Connect with us

Provinsi Sulawesi Selatan

DSDACK Sulsel Lakukan Penertiban Bangunan di Sempadan Sungai Tallo untuk Cegah Banjir

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang (DSDACKTR) Provinsi Sulawesi Selatan melakukan penertiban bangunan dan aktivitas di lahan sempadan Sungai Tallo, Kota Makassar, Sabtu (6/12/2025).

Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga kelestarian sungai, mempertahankan daya dukung lingkungan, serta mencegah risiko bencana seperti banjir yang kerap terjadi saat musim hujan.

Kepala Bidang Sumber Daya Air DSDACKTR Sulsel, Sukarlan, menjelaskan bahwa operasi penertiban bersifat preventif dan edukatif.

“Penertiban ini untuk keselamatan dan keberlanjutan lingkungan kita bersama. Sempadan sungai yang bebas dari hunian dan aktivitas yang mengganggu, akan meminimalisir risiko banjir dan memperlancar aliran air,” ujar Sukarlan.

Dalam operasi tersebut, tim gabungan dari DSDACKTR bersama unsur aparat terkait melakukan pembersihan struktur bangunan dan barang-barang yang menghalangi lebar efektif sempadan Sungai Tallo. Selain itu, dilakukan penataan kawasan bantaran sungai dengan pembangunan tanggul dan jalan inspeksi untuk mempermudah pengawasan dan pengendalian aliran air.

BACA JUGA  Pemprov Sulsel Klarifikasi Sorotan Publik Soal Kondisi Asrama Mahasiswa Lontara di Bandung

Masyarakat sekitar lokasi juga diberikan pemahaman pentingnya menjaga jarak aman dari tepi sungai. Kegiatan ini sekaligus menjadi sosialisasi agar warga tidak membangun atau melakukan aktivitas yang merusak ekosistem sungai.

DSDACKTR Provinsi Sulsel menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pembinaan dan pengawasan kawasan sempadan sungai di seluruh Sulsel.

“Masyarakat diimbau untuk taat aturan dan tidak mendirikan bangunan atau melakukan aktivitas yang dapat merusak ekosistem sungai,” pungkas Sukarlan.

Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah nyata dalam meminimalkan risiko banjir, menjaga kelestarian lingkungan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sepanjang Sungai Tallo.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Provinsi Sulawesi Selatan

Pemprov Sulsel Bangun 1.657 Unit Apartemen Ikan untuk Tingkatkan Produktivitas Nelayan dan Pulihkan Ekosistem Laut

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) telah membangun 1.657 unit apartemen ikan sepanjang tahun 2025 untuk mendukung pengembangan kawasan perikanan rakyat dan pemulihan ekosistem laut.

Program ini tersebar di 13 titik lokasi di Sulsel, yaitu Makassar, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Kepulauan Selayar, Pangkep, Barru, Pulau Panikiang (Barru), Pinrang, Luwu Timur, dan Palopo, dengan total luasan sekitar 11 hektar di wilayah pesisir. Beberapa lokasi strategis seperti Pulau Panikiang, Selayar, dan Sinjai dipilih karena potensi ekologi yang tinggi, sementara Makassar, Takalar, dan Pangkep fokus pada peningkatan produktivitas nelayan.

Program apartemen ikan ini merupakan bagian dari visi Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dan Wagub Fatmawati Rusdi dalam mendorong pemulihan ekosistem laut sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan berbasis ekonomi biru, sejalan dengan cita-cita Presiden Prabowo Subianto.

BACA JUGA  Pemprov Sulsel Klarifikasi Sorotan Publik Soal Kondisi Asrama Mahasiswa Lontara di Bandung

Menurut Kepala DKP Sulsel, M. Ilyas, apartemen ikan berfungsi sebagai habitat buatan yang menjadi tempat berlindung, berkembang biak, dan berkumpulnya ikan, sehingga membantu nelayan menangkap ikan lebih efisien.

“Apartemen ikan ini mempersingkat waktu nelayan mencari ikan. Dengan titik-titik baru yang produktif, nelayan bisa menghemat BBM, menekan biaya operasional, dan meningkatkan pendapatan,” ujar Ilyas, Minggu (7/12/2025).

Setiap modul apartemen ikan dirancang untuk menjadi spawning ground dan nursery ground, meningkatkan keanekaragaman hayati, sekaligus mendukung pertumbuhan terumbu karang buatan. Diperkirakan satu modul dapat menghasilkan 40–90 kg ikan per bulan atau 500–1.000 kg per tahun, dengan asumsi 60% biomassa dapat dipanen secara berkelanjutan. Dengan 1.657 modul, potensi tangkapan tahunan mencapai 596 ton ikan, senilai ekonomi sekitar Rp 20,9 miliar per tahun. Jika dihitung dalam jangka panjang, 5 tahun mendatang apartemen ikan ini bisa menghasilkan Rp 104,3 miliar dan 10 tahun Rp 208,7 miliar.

BACA JUGA  “Expo Kreatif Andalan 2025” di Makassar Berakhir Sukses, Transaksi Capai Rp600 Juta

Pemasangan unit apartemen ikan dilakukan dengan memperhatikan kondisi oseanografi, kedalaman, substrat dasar perairan, dan pola arus, memastikan setiap lokasi dapat mendukung produktivitas nelayan dan pelestarian ekosistem laut.

Untuk tahun 2026, DKP Sulsel berencana melakukan pendampingan pemanfaatan dan pemeliharaan apartemen ikan, bekerja sama dengan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas), pemerintah kabupaten/kota, dan komunitas lokal.

“Dengan pengelolaan gotong royong, apartemen ikan ini menjadi aset bersama yang manfaatnya dapat dirasakan puluhan tahun ke depan,” tambah Ilyas.

Program ini sudah memberikan dampak nyata bagi nelayan. Abdul Gaffar, salah seorang nelayan dari Bulukumba, mengatakan, “Dulu kami harus melaut jauh dan lama untuk mencari ikan. Sekarang lebih cepat dapat ikan, dan ongkos BBM berkurang banyak.”

BACA JUGA  Di Era Prof Zudan Sebagai Pj Gubernur, Indeks SPBE Pemprov 3,94 Berpredikat "Sangat Baik"

Langkah strategis ini menegaskan komitmen Pemprov Sulsel dalam mengembangkan ekonomi biru, memperkuat kesejahteraan nelayan, dan memulihkan ekosistem laut secara berkelanjutan.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel