Connect with us

Pemkot Makassar

Wali Kota Makassar Ultimatum SKPD, Tegaskan Percepatan Pembangunan dan Pelayanan Publik

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR — Di tengah dinamika pembangunan dan pelayanan publik yang kian kompleks, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmennya agar seluruh jajaran bekerja lebih responsif dan solutif di lapangan.

Penegasan tersebut disampaikan Munafri saat melantik 27 Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas lingkup Pemerintah Kota Makassar di Ruang Sipakatau, Kantor Wali Kota Makassar, Senin (2/3/2026).

Dalam arahannya, Munafri memberikan ultimatum tegas kepada seluruh SKPD agar tidak lagi menunda penyelesaian persoalan maupun pekerjaan pembangunan yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, reposisi atau pergeseran jabatan merupakan hal yang lazim sebagai bagian dari penyegaran organisasi dan penguatan kinerja birokrasi. Namun, ia menekankan bahwa setiap pejabat yang ditempatkan pada posisi baru harus mampu beradaptasi secara cepat dan tepat.

“Kalau di posisi yang lama Bapak/Ibu dalam kondisi yang baik, maka di posisi yang baru harus lebih dari itu, harus istimewa. Proses perpindahannya harus lebih baik, lebih cepat, dan langsung memberikan dampak pembangunan,” tegasnya.

BACA JUGA  TP PKK Makassar Tingkatkan Kapasitas Kader Pokja III Kecamatan Wajo dan Mariso

Fokus Percepatan di Sektor PU

Munafri yang akrab disapa Appi itu menyoroti dominasi pejabat dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) dalam pelantikan kali ini. Ia menegaskan bahwa langkah tersebut berkaitan langsung dengan program prioritas pembangunan yang berada di sektor tersebut.

“Program prioritas banyak ada di PU, saya tidak mau lagi mendengar ada pekerjaan yang berhenti karena keraguan, karena human error, karena tidak selaras dengan tujuan kita,” ujarnya.

Ketua Golkar Makassar itu juga meminta pejabat yang sebelumnya berstatus Pelaksana Tugas (Plt) segera didefinitifkan agar proses pengadaan barang dan jasa dapat berjalan lebih cepat dan tidak terjadi penumpukan pekerjaan di akhir tahun anggaran.

“Saya mau ini cepat berjalan supaya sistem penganggaran yang sudah ada bisa dimaksimalkan. Jangan tunggu di ujung baru kejar serapan,” katanya.

Appi, yang juga dikenal sebagai mantan CEO PSM, memastikan proses simulasi dan penempatan pejabat akan terus dilakukan agar tidak ada jabatan strategis yang kosong terlalu lama, termasuk kepala sekolah dan kepala puskesmas.

BACA JUGA  Pjs Wali Kota Makassar Hadiri Sertijab Panglima Komando Operasi Udara II

“Kita harus berlari kencang, kalau kita miss di depan, ke belakang pasti berantakan,” tegasnya.

Bangun Soliditas dan Strong Leadership

Munafri mengingatkan bahwa Pemerintah Kota Makassar adalah satu “rumah besar” yang harus dijaga bersama. Ia meminta persoalan internal diselesaikan secara internal dan tidak diumbar ke publik.

“Kalau ada persoalan di dalam, selesaikan di dalam, perlihatkan bahwa OPD itu utuh dan solid,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya strong leadership di setiap OPD agar seluruh jajaran dapat bergerak masif hingga ke level bawah, serta memastikan program prioritas berjalan lintas sektor tanpa hambatan.

Perhatian khusus turut diberikan pada pelayanan kesehatan, terutama di RSUD Daya. Munafri menegaskan rumah sakit daerah tersebut merupakan wajah pelayanan kesehatan pemerintah kota.

“Rumah Sakit Daerah tidak boleh hanya berpikir sebagai rumah sakit biasa. Harus tumbuh, memberikan pelayanan maksimal, membangun kepercayaan masyarakat,” katanya.

BACA JUGA  Danny Pomanto Dampingi Pj Gubernur Tinjau Pelaksanaan MBG dan Pemerikasaan Kesehatan Gratis di Empat Sekolah

Ia meminta manajemen RSUD Daya memperbaiki sistem administrasi dan meningkatkan kualitas layanan agar kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat.

Jabatan adalah Amanah

Di akhir arahannya, Munafri mengingatkan bahwa pelantikan jabatan didahului dengan sumpah yang bukan sekadar formalitas administratif, melainkan perjanjian moral dan spiritual.

“Hak dan kewajiban harus berjalan sesuai aturan, jangan hanya hak yang dituntut, sementara kewajiban disembunyikan,” pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Munafri juga mempercayakan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar, A. Irwan Bangsawan, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Asisten I Pemkot Makassar.

Pelantikan ini turut dihadiri Ketua TP PKK Makassar Melinda Aksa, jajaran Forkopimda Kota Makassar, serta para kepala SKPD lingkup Pemerintah Kota Makassar.

Momentum ini menjadi penegasan arah kepemimpinan Munafri Arifuddin yang menuntut percepatan kerja, soliditas organisasi, dan komitmen bersama demi mewujudkan pelayanan publik yang prima serta pembangunan berkelanjutan di Kota Makassar

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Pemkot Makassar

Wakil Wali Kota Makassar Terima Audiensi UNIFA, Dukung Pelaksanaan KKN Berdampak 2026

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR — Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menerima audiensi dari Universitas Fajar (UNIFA) terkait rencana pelaksanaan Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Berdampak Tahun 2026 yang mengusung konsep pemberdayaan, inovasi, dan keberlanjutan.

