Provinsi Sulawesi Selatan
Pemprov Sulsel Tegaskan Seleksi Paskibraka Nasional Berlangsung Profesional dan Transparan
Kitasulsel–MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan proses seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat nasional berlangsung profesional, objektif, dan sesuai mekanisme yang berlaku.
Penegasan tersebut disampaikan menyusul polemik yang berkembang di media sosial terkait tidak terpilihnya salah satu peserta asal Makassar pada seleksi calon Paskibraka tingkat nasional.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Selatan, Bustanul, mengatakan seluruh tahapan seleksi telah dilaksanakan sesuai ketentuan serta berlangsung secara terbuka dan transparan.
Menurutnya, proses penentuan peserta yang mewakili Sulawesi Selatan ke tingkat nasional sepenuhnya menjadi kewenangan panitia seleksi pusat yang hadir langsung dalam rangkaian seleksi tingkat provinsi.
“Seleksi ini adalah kewenangan Pemerintah Provinsi, di mana yang diseleksi merupakan utusan terbaik dari kabupaten dan kota. Untuk penentuan ke tingkat pusat dilakukan langsung oleh panitia seleksi pusat yang hadir bersamaan dengan seleksi provinsi,” kata Bustanul, Senin (25/5/2026).
Ia menjelaskan, tim seleksi pusat terdiri atas unsur Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), DPPI Pusat, TNI, Polri, hingga Sekretariat Militer Presiden (Setmilpres).
Bustanul juga membantah adanya penggantian sepihak maupun pembatalan hasil seleksi sebagaimana yang berkembang di media sosial. Menurutnya, asumsi tersebut tidak berdasar karena tidak pernah ada pengumuman resmi yang kemudian dianulir.
“Kalau ada anggapan menganulir atau mengganti, logikanya harus ada pengumuman awal lalu dianulir dan diganti dengan pengumuman baru. Faktanya, pengumuman seperti itu tidak ada,” ujarnya.
Ia meminta agar setiap tudingan yang berkembang di masyarakat disertai data dan bukti yang jelas, bukan sekadar narasi maupun asumsi yang belum dapat dipertanggungjawabkan.
“Kalau memang ada kekeliruan dalam proses ini, sebaiknya disampaikan disertai bukti,” tambah Bustanul.
Lebih lanjut, Bustanul menjelaskan bahwa penentuan peserta yang lolos ke tingkat nasional tidak hanya berdasarkan nilai Tes Intelegensi Umum (TIU) maupun wawasan kebangsaan.
Menurutnya, proses seleksi juga mempertimbangkan sejumlah aspek lain, seperti kesamaptaan, kemampuan peraturan baris-berbaris (PBB), keterampilan, kepribadian, hingga penilaian langsung dari tim pusat.
Karena itu, hasil akhir merupakan evaluasi menyeluruh dari seluruh tahapan seleksi yang telah dilaksanakan.
Berdasarkan hasil penilaian, kata Bustanul, Kota Makassar mengirim tiga utusan putri dalam seleksi tersebut. Namun, peserta yang menjadi sorotan di media sosial bukan merupakan peserta dengan nilai tertinggi di antara utusan putri asal Makassar.
“Utusan lain memiliki nilai lebih tinggi berdasarkan hasil penilaian keseluruhan,” jelasnya.
Ia memastikan seluruh peserta memiliki kesempatan yang sama tanpa membedakan latar belakang suku, ras, maupun faktor lainnya.
“Seluruh peserta memiliki kesempatan yang sama dan dinilai berdasarkan hasil seleksi,” tegas Bustanul.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga mengimbau masyarakat agar tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum memahami seluruh mekanisme dan tahapan seleksi secara utuh.
Meski tidak terpilih menjadi utusan Sulawesi Selatan ke tingkat nasional, para peserta yang mengikuti seleksi tetap memiliki kesempatan bertugas sebagai anggota Paskibraka tingkat Provinsi Sulawesi Selatan pada peringatan HUT Kemerdekaan RI Tahun 2026.
Selain itu, Kesbangpol Sulsel menyatakan terbuka apabila DPRD Sulsel menggelar rapat dengar pendapat (RDP) guna membahas polemik tersebut.
Bustanul berharap forum klarifikasi dapat segera dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pihak terkait agar informasi yang berkembang di masyarakat dapat diluruskan secara terbuka dan transparan.
“Kami berharap RDP segera dilakukan supaya ada momentum klarifikasi dan seluruh pihak yang terlibat bisa hadir agar persoalan ini menjadi clear,” ujarnya.
Pemprov Sulsel menegaskan komitmennya untuk terus menjaga proses seleksi Paskibraka agar tetap menjunjung tinggi objektivitas, integritas, profesionalisme, serta semangat persatuan sesuai nilai-nilai dasar Pancasila.
Provinsi Sulawesi Selatan
Pemprov Sulsel Percepat Proyek Jalan Rp2,5 Triliun, Penanganan 1.000 Kilometer Ruas Strategis Terus Dikebut
Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) terus mempercepat pelaksanaan Multi Years Project (MYP) infrastruktur jalan yang mencakup penanganan sejumlah ruas strategis di berbagai kabupaten melalui enam paket pekerjaan.
Program yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) senilai Rp2,5 triliun tersebut menargetkan penanganan sekitar 1.000 kilometer jalan provinsi. Proyek ini menjadi salah satu program prioritas Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, bersama Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi untuk meningkatkan kualitas infrastruktur, memperkuat konektivitas antarwilayah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Gubernur Andi Sudirman Sulaiman mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung kelancaran pelaksanaan proyek agar seluruh tahapan pembangunan dapat diselesaikan sesuai target.
“Kami memahami harapan masyarakat agar seluruh jalan provinsi yang rusak segera diperbaiki. Insya Allah semuanya akan ditangani secara bertahap. Yang kami harapkan adalah dukungan dari seluruh masyarakat agar proses pekerjaan di lapangan dapat berjalan lancar tanpa hambatan,” ujar Andi Sudirman.
Memasuki awal Juli 2026, berbagai aktivitas konstruksi terus berlangsung di sejumlah titik. Pekerjaan meliputi pengecoran rigid beton, pengaspalan, pembangunan drainase, pemasangan talud, pemasangan u-ditch, pembangunan dinding penahan tanah (DPT), hingga preservasi jalan guna meningkatkan kualitas layanan infrastruktur.
Pada Paket 1, pekerjaan dilaksanakan di sejumlah ruas strategis, antara lain Jalan Aroepala melalui pengecoran rigid beton, Jalan Tun Abdul Razak dengan pemasangan u-ditch, Jalan H.M. Yasin Limpo melalui pembangunan talud, ruas Burung-Burung–Bili-Bili dengan pengecoran bahu jalan, ruas Batas Kabupaten Gowa–Tondong berupa penghamparan lapis pondasi agregat (LPA), serta ruas Tanete–Tanaberu melalui pembangunan bahu jalan beton.
Sementara itu, Paket 3 difokuskan pada peningkatan kualitas jalan di Kabupaten Wajo. Saat ini, pekerjaan overlay lapis aspal AC-BC berlangsung di ruas Batas Kabupaten Enrekang–Anabanua–Dongi–Tanrutedong dan ruas Mario–Binabaru–Batas Kabupaten Enrekang.
Pada Paket 4, pekerjaan meliputi pembangunan saluran drainase di ruas Batas Kabupaten Soppeng–Ulugalung dan Doping–Atapange, preservasi jalan di ruas Batas Kabupaten Soppeng–Ulugalung serta Impa-Impa–Anabanua, hingga pembangunan talud di ruas Anabanua–Malake–Batas Kabupaten Sidenreng Rappang.
Sedangkan Paket 5 mencakup pengaspalan AC-BC di ruas Tanabanua–Sanrego–Palattae dan Ujung Lamuru–Palattae. Selain itu, dilakukan pembangunan drainase di ruas Bakung–Solo–Sampie serta pemasangan dinding penahan tanah pada sejumlah titik di ruas Ujung Lamuru–Palattae.
Untuk Paket 6, Gubernur Andi Sudirman Sulaiman telah melakukan groundbreaking pembangunan di ruas Bua–Rantepao, Desa Tiromanda, Kabupaten Luwu, pada Sabtu (4/7/2026).
Pembangunan ruas tersebut merupakan bagian dari Paket 6 MYP Regional Luwu dengan nilai anggaran sekitar Rp239 miliar yang mencakup penanganan 20 ruas jalan di sembilan daerah, yakni Kabupaten Luwu, Toraja Utara, Tana Toraja, Pinrang, Jeneponto, Bantaeng, Maros, Kota Palopo, dan Kota Makassar.
Kepala Bidang Jalan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, Muhammad Rosyadi, mengatakan percepatan pelaksanaan MYP diharapkan mampu meningkatkan konektivitas antarwilayah sekaligus memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat.
Menurutnya, sejumlah ruas jalan yang sebelumnya mengalami kerusakan kini telah menunjukkan peningkatan kondisi setelah dilakukan penanganan melalui pengaspalan, pembangunan drainase, serta berbagai pekerjaan pendukung lainnya.
“Sejumlah ruas yang sebelumnya mengalami kerusakan kini telah diaspal dengan kondisi yang jauh lebih baik sehingga meningkatkan kenyamanan sekaligus keselamatan bagi pengguna jalan,” ujar Rosyadi.
Melalui pelaksanaan Multi Years Project ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menargetkan terciptanya jaringan jalan provinsi yang lebih mantap, aman, dan andal sehingga mampu memperlancar mobilitas masyarakat, distribusi logistik, serta mendorong pemerataan pembangunan di berbagai wilayah Sulawesi Selatan.
-
Nasional1 tahun agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login