Pemkot Makassar
Wali Kota Makassar Bahas Optimalisasi Pengelolaan Tiga Terminal Kota
Kitasulsel–Makassar Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama jajaran Perumda Terminal Makassar Metro membahas langkah strategis optimalisasi pengelolaan tiga terminal utama Kota Makassar. Pembahasan tersebut berlangsung di Balaikota Makassar, Sabtu (22/01/2026).
Langkah ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Makassar untuk menghidupkan kembali fungsi terminal kota melalui penguatan layanan transportasi, penataan kawasan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar terminal.
Direktur Utama Perumda Terminal Makassar Metro, Elber Maqbul Amin, menjelaskan sejumlah langkah teknis yang akan diterapkan pada tiga terminal utama, yakni Terminal Regional Daya, Terminal Malengkeri, dan Terminal Toddopuli.
Untuk Terminal Regional Daya, Elber menyampaikan bahwa pihaknya mulai melakukan pengaktifan kembali armada perusahaan otobus (PO) secara bertahap. Saat ini, fokus awal dilakukan pada layanan kedatangan, sebelum nantinya diperluas hingga layanan keberangkatan. Selain itu, kawasan terminal juga akan ditata untuk mendukung aktivitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar lebih produktif dan tertata.
“Bagaimana PO itu kita masukkan kembali. Sekarang ini kita lakukan untuk kedatangan, insyaallah ke depan keberangkatannya. Dan bagaimana terminal itu bisa kita aktifkan kembali terutama UMKM-nya,” jelas Elber.
Sementara itu, di Terminal Malengkeri, terdapat tiga program utama yang sedang dan akan dijalankan. Pertama, penataan Pasar Bongkar Muat yang saat ini tengah dibenahi dari sisi infrastruktur melalui pemasangan paving block guna mengatasi genangan air.
Kedua, pembangunan Koperasi Merah Putih yang ditargetkan rampung pada Februari 2026 dan diharapkan mampu menggerakkan perekonomian di dalam kawasan terminal.
Ketiga, rencana menghadirkan moda transportasi tambahan dengan pembangunan pool angkutan, guna meningkatkan mobilitas serta keramaian kawasan Terminal Malengkeri.
Adapun untuk Terminal Toddopuli, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin secara khusus mengarahkan agar dilakukan penataan kawasan secara menyeluruh guna menghilangkan kesan kumuh. Salah satu rencana yang tengah dikaji adalah pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH), sehingga terminal tidak hanya berfungsi sebagai simpul transportasi, tetapi juga sebagai ruang publik yang nyaman bagi masyarakat.
Munafri menekankan pentingnya pengelolaan terminal yang tertib, terintegrasi, dan berorientasi pada manfaat jangka panjang bagi masyarakat serta citra Kota Makassar.
Ia juga meminta agar seluruh rencana pengelolaan terminal disusun secara terukur, disertai proyeksi perencanaan yang matang, serta dilaksanakan melalui koordinasi lintas perangkat daerah.
“Semua proses kita lakukan dengan dasar hukum yang kuat dan melalui koordinasi lintas perangkat daerah,” ujar Munafri.
Melalui langkah-langkah strategis ini, Munafri berharap seluruh terminal di Kota Makassar dapat berfungsi lebih optimal, mendukung sistem transportasi perkotaan, serta memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan perekonomian dan kualitas lingkungan kota.
Kitasulsel–MAKASSAR – Komitmen Pemerintah Kota Makassar menghadirkan kepastian kerja bagi ribuan tenaga honorer sekaligus menekan angka pengangguran mulai menunjukkan hasil konkret.
Di bawah kepemimpinan Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, Pemerintah Kota Makassar mencatat capaian signifikan dalam penataan tenaga non-ASN melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Berdasarkan data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar (BKPSDMD), sepanjang tahun 2025 sebanyak 8.854 tenaga honorer resmi diangkat menjadi PPPK. Jumlah tersebut hampir memenuhi total formasi ASN Kota Makassar yang mencapai 8.963 orang.
Kepala BKPSDMD Makassar, Kamelia Thamrin Tantu, menjelaskan bahwa pengangkatan ini merupakan salah satu langkah strategis pemerintah kota dalam menata tenaga honorer sekaligus meningkatkan kesejahteraan aparatur.
“Ini jumlah ASN yang Pak Wali Kota sudah angkat di awal masa pemerintahannya. Pada 2025, dari total formasi Kota Makassar 8.963 orang, yang berhasil menjadi ASN sebanyak 8.854 orang,” ujarnya, Kamis (5/3/2026).
Menurutnya, kebijakan tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang menegaskan penyelesaian tenaga honorer melalui skema PPPK.
Tidak hanya melalui pengangkatan PPPK penuh waktu maupun paruh waktu, Pemkot Makassar juga menghadirkan solusi alternatif melalui skema Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP). Skema ini memberikan peluang kerja bagi lebih dari dua ribu tenaga kontrak agar tetap memiliki pekerjaan yang layak dan berkelanjutan.
Sejak resmi memimpin pada 20 Februari 2025, Munafri menempatkan isu ketenagakerjaan sebagai salah satu prioritas kebijakan pemerintah kota. Bagi pemerintah, pengurangan pengangguran bukan sekadar angka statistik, melainkan upaya nyata menjaga stabilitas sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Di bawah kepemimpinan Bapak Wali Kota Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Ibu Aliyah Mustika Ilham, kebijakan penataan tenaga honorer dan pembukaan ruang kerja baru menjadi langkah konkret yang langsung menyentuh ribuan warga,” jelas Kamelia.
Pemkot Makassar juga memperkuat sektor pelayanan kesehatan melalui pengangkatan tenaga farmasi PPPK secara bertahap sepanjang 2025. Pada tahap pertama, sebanyak 1.746 tenaga farmasi PPPK dilantik pada 23 Juni 2025. Kemudian tahap kedua sebanyak 329 tenaga farmasi dilantik pada 14 November 2025.
Sementara pada tahap ketiga, pengangkatan dilakukan untuk tenaga farmasi paruh waktu dengan jumlah mencapai 6.607 orang. Kehadiran ribuan tenaga farmasi ini diharapkan dapat memperkuat sistem pelayanan kesehatan sekaligus meningkatkan kualitas layanan kefarmasian bagi masyarakat.
Upaya tersebut mulai berdampak pada kondisi ketenagakerjaan di Kota Makassar. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tingkat pengangguran terbuka di Makassar mengalami penurunan dalam setahun terakhir, dari 9,71 persen pada 2024 menjadi 9,60 persen pada 2025.
Penurunan ini menjadi indikator positif dari berbagai kebijakan ketenagakerjaan yang dijalankan Pemerintah Kota Makassar dalam upaya memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
-
Nasional9 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics1 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login