekadar penghasil bahan mentah menjadi negara pengolah dan eksportir produk perkebunan bernilai tambah tinggi.

“Selama ini, negara lain mengolah kakao dan kopi kita, lalu mengekspor dengan nilai puluhan kali lipat. Kini saatnya Indonesia yang memimpin hilirisasi komoditas kita sendiri,” tegas Amran di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta.

BACA JUGA  Prabowo Ingin Pers Indonesia Terlibat dalam Pembangunan Bangsa

Menurutnya, hilirisasi bukan hanya soal peningkatan nilai ekspor, tapi juga soal menciptakan lapangan kerja baru, industri desa, dan penguatan ekonomi lokal. Pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran awal Rp40 triliun untuk pengembangan industri pengolahan kelapa, kakao, mente, dan kopi.

Amran menargetkan peningkatan nilai ekspor dari Rp20 triliun menjadi Rp2.000 triliun bila pengolahan dilakukan di dalam negeri. “Kita stop jadi penonton. Mulai sekarang, komoditas unggulan kita harus diolah oleh anak bangsa sendiri,” tambahnya.

Dalam forum yang juga dihadiri Gubernur DIY Sri Sultan HB X dan akademisi UGM Prof. Jamhari tersebut, Mentan Amran memaparkan data bahwa pertanian kini menjadi sektor penyumbang pertumbuhan ekonomi terbesar nasional, yakni mencapai 10,52%.Capaian ini diperkuat oleh keberhasilan menjaga stok pangan nasional di tengah ancaman krisis global.

BACA JUGA  Kementerian ATR/BPN Dorong Partisipasi Masyarakat Pasang Patok Batas Tanah Melalui GEMAPATAS

Data BPS menunjukkan bahwa sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menyerap 19,41 % tenaga kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2024, menjadikannya sebagai sektor lapangan usaha penyerap tenaga kerja terbesar kedua setelah perdagangan.

Angka ini menegaskan bahwa pertanian tetap menjadi tulang punggung ekonomi daerah, serta menjadi tumpuan hidup jutaan keluarga di pedesaan.

Amran juga menyoroti pentingnya transformasi pertanian berbasis teknologi tinggi, dari drone hingga mesin tanam otomatis. Mentan menyebut DIY sebagai role model nasional dibidang pertanian.

“Dengan kombinasi karakter pemimpin seperti Pak Sultan, teknologi, dan kolaborasi lintas sektor, saya yakin Indonesia akan jadi negara superpower di dunia,” tutup Amran. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Nasional

Korbid PKSP KPI Pusat Ditugaskan ke Kalimantan Utara, Kawal Pembentukan KPID ke-34 di Indonesia

Published

on

Kitasulsel—Jakarta – Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Ubaidillah, menugaskan Koordinator Bidang Pengembangan Kebijakan dan Sistem Penyiaran (PKSP) KPI Pusat, Muhammad Hasrul Hasan, untuk bertugas di Tanjung Selor, Kalimantan Utara, terhitung mulai Senin 20 Oktober hingga 10 November.

Penugasan ini dilakukan dalam rangka mendampingi dan mengawal proses pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Utara, yang akan menjadi KPID ke-34 di Indonesia. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen KPI memperluas kehadiran lembaga penyiaran independen di seluruh provinsi, termasuk di wilayah perbatasan.

Dalam penugasan tersebut, Hasrul Hasan akan bergabung mendampingi tim seleksi (timsel) yang bertugas menyiapkan proses rekrutmen calon komisioner KPID Kalimantan Utara, sekaligus memastikan pelaksanaannya berjalan transparan, akuntabel, dan partisipatif.

BACA JUGA  Presiden Prabowo Janji Segera Selesaikan Polemik 4 Pulau Aceh-Sumut

“KPI Pusat menugaskan saudara Muhammad Hasrul Hasan untuk mengawal proses pembentukan KPID Kalimantan Utara, karena ini merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan sistem penyiaran yang berkeadilan dan merata di seluruh Indonesia,”
ujar Ubaidillah Sabtu (18/10) di Jakarta.

Ubaidillah menambahkan, pembentukan KPID Kalimantan Utara menjadi momentum penting dalam perjalanan kelembagaan KPI. Setelah lembaga ini terbentuk, seluruh provinsi di Indonesia, kecuali provinsi-provinsi hasil pemekaran terbaru di Papua akan resmi memiliki KPID.

“Kalimantan Utara akan melengkapi kehadiran KPID di 34 provinsi. Ini menandai komitmen KPI untuk memastikan pengawasan penyiaran hadir di setiap daerah tanpa terkecuali,”
lanjutnya.

Sementara itu, Muhammad Hasrul Hasan menilai pembentukan KPID Kalimantan Utara memiliki makna strategis bagi pemerataan fungsi pengawasan penyiaran, terutama di wilayah perbatasan.

BACA JUGA  Ketua Perti:Menag Dibawa Prof Nasaruddin Semua Ummat Terasa Terayomi

“Kehadiran KPID Kaltara akan memperkuat peran publik dalam mengawasi isi siaran di wilayah dengan karakter geografis dan sosial yang khas. KPI ingin memastikan masyarakat di Kaltara juga menikmati siaran yang sehat, berimbang, dan mendidik,”
ujarnya.

Hasrul menegaskan, tim seleksi yang mendapat mandat dari DPRD Kalimantan Utara akan bekerja secara profesional dan terbuka untuk menjaring calon komisioner terbaik mereka yang memiliki integritas tinggi dan pemahaman mendalam tentang dunia penyiaran.

“Kami akan memastikan proses ini berjalan sesuai aturan. KPID Kaltara harus menjadi lembaga yang kredibel dan dipercaya publik,”
tegasnya.

Dengan terbentuknya KPID Kalimantan Utara, pengawasan penyiaran daerah diharapkan semakin kuat dan mampu menjaga kualitas siaran lokal, sekaligus memperkuat sinergi dengan KPI Pusat.

BACA JUGA  PJ Bahtiar Dampingi Menteri Agama RI pada Haul Akbar 28 Anregurutta KH Abdurrahman Ambo Dalle

“KPI akan terus hadir dan bekerja untuk publik. Setiap langkah pembentukan KPID baru adalah langkah menuju penyiaran Indonesia yang lebih sehat, independen, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,”
tutup Ubaidillah.(**)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel