Pimpin Raker Bersama OPD, Syaharuddin Alrif Kembali Minta Pj Gubernur Bantu Stabilkan Harga Gabah dan Jagung
Kitasulsel–Makassar Komisi B bidang ekonomi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) melaksanakan rapat kerja pembahasan LKPJ Gubernur Sulsel Akhir tahun anggaran 2023 dan Evaluasi Triwulan I APBD Tahun Anggaran 2024.
Rapat kerja yang dilaksanakan di ruang komisi B DPRD Sulsel dihadiri langsung Wakil ketua DPRD Sulsel, Syaharuddin Alrif, ketua Komisi B Firmina Tallulembang dan wakil ketua Syahrir serta sejumlah anggota komisi B.
Serta dari pihak Pemprov Sulsel turut hadir sejumlah SKPD baik itu dinas tanaman pangan, Holtikultura dan perkebunan juga ada dinas ketahanan pangan Pemprov Sulsel.
Pada rapat itu Wakil ketua DPRD Sulsel, Syaharuddin Alrif menekankan pada evaluasi pembahasan LKPJ 2023 dan Evaluasi Triwulan I agar kiranya dinas terkait untuk memerhatikan petani baik itu di musim panen hingga musim tanam.
Masyarakat Sulsel yang tersebar di 24 Kabupaten/Kota mayoritas hidup di sektor pertanian sehingga kata Syahar, bagaimana SKPD bisa menjaga kestabilan harga agar petani tidak merugi.
“Minimal sesuai dengan standar harga eceran tertinggi pemerintah, terkhusus di harga gabah padi dan jagung,” katanya kepada awak media, Selasa (16/4/2024).
Selain itu, politikus NasDem itu mengungkapkan bahwa terkhusus di musim tanam nanti seperti di bulan April,Mei hingga Agustus agar dinas tersebut bisa mempercepat menyalurkan bibit padi maupun bibit jagung untuk mempercepat Pendistribusian ke masyarakat.
“Jangan sampai bibit padi dan jagung baru bisa dikirimkan ke masyarakat setelah orang sudah selesai menanam padi atau jagung,” bebernya.
Bakal calon Bupati Sidrap itu menambahkan dari hasil rapat tersebut, ia mendorong dinas terkait untuk mengusulkan penambahan kuota ke pusat pasalnya kata Syaharuddin dari 960 ribu hektare ladang, baru 170 ribu hektare pupuk yang terpenuhi.
“Baik padi dan jagung, agar kiranya pupuk ditambah kuotanya, ladang perkebunan kita di Sulsel 960.000 hektar pemerintah provinsi baru mampu menyiapkan 170.000 hektar pupuk,” tutupnya. (*)
KITASULSEL.COM, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, meminta kepada seluruh pengembang perumahan di Kota Makassar untuk menyediakan lahan khusus bagi pembangunan rumah ibadah di setiap proyek perumahan.
Hal itu disampaikannya saat menghadiri peletakan batu pertama pembangunan Masjid Al-Ikhlas di Kompleks Nusa Indah Hertasning, Jumat (25/4/2025).
“Kita bersyukur dengan apa yang dilakukan oleh Bapak Ilyas Manggabarani. Artinya kita tetap bisa hidup rukun dalam keberagaman,” ujar Munafri, yang akrab disapa Appi.
Menurut Appi, saat ini banyak perumahan besar dibangun tanpa memperhatikan ketersediaan tempat ibadah. Ia berharap ke depan, pengembang bisa lebih peduli dengan menyediakan akses ibadah bagi warga.
“Kalau kita lihat hari ini, perumahan dibangun besar sekali, tapi bahkan musallah saja tidak ada. Jadi kami berharap teman-teman pengembang bisa memikirkan ini,” tambahnya.
Dalam acara tersebut, turut hadir Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham, mantan Wali Kota Makassar 2004-2014 Ilham Arief Sirajuddin, mantan Kapolda Sulsel Irjen (Purn) Burhanuddin, serta sejumlah tokoh masyarakat.
Appi juga mendoakan agar pembangunan Masjid Al-Ikhlas bisa cepat rampung dan segera dimanfaatkan oleh masyarakat.
“Masjid ini bukan hanya untuk satu golongan atau aliran, tetapi untuk semua. Dan atas nama pemerintah kota, Insyaallah tahun ini kita akan memberikan hibah untuk mendukung pembangunan ini,” lanjutnya.
Ia menegaskan, masjid bukan hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, melainkan juga sebagai pusat pendidikan karakter anak-anak.
Appi menyoroti pentingnya peran tokoh agama dan orang tua dalam membina generasi muda, agar terhindar dari perilaku menyimpang seperti LGBT, yang menurutnya dapat merusak moral bangsa.
“Coba kita lihat hari ini, perilaku LGBT tampak di depan mata dan mengganggu moral. Semoga tanah wakaf ini bisa digunakan dengan baik, untuk menjaga akhlak dan keimanan anak-anak kita,” tegasnya.
Di akhir sambutannya, Appi mengingatkan pentingnya menjaga kerukunan antarumat beragama. Ia menegaskan bahwa hak beragama adalah hak kodrati yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apa pun.
“Kita berharap langkah ini akan semakin memperkuat kerukunan antarumat beragama di Kota Makassar,” pungkasnya. (*)
-
Politics7 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
10 bulan agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
11 bulan agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
-
2 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
You must be logged in to post a comment Login