Provinsi Sulawesi Selatan
Proyek Jalan Rp2,5 Triliun Sulsel Dikebut, Akademisi Unhas Sebut Langkah Berani dan Berdampak Besar
Kitasulsel–Makassar – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus mempercepat pelaksanaan Multi Years Project (MYP) pembangunan jalan yang menjadi salah satu program prioritas Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi. Seluruh enam paket pekerjaan kini telah memasuki tahap konstruksi di berbagai wilayah.
Program yang didanai melalui APBD senilai Rp2,5 triliun tersebut mencakup penanganan sekitar 1.400 kilometer jalan pada sekitar 100 ruas jalan provinsi yang tersebar di 24 kabupaten/kota selama periode 2025–2027. Panjang penanganan jalan itu setara dengan jarak perjalanan darat dari Kota Makassar menuju Gorontalo.
Pekerjaan di lapangan meliputi pengaspalan, pengecoran beton, pembangunan drainase, talud, box culvert, hingga preservasi jalan pada sejumlah ruas strategis. Program ini dirancang untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperkuat akses masyarakat, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof. Wahyu Haryadi Piarah, menilai pelaksanaan proyek melalui skema multi years contract merupakan langkah yang tepat untuk pekerjaan infrastruktur berskala besar karena memberikan kepastian pendanaan dan waktu pelaksanaan sehingga kualitas konstruksi tetap terjaga.
“Sebagai orang yang menekuni bidang infrastruktur, saya melihat proyek 1.400 km ini sebagai langkah yang tepat dan berani,” kata Prof. Wahyu, Selasa (14/7/2026).
Menurutnya, pembagian pekerjaan ke dalam enam paket juga menjadi strategi yang efektif karena memungkinkan pelaksanaan proyek berlangsung secara paralel di banyak titik tanpa mengurangi pengawasan terhadap mutu pekerjaan.
“Skema ini secara teknis paling masuk akal untuk proyek sebesar ini. Kontraktor memiliki kepastian pendanaan dan waktu kerja sehingga kualitas konstruksi tidak dikorbankan hanya untuk mengejar tahun anggaran,” ujarnya.
Prof. Wahyu menjelaskan, masih banyak potensi ekonomi daerah di Sulawesi Selatan yang belum berkembang secara optimal akibat keterbatasan infrastruktur jalan. Kondisi tersebut menyebabkan biaya logistik menjadi tinggi dan menghambat distribusi barang maupun mobilitas masyarakat.
Dengan membaiknya jaringan jalan, ia meyakini waktu tempuh akan semakin singkat, biaya distribusi menurun, serta wilayah-wilayah yang selama ini sulit dijangkau memiliki peluang lebih besar untuk berkembang.
“Ketika jalan tersambung dengan baik, waktu tempuh akan berkurang, biaya distribusi turun, dan wilayah-wilayah yang sebelumnya tertinggal memiliki peluang yang sama untuk berkembang,” jelasnya.
Menurutnya, manfaat proyek ini akan dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama petani, pelaku UMKM, pedagang, hingga warga yang membutuhkan akses menuju layanan kesehatan dan pendidikan. Distribusi hasil pertanian dan perkebunan juga diperkirakan menjadi lebih cepat dan efisien, sementara biaya operasional kendaraan dapat ditekan karena kondisi jalan semakin baik.
Selain memperlancar aktivitas ekonomi, terbukanya akses jalan diyakini akan memunculkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di sepanjang koridor pembangunan, mulai dari usaha jasa transportasi, perdagangan, kawasan kuliner, tempat peristirahatan, hingga pengembangan destinasi wisata yang sebelumnya sulit dijangkau.
Meski demikian, Prof. Wahyu mengakui pembangunan jalan dalam skala besar tentu menimbulkan dampak sementara, seperti kemacetan, debu, dan perubahan arus lalu lintas. Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk mendukung proses pembangunan agar pekerjaan dapat diselesaikan sesuai target.
“Saya mengajak masyarakat untuk bersabar karena gangguan yang terjadi saat ini merupakan bagian dari proses membangun infrastruktur yang manfaatnya akan dirasakan dalam jangka panjang. Setiap hari pekerjaan berjalan lancar berarti kita semakin dekat pada jalan yang lebih baik bagi generasi mendatang,” tuturnya.
Di akhir pernyataannya, Prof. Wahyu menekankan bahwa keberhasilan proyek infrastruktur tidak hanya ditentukan oleh kualitas konstruksi, tetapi juga oleh konsistensi pemerintah dalam menjaga transparansi pelaksanaan pekerjaan serta membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat terdampak.
Ia optimistis, apabila seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, Multi Years Project pembangunan jalan akan menjadi salah satu program infrastruktur paling berpengaruh dalam sejarah pembangunan Sulawesi Selatan.
“Kalau itu berjalan baik, saya yakin proyek ini akan menjadi salah satu pencapaian infrastruktur paling berdampak dalam sejarah pembangunan Sulawesi Selatan,” pungkasnya.
Provinsi Sulawesi Selatan
Komisi VI DPR RI Bahas Keberlanjutan Industri Semen di Sulsel, Pemprov Dorong Iklim Investasi Sehat
Kitasulsel–Makassar – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, menyambut kunjungan kerja spesifik Komisi VI DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jumat (10/7/2026).
Kunjungan kerja tersebut membahas perkembangan industri semen di Sulawesi Selatan, khususnya terkait keberlanjutan industri dan iklim investasi. Agenda ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VI DPR RI bersama Pemerhati Konservasi Alam Indonesia Sulawesi Selatan yang digelar pada 8 Juni 2026.
Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memfasilitasi dialog terbuka antara Komisi VI DPR RI, pemerintah daerah, pelaku industri, dan berbagai pemangku kepentingan guna menghimpun masukan dari berbagai perspektif terkait kondisi industri semen di wilayah tersebut.
Kegiatan ini dihadiri Bupati Barru, Bupati Pangkep, perwakilan DPRD Barru dan DPRD Pangkep, PT Danantara Asset Management, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG), PT Semen Tonasa, PT Semen Bosowa, PT Conch Cement Indonesia, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya. Kunjungan kerja dipimpin Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, bersama sejumlah anggota Komisi VI DPR RI.
Dalam diskusi, Komisi VI DPR RI menyerap berbagai aspirasi mengenai keberlanjutan industri semen, perkembangan investasi, perlindungan tenaga kerja, hingga upaya menjaga iklim usaha yang sehat dan kompetitif di Sulawesi Selatan.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, menegaskan bahwa investasi tetap menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, menurutnya, pengembangan investasi harus tetap memperhatikan keberlangsungan industri yang telah beroperasi serta dampaknya terhadap tenaga kerja.
“Kunjungan kerja spesifik ini merupakan tindak lanjut atas aspirasi yang sebelumnya disampaikan pemerhati lingkungan di Sulawesi Selatan terkait sektor industri semen,” ujar Nurdin Halid.
Ia mengungkapkan, kapasitas produksi semen di kawasan Indonesia Timur saat ini mencapai sekitar 27 juta ton per tahun, sementara tingkat penyerapannya baru sekitar 13 juta ton. Kondisi tersebut menjadi salah satu fokus pembahasan dalam kunjungan kerja sebagai bahan evaluasi terhadap keberlanjutan industri dan arah kebijakan investasi ke depan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Komisi VI DPR RI yang dinilai menjadi ruang strategis untuk menghimpun aspirasi, data, dan masukan dari seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung perumusan kebijakan nasional.
Menurutnya, Sulawesi Selatan memiliki posisi strategis sebagai salah satu motor penggerak perekonomian di Kawasan Timur Indonesia. Potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, infrastruktur, serta letak geografis yang strategis menjadi modal besar dalam pengembangan sektor industri, perdagangan, logistik, dan investasi.
Karena itu, Pemprov Sulsel berkomitmen menciptakan iklim investasi yang sehat, kondusif, dan berkelanjutan dengan tetap mengedepankan kepastian hukum, perlindungan tenaga kerja, kelestarian lingkungan, serta keberlangsungan dunia usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Salah satu fungsi pemerintah adalah melindungi segenap bangsa Indonesia. Karena itu, setiap kebijakan pembangunan perlu memperhatikan keberlangsungan dunia usaha yang telah berjalan sekaligus memberikan perlindungan kepada tenaga kerja,” kata Jufri Rahman.
Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan semakin kuat sehingga mampu menciptakan iklim investasi yang sehat, menjaga keberlanjutan industri, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Sulawesi Selatan.
-
Nasional1 tahun agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur










You must be logged in to post a comment Login