Connect with us

Pemerintah Kota Makassar Bersama YLBHI-LBH Sukses Gelar Seminar Publik tentang Keadilan Restoratif

Published

on

Kitasulsel–Makassar Pemerintah Kota Makassar berkolaborasi dengan Yayasan Bantuan Layanan Hukum (YBLH) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar telah sukses menyelenggarakan seminar publik bertajuk “Layanan Pendukung Penerapan Keadilan Restoratif di Daerah”.

 

Acara tersebut berlangsung di Hotel Four Points Makassar pada Kamis, (16/05/2024) dan merupakan bagian dari rangkaian acara peluncuran Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 91 Tahun 2023 tentang Layanan Pendukung Penerapan Keadilan Restoratif.

 

Seminar ini dibuka oleh Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM di Kemenko Polhukam RI, Dr. Sugeng Purnomo, yang juga memberikan paparan mengenai “Politik Hukum Penerapan Keadilan Restoratif di Indonesia”.

 

Dalam pemaparannya, Dr. Sugeng menyoroti dan mengapresiasi berbagai program strategis Pemerintah Kota Makassar, seperti program Jagai Anakta’ dan Sentuh Hati.

 

“Program-program ini menjadi alternatif untuk menjalin keharmonisan antar warga. Dalam Perwali tersebut disebutkan pentingnya pemulihan keadaan sosial dengan konsep Jagai Anakta’ dan Sentuh Hati, yang berarti mengembalikan hubungan sosial kemasyarakatan menjadi harmonis kembali,” ujarnya.

 

Seminar ini menghadirkan empat narasumber, termasuk Direktur Pembimbingan Kemasyarakatan dan Upaya Keadilan Restoratif di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham RI, Pujo Harinto. Dalam pemaparannya, Pujo juga mengapresiasi Pemkot Makassar yang menjadi pelopor dalam mengeluarkan perwali terkait keadilan restoratif.

 

“Luar biasa, dengan adanya perwali ini menjadi satu-satunya terobosan di Indonesia adanya regulasi tentang mendukung penerapan keadilan restoratif dalam pemulihan. Pemerintah ini berani untuk menembus hal-hal yang selama ini belum ada, karena niatnya baik dan tujuannya baik,” ucapnya.

 

Ia berharap pemda lainnya dapat menjadikan Pemkot Makassar sebagai role model dalam keseriusan menuntaskan masalah sosial dan hukum di Indonesia.

 

Narasumber lainnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, Achi Soleman, membahas praktik perlindungan hukum dan layanan rujukan bagi perempuan dan anak dalam mendukung penerapan keadilan restoratif di Kota Makassar.

 

Sementara itu, Direktur Hukum & Regulasi di BAPPENAS RI, R.M Dewo Broto Joko, mengulas peran pemerintah daerah dalam mendukung penerapan keadilan restoratif sebagai bagian pelaksanaan agenda pembangunan hukum nasional.

 

Narasumber terakhir, Forum Restorative Justice Kota Makassar yang diwakili oleh Haswandy Andy Mas membahas sinergitas pemangku kepentingan dan masyarakat dalam penerapan keadilan restoratif.

 

Seminar ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk aparat penegak hukum, akademisi, dan masyarakat, yang menyambut baik peluncuran Perwali Nomor 91 Tahun 2023 ini sebagai langkah progresif dalam mendukung penerapan keadilan restoratif di Kota Makassar.

 

Suksesnya penyelenggaraan seminar ini, diharapkan penerapan keadilan restoratif di Makassar dapat berjalan dengan efektif, mendukung upaya pemulihan hubungan sosial yang harmonis, dan memenuhi kebutuhan keadilan masyarakat secara menyeluruh.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Pemkot Makassar

Wali Kota Makassar Dorong Sinergi Pentahelix untuk Revitalisasi Promosi Pariwisata Kota

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menghadiri kegiatan Rembuk Daerah atau Tudang Sipulung Pentahelix Pariwisata Makassar yang digelar oleh Tourism Community di Hotel Four Points, Senin (15/9/2025).

Diskusi berlangsung dalam suasana santai dan penuh interaksi. Munafri menyampaikan dan mendengarkan beragam masukan dari berbagai elemen masyarakat seperti akademisi, praktisi, komunitas, asosiasi, dan pelaku industri pariwisata yang hadir.

Pada kesempatan tersebut, Ia menekankan bahwa potensi pariwisata Makassar masih sangat besar dan harus dikelola secara lebih terorganisir agar memberi dampak nyata bagi kota, termasuk dalam mendatangkan devisa.

Munafri membandingkan pariwisata Indonesia dengan Eropa atau negara maju. Menurutnya Makassar perlu menonjolkan keunikan dan kekhasan yang tidak dimiliki daerah lain, sehingga bisa menjadi daya tarik sekaligus ikon kota.

“Kita harus melihat dari sisi yang berbeda, apa yang kita punya dan tidak dimiliki tempat lain. Itu yang harus kita maksimalkan,” ucap Munafri.

Ia pun menguraikan tiga fokus utama Pemkot dalam mengembangkan pariwisata. Pertama, pembangunan infrastruktur nyata yang mendukung titik-titik destinasi wisata di kota.

Kedua, regulasi yang kuat agar pengembangan pariwisata lebih terarah sekaligus melibatkan peran masyarakat. Terakhir, pencarian dan pengembangan destinasi baru, termasuk optimalisasi potensi yang selama ini belum terekspos maksimal.

Lebih jauh, Munafri juga menyinggung upaya Pemkot mendukung event berskala nasional. Ia menyebut rencana penganggaran hingga Rp5 miliar per bulan untuk mendukung kegiatan nasional dan internasional agar bisa terselenggara di Makassar.

Hal ini, lanjut Munafri diharapkan mampu menarik lebih banyak orang datang, tidak hanya untuk mengikuti acara, tetapi juga menyempatkan diri berkunjung ke berbagai destinasi wisata kota.

“Makassar tidak bisa hanya mengandalkan perputaran ekonomi konvensional. Harus ada spot-spot wisata yang dikembangkan secara serius agar menjadi penopang pertumbuhan ekonomi kota,” jelasnya.

Di akhir sambutan, Munafri berharap Tudang Sipulung ini dapat memberikan masukan detail bagi pemerintah kota. Ia menegaskan pentingnya sinergi pentahelix dalam membesarkan pariwisata Makassar.

“Kami siap mendukung dengan sumber daya yang ada, agar industri pariwisata dan ekonomi kreatif semakin hidup dan memberi manfaat luas,” tutupnya.(*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel