Kementrian Agama RI
Menag Buka Indonesia Ekonomi Syariah Forum dan Expo 2025 di NTB
Kitasulsel–MATARAM Menteri Agama Nasaruddin Umar membuka Indonesia Ekonomi Syariah (IES) Forum dan Expo 2025 di Islamic Center Hubbul Wathan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kamis (23/10/2025). Kegiatan ini menjadi ajang kolaborasi nasional untuk memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan syariah yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan.
Dalam sambutannya, Menag menjelaskan alasan pemilihan NTB sebagai lokasi pelaksanaan IES Forum dan Expo tahun ini. “Provinsi NTB adalah daerah yang paling berani mengedepankan ekonomi dan perbankan syariah. Bank Pembangunan Daerah NTB bahkan menjadi salah satu yang tercepat bertransformasi menjadi bank syariah penuh. Karena itu, sangat relevan bila starting point IES kita mulai dari NTB,” ujar Menag.

Menag menegaskan, penguatan ekonomi syariah tidak dimaksudkan untuk melakukan “syariahtisasi” terhadap regulasi negara, melainkan memperluas peluang ekonomi dan investasi halal yang memiliki potensi besar di tingkat global.
“Kita tetap negara Pancasila. Namun ada prospek besar yang harus kita garap bersama. Inggris, misalnya, menjadi negara yang sangat serius mengembangkan ekonomi syariah, bahkan banyak pakar ekonomi Islam modern belajar ke sana,” jelasnya.

Menag juga mencontohkan sejumlah negara non-muslim yang kini aktif mengembangkan produk halal karena potensi pasar global yang sangat besar.
“Thailand dan Jepang berlomba-lomba mengembangkan industri halal. Dulu di Jepang sulit mencari makanan halal, sekarang restoran halal sudah ada di mana-mana. Amerika Serikat dan negara-negara Eropa pun berkompetisi menciptakan produk halal karena sadar umat Islam, dengan populasi 1,3 miliar jiwa, adalah pasar ekonomi yang luar biasa besar,” papar Menag.
Menurutnya, Indonesia layak optimistis karena memiliki kombinasi antara stabilitas politik, ekonomi, dan kemajemukan masyarakat yang moderat.
“Ada negara yang gagal, tak sanggup membayar pegawainya dan mengalami krisis berat. Namun Indonesia justru menunjukkan hal sebaliknya: kebijakan yang berpihak kepada rakyat, seperti program makan bergizi gratis bagi siswa dan pemberdayaan nelayan. Ini capaian yang luar biasa,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Menag menjelaskan bahwa Indonesia Ekonomi Syariah (IES) merupakan gerakan untuk menghidupkan kembali potensi dana umat — zakat, infak, sedekah, hibah, wakaf, hingga fidyah — yang selama ini belum dikelola secara optimal.
“Kami menyebutnya raksasa besar yang sedang tidur. Potensi dana umat kita sangat besar, dan bila dikelola secara profesional akan menjadi kekuatan ekonomi baru. Masjid di masa Rasulullah SAW bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat ekonomi dan pemberdayaan umat. NTB akan menjadi percontohan awal atau pilot project untuk mengembangkan konsep ini,” terang Menag.
Wagub NTB: Sinergi Pemerintah dan Masyarakat untuk Ekonomi Berkah
Sementara itu, Wakil Gubernur NTB Indah Damayanti Putri dalam sambutannya menyampaikan bahwa Indonesia Ekonomi Syariah Forum dan Expo 2025 merupakan forum strategis yang mempertemukan pelaku ekonomi syariah, akademisi, praktisi, dan pengambil kebijakan dari seluruh Indonesia.
“IES bukan sekadar acara, tapi momentum untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman, serta menjadi inspirasi dalam pengembangan ekonomi syariah yang inklusif, inovatif, dan penuh keberkahan. Keberhasilan ekonomi bukan hanya diukur dari angka pertumbuhan, tetapi dari keberkahan dan manfaat sosial yang dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Wagub juga menegaskan komitmen NTB untuk menjadi pusat ekonomi syariah di kawasan Indonesia timur melalui berbagai program konkret.
“Kami terus memberdayakan ekonomi pesantren dan santripreneur agar menjadi motor penggerak ekonomi lokal. Kami juga mendorong pengembangan produk halal, UMKM berdaya saing global, inovasi keuangan syariah, serta optimalisasi zakat, infak, dan wakaf untuk kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Kolaborasi Lintas Lembaga dan Dukungan Internasional
Kegiatan ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional dan perwakilan internasional, antara lain Ketua TP PKK Provinsi NTB Hj. Sinta M. Iqbal, Kepala Kanwil Kemenag NTB H. Zamroni Aziz, serta Pj. Sekda NTB Lalu Muhammad Faizol.
Hadir pula Duta Besar Suriah H.E. Mr. Abdulmonem Annaan, Duta Besar Azerbaijan H.E. Mr. Rsmli Rzayev, Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), dan Direktur Utama Istiqlal Fund Ahsanul Haq.
Selain itu, tampak Forum Kepala Kanwil Kemenag se-Indonesia, Rektor UIN Mataram Prof. Dr. Masnun Thahir, serta sejumlah pejabat Forkopimda Provinsi NTB.
Kehadiran para duta besar dan pemangku kebijakan lintas sektor tersebut menunjukkan kuatnya dukungan internasional dan nasional terhadap pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. IES Forum dan Expo 2025 diharapkan menjadi langkah strategis dalam membangun sistem ekonomi umat yang adil, transparan, dan berdaya saing global, dimulai dari tanah “Seribu Masjid” — Nusa Tenggara Barat. (*)
Kementrian Agama RI
Wamenag Apresiasi Perlindungan Sosial untuk Penggiat Masjid
Kitasulsel–JAKARTA Wakil Menteri Agama, Romo Syafi’i, menyampaikan apresiasi atas kerja sama antara BPJS Ketenagakerjaan dan Dewan Masjid Indonesia (DMI) dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pengurus dan penggiat masjid serta musala di seluruh Indonesia.
“Para marbot, imam, muazin, hingga petugas kebersihan masjid adalah sosok yang menjaga rumah Allah dengan sepenuh hati. Mereka juga memiliki keluarga dan kebutuhan hidup. Karena itu, perlindungan sosial ini menjadi bentuk penghargaan atas pengabdian mereka,” ujar Romo Syafi’i.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama yang berlangsung di Plaza BP Jamsostek, Jakarta, Jumat (24/10/2025). Kegiatan ini turut dihadiri oleh Ketua Umum DMI Jusuf Kalla, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor, serta Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Pramudya Iriawan Buntoro.
.jpeg)

Di Indonesia, tercatat lebih dari 800 ribu masjid dan musala dengan sekitar empat juta penggiat yang berkhidmat menjaga rumah ibadah tanpa pamrih. Menurut Romo, kesejahteraan mereka perlu menjadi perhatian serius.
“Kementerian Agama terus berupaya agar para penggiat masjid memperoleh haknya sebagai warga negara, termasuk dalam perlindungan sosial. Jika kesejahteraan mereka terjamin, itu bukan hanya bentuk kebijakan sosial, tetapi juga ibadah sosial yang bernilai tinggi,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Romo Syafi’i menilai kerja sama antara DMI dan BPJS Ketenagakerjaan sebagai amal jariah berlapis.
“Kita beramal kepada orang-orang yang beramal. Ini bukan sekadar perlindungan, melainkan bentuk penghargaan terhadap pengabdian mereka,” ucapnya.

Hingga September 2025, program BPJS Ketenagakerjaan telah menyalurkan manfaat perlindungan senilai Rp 49,6 triliun kepada lebih dari 4,1 juta penerima manfaat, termasuk penggiat masjid dan musala yang menjadi sasaran kerja sama dengan DMI.
Ia juga menegaskan bahwa perlindungan sosial bagi penggiat masjid merupakan langkah yang selaras dengan nilai keagamaan dan kemanusiaan.
“Negara tidak boleh absen dalam melindungi mereka yang berkhidmat untuk umat. Perlindungan sosial ini bukan semata urusan administratif, tetapi cermin kasih sayang dan tanggung jawab bersama,” pungkasnya.(*)
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics1 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap









You must be logged in to post a comment Login