Connect with us

Pemkot Makassar

Wali Kota Makassar Ultimatum SKPD, Tegaskan Percepatan Pembangunan dan Pelayanan Publik

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR — Di tengah dinamika pembangunan dan pelayanan publik yang kian kompleks, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmennya agar seluruh jajaran bekerja lebih responsif dan solutif di lapangan.

Penegasan tersebut disampaikan Munafri saat melantik 27 Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas lingkup Pemerintah Kota Makassar di Ruang Sipakatau, Kantor Wali Kota Makassar, Senin (2/3/2026).

Dalam arahannya, Munafri memberikan ultimatum tegas kepada seluruh SKPD agar tidak lagi menunda penyelesaian persoalan maupun pekerjaan pembangunan yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, reposisi atau pergeseran jabatan merupakan hal yang lazim sebagai bagian dari penyegaran organisasi dan penguatan kinerja birokrasi. Namun, ia menekankan bahwa setiap pejabat yang ditempatkan pada posisi baru harus mampu beradaptasi secara cepat dan tepat.

“Kalau di posisi yang lama Bapak/Ibu dalam kondisi yang baik, maka di posisi yang baru harus lebih dari itu, harus istimewa. Proses perpindahannya harus lebih baik, lebih cepat, dan langsung memberikan dampak pembangunan,” tegasnya.

BACA JUGA  Pjs Wali Kota Makassar, Fams Festival 2024 Momentum Wujudkan Keluarga Bahagia

Fokus Percepatan di Sektor PU

Munafri yang akrab disapa Appi itu menyoroti dominasi pejabat dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) dalam pelantikan kali ini. Ia menegaskan bahwa langkah tersebut berkaitan langsung dengan program prioritas pembangunan yang berada di sektor tersebut.

“Program prioritas banyak ada di PU, saya tidak mau lagi mendengar ada pekerjaan yang berhenti karena keraguan, karena human error, karena tidak selaras dengan tujuan kita,” ujarnya.

Ketua Golkar Makassar itu juga meminta pejabat yang sebelumnya berstatus Pelaksana Tugas (Plt) segera didefinitifkan agar proses pengadaan barang dan jasa dapat berjalan lebih cepat dan tidak terjadi penumpukan pekerjaan di akhir tahun anggaran.

“Saya mau ini cepat berjalan supaya sistem penganggaran yang sudah ada bisa dimaksimalkan. Jangan tunggu di ujung baru kejar serapan,” katanya.

Appi, yang juga dikenal sebagai mantan CEO PSM, memastikan proses simulasi dan penempatan pejabat akan terus dilakukan agar tidak ada jabatan strategis yang kosong terlalu lama, termasuk kepala sekolah dan kepala puskesmas.

BACA JUGA  Munafri Arifuddin Dampingi Chairul Tanjung Resmikan Pembangunan Masjid Agung TSM

“Kita harus berlari kencang, kalau kita miss di depan, ke belakang pasti berantakan,” tegasnya.

Bangun Soliditas dan Strong Leadership

Munafri mengingatkan bahwa Pemerintah Kota Makassar adalah satu “rumah besar” yang harus dijaga bersama. Ia meminta persoalan internal diselesaikan secara internal dan tidak diumbar ke publik.

“Kalau ada persoalan di dalam, selesaikan di dalam, perlihatkan bahwa OPD itu utuh dan solid,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya strong leadership di setiap OPD agar seluruh jajaran dapat bergerak masif hingga ke level bawah, serta memastikan program prioritas berjalan lintas sektor tanpa hambatan.

Perhatian khusus turut diberikan pada pelayanan kesehatan, terutama di RSUD Daya. Munafri menegaskan rumah sakit daerah tersebut merupakan wajah pelayanan kesehatan pemerintah kota.

“Rumah Sakit Daerah tidak boleh hanya berpikir sebagai rumah sakit biasa. Harus tumbuh, memberikan pelayanan maksimal, membangun kepercayaan masyarakat,” katanya.

BACA JUGA  Wali Kota Makassar Cek Langsung Distribusi Air Bersih, Pastikan Layanan PDAM Benar-Benar Dirasakan Warga

Ia meminta manajemen RSUD Daya memperbaiki sistem administrasi dan meningkatkan kualitas layanan agar kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat.

Jabatan adalah Amanah

Di akhir arahannya, Munafri mengingatkan bahwa pelantikan jabatan didahului dengan sumpah yang bukan sekadar formalitas administratif, melainkan perjanjian moral dan spiritual.

“Hak dan kewajiban harus berjalan sesuai aturan, jangan hanya hak yang dituntut, sementara kewajiban disembunyikan,” pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Munafri juga mempercayakan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar, A. Irwan Bangsawan, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Asisten I Pemkot Makassar.

Pelantikan ini turut dihadiri Ketua TP PKK Makassar Melinda Aksa, jajaran Forkopimda Kota Makassar, serta para kepala SKPD lingkup Pemerintah Kota Makassar.

Momentum ini menjadi penegasan arah kepemimpinan Munafri Arifuddin yang menuntut percepatan kerja, soliditas organisasi, dan komitmen bersama demi mewujudkan pelayanan publik yang prima serta pembangunan berkelanjutan di Kota Makassar

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Pemkot Makassar

Wakil Wali Kota Makassar Terima Audiensi BPS, Perkuat Sinergi Sukseskan Sensus Ekonomi 2026

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR – Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menerima audiensi Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar terkait pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) di Ruang Rapat Wakil Wali Kota, Kantor Wali Kota Makassar, Rabu (15/7/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Aliyah didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, Dahyal, S.Sos., M.Si., serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Dr. Mohammad Roem, S.STP., M.Si.

Sementara itu, rombongan BPS Kota Makassar dipimpin Kepala BPS Kota Makassar, Abdul Hafid, didampingi Statistisi Ahli Madya Abdul Asman, Statistisi Ahli Muda Ramin, Petugas Lapangan SE2026 Zahara Jamatul Emran, Pemeriksa Lapangan SE2026 Reski, serta Humas BPS Kota Makassar Sunarti Amir.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPS Kota Makassar Abdul Hafid menyampaikan bahwa audiensi bertujuan mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Kota Makassar guna menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

BACA JUGA  Makassar Art Forum Siap Bangkit Lagi, Rawat Identitas Lokal

Ia mengapresiasi dukungan Pemerintah Kota Makassar yang selama ini telah membantu proses pendataan, khususnya melalui kolaborasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menyosialisasikan pentingnya Sensus Ekonomi kepada masyarakat.

“Hingga pertengahan Juli 2026, capaian pendataan di Kota Makassar telah mencapai 41,8 persen. Meski demikian, BPS masih memiliki waktu hingga 31 Agustus 2026 untuk menyelesaikan seluruh target pendataan,” ujar Abdul Hafid.

BPS juga berharap dukungan Pemkot Makassar dapat terus diperkuat melalui pemanfaatan videotron dan billboard milik pemerintah sebagai media sosialisasi agar semakin banyak pelaku usaha yang berpartisipasi dalam pendataan.

Dalam paparannya, BPS menegaskan bahwa seluruh data yang dikumpulkan dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk kepentingan perpajakan maupun penegakan hukum. Penjelasan tersebut disampaikan untuk menghilangkan kekhawatiran sebagian pelaku usaha yang masih enggan memberikan data secara lengkap.

BACA JUGA  Wali Kota Makassar Apresiasi DPRD atas Rekomendasi LKPJ 2025

Selain itu, BPS menjelaskan proses wawancara kepada setiap responden rata-rata berlangsung sekitar 36 menit, sesuai hasil uji coba instrumen pendataan yang telah dilakukan sebelumnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham menyambut baik audiensi tersebut dan menyampaikan apresiasi atas upaya BPS membangun koordinasi yang erat dengan Pemerintah Kota Makassar.

Menurutnya, pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memastikan seluruh perangkat daerah memahami pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dan turut mendukung kelancaran pendataan hingga batas waktu yang telah ditetapkan.

Aliyah juga menanyakan secara khusus tenggat waktu pendataan agar informasi tersebut dapat diteruskan kepada seluruh perangkat daerah dan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Makassar sehingga dapat memberikan perhatian serta membantu menyosialisasikan pelaksanaan sensus.

BACA JUGA  Pemkot Makassar dan USAID Resmi Luncurkan Program Asia Resilient Cities

“Program ini merupakan agenda nasional yang membutuhkan dukungan seluruh pihak. Pemerintah Kota Makassar siap bersinergi, termasuk melalui media publikasi yang dimiliki pemerintah, agar pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dapat berjalan optimal dan target pendataan dapat tercapai tepat waktu,” tegas Aliyah.

Di akhir audiensi, Pemerintah Kota Makassar dan BPS Kota Makassar sepakat untuk terus memperkuat koordinasi selama pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Kedua pihak juga akan melakukan pemantauan perkembangan pendataan secara berkala sehingga berbagai kendala yang dihadapi petugas di lapangan dapat segera ditindaklanjuti melalui kolaborasi yang efektif.

Dengan sinergi yang semakin kuat antara pemerintah daerah dan BPS, diharapkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kota Makassar dapat berlangsung lancar, menghasilkan data yang akurat, serta menjadi landasan penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi daerah maupun nasional.

Continue Reading

Trending