Audiensi tersebut berlangsung di Ruang Rapat Wakil Wali Kota Makassar, Kantor Wali Kota Makassar, Jalan Ahmad Yani No. 2 Makassar, Jumat (29/5/2026).

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara dunia akademik dan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan serta pemberdayaan masyarakat melalui program pengabdian mahasiswa.

Dalam kesempatan itu, pihak Universitas Fajar memaparkan rencana pelaksanaan KKN Berdampak 2026 yang akan melibatkan sebanyak 75 mahasiswa dan dilaksanakan di sejumlah wilayah di Kota Makassar.

Program tersebut dirancang untuk mendukung berbagai program sosial kemasyarakatan Pemerintah Kota Makassar dengan melibatkan mahasiswa secara langsung dalam kegiatan edukasi, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan inovasi berbasis kebutuhan warga.

Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menyampaikan apresiasi atas inisiatif dan komitmen Universitas Fajar dalam menghadirkan program pengabdian masyarakat yang dinilai sejalan dengan arah pembangunan Kota Makassar.

Menurutnya, keberadaan mahasiswa melalui program KKN memiliki peran strategis dalam membantu pemerintah mengedukasi masyarakat sekaligus mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas daerah.

BACA JUGA  Danny Pomanto Lantik 91 Pejabat Fungsional Tertentu Pemkot Makassar

“Pemerintah Kota Makassar tentu mengapresiasi dan mendukung kegiatan ini. Kehadiran mahasiswa melalui program KKN diharapkan dapat membantu mengedukasi masyarakat sekaligus mendukung berbagai program prioritas yang telah berjalan di Kota Makassar,” ujar Aliyah Mustika Ilham.

Ia menilai kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah menjadi langkah penting dalam membangun sumber daya manusia yang lebih aktif, inovatif, dan peduli terhadap persoalan sosial di lingkungan masyarakat.

Selain itu, Aliyah juga memberikan sejumlah masukan terkait pola penempatan mahasiswa peserta KKN agar pelaksanaan program berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Ia menyarankan agar para peserta KKN dibagi dan ditempatkan di tiga kecamatan berbeda sehingga jangkauan program pengabdian dapat lebih luas dan koordinasi lapangan menjadi lebih optimal.

“Kalau dibagi sekitar 25 mahasiswa di setiap kecamatan, tentu pelaksanaan program akan lebih maksimal dan koordinasinya juga lebih mudah,” katanya.

Menurut Aliyah, pembagian wilayah tersebut juga akan membantu mahasiswa memahami karakteristik sosial masyarakat di masing-masing kecamatan sekaligus memperluas dampak program yang dijalankan.

BACA JUGA  Danny Pomanto Kukuhkan Tim Pengembangan Program dan Tim SIBAT PMI Kota Makassar 2024-2029

Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Makassar, Haidil Adha, menjelaskan bahwa mahasiswa peserta KKN nantinya diharapkan dapat berkontribusi dalam mendukung berbagai program prioritas Pemerintah Kota Makassar.

Beberapa program yang dapat didukung mahasiswa antara lain urban farming, pengembangan creative hub, penanganan sampah, edukasi lingkungan, hingga berbagai program pemberdayaan masyarakat berbasis inovasi.

“Adik-adik mahasiswa diharapkan mampu menjadi bagian dari solusi dan ikut berkontribusi dalam mendukung program prioritas pemerintah di wilayah,” ungkap Haidil Adha.

Ia menilai keterlibatan mahasiswa dalam program-program sosial dan pemberdayaan akan memberikan dampak positif tidak hanya bagi masyarakat, tetapi juga bagi pengembangan kapasitas mahasiswa itu sendiri.

Dengan turun langsung ke lapangan, mahasiswa diharapkan mampu memahami persoalan masyarakat secara nyata sekaligus menghadirkan solusi kreatif yang aplikatif dan berkelanjutan.

Di sisi lain, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Makassar, Fathur Rahim, juga menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan KKN Berdampak 2026 tersebut.

Menurutnya, Pemerintah Kota Makassar siap melakukan koordinasi lintas sektor guna memastikan kegiatan mahasiswa berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi masyarakat di lokasi pengabdian.

BACA JUGA  Dihadapan Delegasi Belanda, Wali Kota Munafri Ajak Berinvestasi di Makassar

“Kami siap mendukung dan melakukan koordinasi agar pelaksanaan KKN berjalan baik di lapangan,” ujarnya.

Turut mendampingi Wakil Wali Kota Makassar dalam audiensi tersebut, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Fathur Rahim, Kepala BRIDA Kota Makassar Haidil Adha, serta Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Achi Soleman yang diwakili Kepala Seksi Sarana Bidang PAUD, Arwinah.

Sementara dari pihak Universitas Fajar hadir Deputi Rektor I Bidang Akademik dan Kerja Sama, Ismail Marzuki, Deputi Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Muhammad Bisyri, Ketua IPPM Wahyu, serta staf pusat karier, Mirawati.

Audiensi tersebut diharapkan menjadi langkah awal penguatan kolaborasi antara Pemerintah Kota Makassar dan perguruan tinggi dalam menciptakan program pengabdian masyarakat yang lebih inovatif, solutif, dan berdampak nyata bagi pembangunan kota.

Melalui program KKN Berdampak 2026, mahasiswa tidak hanya menjalankan kewajiban akademik, tetapi juga diharapkan mampu menjadi agen perubahan sosial yang aktif membantu pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan di lingkungan sekitar.

Continue Reading

Trending