Connect with us

Tingkatkan Pelayanan Publik, Diskominfo Makassar Gelar Monev Pelaporan SPBE

Published

on

Kitasulsel–Makassar Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Makassar mengadakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di ruang Sippakatau Balaikota pada, Selasa (7/05/2024).

 

Acara dengan tema ‘Pemantauan dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Pelaksanaan SPBE Kota Makassar’, dibuka olen Asisten I Pemerintah Kota Makassar, Muhammad Yasir. Peserta kegiatan merupakan perwakilan SKPD Kota Makassar dan Rumah Sakit Umum Daya Makassar.

 

Dalam sambutannya Yasir, menyatakan bahwa kegiatan ini penting diikuti untuk meningkatkan fungsi SPBE dalam memberikan pelayanan yang efektif dan efisien baik bagi internal birokrasi maupun masyarakat umum.

 

Ia juga menyoroti indeks evaluasi SPBE Pemkot Makassar tahun 2023 yang mencapai 3,41 dengan predikat “Baik” dan tertinggi di Sulsel, dengan harapan agar angka tersebut dapat terus ditingkatkan melalui kegiatan ini.

 

“Diharapkan dengan peningkatan-peningkatan dan upaya yang dilakukan dalam penerapan SPBE yang dilakukan oleh semua Instansi itu nanti akan berpengaruh pada hasil penilaian selanjutnya,” ucapnya.

 

Plt Kepala Dinas Kominfo, Ismawaty Nur, juga menekankan pentingnya SPBE sebagai indikator utama dalam upaya meningkatkan pelayanan publik Pemkot Makassar dan memperkuat posisi Makassar sebagai Smart City.

 

“Transformasi ke SPBE sangat mempermudah pelayanan publik, seperti masyarakat bisa menghemat tenaga dan waktu untuk mengurus administrasi di Pemkot dengan hanya mengakses pelayanan melalui internet,” ucapnya.

 

Tambahnya, melalui kegiatan ini diharapkan mampu membangun sinergitas Pemkot Makassar untuk meningkatkan intergrasi pelayanan SPBE.

 

Adapun narasumber dalam kegiatan ini, di antaranya Sultan Rakib dari Sekretaris Diskominfo-SP, yang membahas peran Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan SPBE, dan Sudding dari Analis Persandian Dinas Kominfo Makassar, yang menjelaskan tentang arsitektur SPBE.

 

Acara tersebut dipandu oleh moderator Suryadi Rahmat, memberikan kesempatan bagi peserta untuk menyampaikan kendala terkait SPBE dalam instansi masing-masing untuk diberikan solusi dan arahan.

 

Melalui diskusi dan penjelasan dari para narasumber, diharapkan pemahaman tentang pentingnya SPBE dan upaya untuk meningkatkan pelayanan publik dapat semakin terwujud di Kota Makassar.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Kementrian Agama RI

Tenaga Ahli Menag Bidang Haji dan Hubungan Internasional Hadiri Pamitan Ditjen PHU

Published

on

KITASULSEL—TANGERANG SELATAN – Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 menjadi penutup perjalanan panjang Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kementerian Agama dalam mengelola layanan haji nasional. Mulai tahun 2026, tanggung jawab tersebut secara resmi akan diemban oleh Kementerian Haji dan Umrah.

Sebagai penanda pamitan sekaligus dokumentasi sejarah, Ditjen PHU Kemenag mempersembahkan sebuah karya monumental berupa buku bertajuk “Haji Indonesia Era Kementerian Agama”. Buku ini merekam memori kolektif 75 tahun penyelenggaraan haji oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

Peluncuran buku tersebut dilakukan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Agama yang digelar di Tangerang Selatan, Selasa (16/12/2025). Rilis ditandai dengan penyerahan buku secara simbolis oleh Direktur Jenderal PHU Hilman Latief kepada Menteri Agama Nasaruddin Umar, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i, serta Sekretaris Jenderal Kemenag Kamaruddin Amin.

Momen ini sekaligus menjadi ajang pamitan Ditjen PHU setelah puluhan tahun mengemban amanah besar penyelenggaraan ibadah haji Indonesia.

“Kami bersyukur pelaksanaan haji terakhir oleh Kementerian Agama dapat berjalan dengan sukses. Tahun depan, penyelenggaraan haji akan dilaksanakan oleh Kementerian Haji dan Umrah,” ujar Hilman Latief.

Hilman mengungkapkan bahwa haji 2025 merupakan salah satu tantangan terberat Ditjen PHU karena kompleksitas persoalan dan dinamika kebijakan yang dihadapi. Namun demikian, pelaksanaannya dinilai sukses. Bahkan, Pemerintah Arab Saudi menilai penyelenggaraan haji Indonesia sebagai yang terbaik sepanjang masa, dengan indeks kepuasan jemaah yang terus meningkat dan berada pada kategori sangat memuaskan.

Menurut Hilman, 75 tahun pengelolaan haji bukanlah waktu yang singkat. Ia mengenang pesan Menteri Agama dan Wakil Menteri Agama bahwa meskipun ke depan penyelenggaraan haji beralih ke kementerian baru, Kementerian Agama tetap memiliki peran penting dalam menjaga memori dan pengetahuan kolektif umat Islam Indonesia tentang haji.

“Hari ini kami persembahkan buku Haji Indonesia Era Kementerian Agama. Mudah-mudahan buku ini dapat sampai ke para Rektor PTKIN, Kanwil Kemenag Provinsi, serta para pemangku kepentingan lainnya sebagai pegangan dan memori kolektif Kemenag,” harapnya.

Selain jajaran pimpinan Kementerian Agama, acara ini juga turut dihadiri oleh Tenaga Ahli Menteri Agama RI Bidang Haji dan Umrah serta Hubungan Internasional, yang selama pelaksanaan haji 2025 lalu menjadi garda terdepan dalam mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji.

Buku Akademik dan Komprehensif

Proses penyusunan buku “Haji Indonesia Era Kementerian Agama” dikoordinasikan oleh Sekretaris Ditjen PHU M. Arfi Hatim bersama tim dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Buku setebal sekitar 2.300 halaman ini ditulis oleh Hilman Latief dan tim dalam waktu relatif singkat setelah berakhirnya musim haji.

Penyuntingan dan pengemasan buku dipercayakan kepada Hadi Rahman dan Oman Fathurahman, filolog terkemuka yang juga dikenal sebagai editor buku Naik Haji di Masa Silam.

“Ini boleh jadi merupakan buku paling tebal dan paling komprehensif yang pernah ditulis tentang haji Indonesia,” ungkap M. Arfi Hatim.

Ia menambahkan, buku ini disusun berdasarkan sumber-sumber primer yang dimiliki Kementerian Agama serta referensi akademik yang kredibel, sehingga memenuhi standar penulisan ilmiah.

Buku tersebut diterbitkan dalam tiga jilid.

  • Jilid I: Dari Masa ke Masa, memuat narasi kronologis penyelenggaraan haji Indonesia dari tahun 1950 hingga 2025.
  • Jilid II: Ekosistem dan Kebijakan, berisi pembahasan tematik dan argumentatif mengenai berbagai kebijakan haji selama 75 tahun pengelolaan oleh Kemenag.
  • Jilid III: Adaptasi dan Inovasi, mengulas perjalanan inovasi dan pembaruan dalam penyelenggaraan ibadah haji Indonesia.

“Tiga jilid ini memiliki sudut pandang masing-masing, namun merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan,” pungkas M. Arfi Hatim.

Dengan terbitnya buku ini, Kementerian Agama berharap warisan pengetahuan, pengalaman, dan nilai-nilai pengabdian dalam penyelenggaraan ibadah haji tetap terjaga dan menjadi rujukan penting bagi generasi mendatang.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel