Connect with us

Provinsi Sulawesi Selatan

Gubernur Sulsel Komitmen Perkuat Infrastruktur Jalan Provinsi Penghubung ke Wajo Senilai Rp522 M

Published

on

Kitasulsel–WAJO Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk terus memperkuat pembangunan infrastruktur di Kabupaten Wajo dan wilayah sekitarnya melalui program multiyears.

Hal itu disampaikan Andi Sudirman saat menghadiri Musabaqah Qira’atil Kutub (MQK) Tingkat Nasional dan Internasional pertama tahun 2025 di Pondok Pesantren As’adiyah Sengkang, Kabupaten Wajo, beberapa hari lalu.

Andi Sudirman menyampaikan tahun ini Pemprov Sulsel mengalokasikan anggaran sebesar Rp522 miliar untuk perbaikan dan peningkatan infrastruktur jalan provinsi yang menghubungkan sejumlah wilayah di Kabupaten Wajo.

Selain itu, Wajo juga mendapatkan alokasi khusus sebesar Rp200 miliar untuk pembangunan jalan dan jembatan di tahun 2025-2027. Program ini diharapkan dapat membuka akses ekonomi, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mendukung kegiatan sosial dan keagamaan di daerah.

BACA JUGA  Jangan Lewatkan, Pemprov Sulsel Bakal Gelar Korpri Run

“Sebagai bentuk dukungan tambahan, kami juga menyerahkan dana pendamping sebesar Rp5 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Wajo untuk memperbaiki ruas jalan yang menjadi kewenangan kabupaten,” ujar Andi Sudirman.

Selain fokus pada pembangunan infrastruktur, Gubernur Sulsel bersama Menteri Agama RI, Prof. Nasaruddin Umar, turut melakukan kegiatan penanaman bibit pohon di kawasan Pondok Pesantren As’adiyah.

“Semoga semua usaha dan ikhtiar pemerintah ini Allah lancarkan dan mudahkan sebagai bekal pahala di sisi-Nya. Aamiin,” tuturnya. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Provinsi Sulawesi Selatan

Pemprov Sulsel Tegaskan Seleksi Paskibraka Nasional Kewenangan Panitia Pusat

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan bahwa penetapan peserta yang lolos seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat nasional merupakan kewenangan penuh panitia pusat dan tidak dapat diintervensi oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah.

Penegasan tersebut disampaikan menyusul polemik hasil seleksi peserta asal Kota Makassar berinisial CYL yang ramai diperbincangkan di media sosial dalam beberapa hari terakhir.

Sebagai bentuk perhatian terhadap aspirasi peserta dan daerah asal, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menemui langsung peserta terkait dan turut melibatkan Pemerintah Kota Makassar, dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Makassar, pada pertemuan yang berlangsung di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Senin (25/5/2026).

BACA JUGA  Hasil Evaluasi Kemendagri, Kinerja Prof Zudan Selama Memimpin Sulsel Dinilai Sangat Baik

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menilai ruang komunikasi penting dibuka agar setiap aspirasi dapat disampaikan melalui jalur resmi dan mekanisme yang tepat tanpa menimbulkan kesalahpahaman di ruang publik.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo-SP) Sulsel, Muhammad Salim Basmin, mengatakan langkah mediasi dilakukan untuk menjaga komunikasi tetap terbuka sekaligus memastikan seluruh proses berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.

“Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan siap memfasilitasi apabila Pemerintah Kota Makassar ingin mengajukan keberatan atau menyampaikan aspirasi secara resmi kepada Panitia Pusat sesuai mekanisme yang berlaku,” ujar Salim Basmin, Rabu (27/5/2026).

Ia menegaskan Pemprov Sulsel menghormati seluruh tahapan dan keputusan seleksi Paskibraka yang berlangsung secara berjenjang sesuai pedoman nasional.

BACA JUGA  Wagub Sulsel Hadiri Perayaan Imlek 2026, Tegaskan Harmoni dan Toleransi di Makassar

Menurutnya, Pemprov Sulsel berkomitmen memastikan aspirasi masyarakat terkait transparansi proses seleksi dapat tersampaikan dengan baik kepada otoritas pusat tanpa mencampuri kewenangan penetapan hasil seleksi nasional.

Selain itu, Pemprov Sulsel juga mengajak masyarakat untuk menghormati seluruh proses seleksi serta menyikapi berbagai wacana yang berkembang secara bijak, proporsional, dan berdasarkan informasi yang utuh.

Pemerintah berharap polemik yang berkembang dapat diselesaikan melalui komunikasi yang baik dan mekanisme resmi demi menjaga kondusivitas serta semangat persatuan dalam proses seleksi Paskibraka.

Continue Reading

Trending