Bawaslu Sulsel Mulai Petakan Daerah Rawan di Pilkada Serentak

Published

3 bulan ago

26 Juni 2024

Kitasulsel–Makassar Badan Pengawasan Pemilu Sulawesi Selatan (Bawaslu Sulsel) mulai melakukan pemetaan mengenai daerah yang berpotensi terjadi kerawanan pengawasan pada Pilkada Serentak, 27 November 2024 mendatang.

Bawaslu Sulsel telah mencatat sejumlah isu strategis yang diprediksi akan meningkatkan potensi momentum politik lima tahunan tersebut.

Itu disampaikan Anggota Bawaslu Sulsel Saiful Jihad dalam diskusi bertajuk ‘Pemetaan Kerawanan Isu-Isu Strategis Pengawasan Pelaksanaan Pemilihan’ di Hotel Swiss-Belinn Panakkukang Makassar, Rabu (26/6/2024).

Saiful mengungkapkan, berbagai masalah yang terjadi pada Pilkada 2019 dan Pemilu 2024 akan dijadikan rujukan dalam penyusunan indikator kerawanan.

“Kami akan mencoba merumuskan titik-titik rawan yang masih terjadi di Pilkada 2019, dan meluncurkan hasil pemetaan itu secepatnya,” ujarnya.

Indikator kerawanan yang akan disusun mencakup berbagai isu, mulai netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), politik uang, isu SARA, hoaks, hingga netralitas kepala desa/lurah.

Saiful menyebut, tahap pemutakhiran data pemilih saat ini juga menjadi fokus pengawasan Bawaslu.

“Masalah yang terjadi pada 2019, seperti orang yang sudah tidak ada tetapi masih masuk DPT (Daftar Pemilih Tetap) karena NIK mereka masih aktif, atau orang yang memiliki NIK ganda, masih ditemukan,” jelas Saiful.

Meskipun SDM Bawaslu terbatas, pengawasan tetap dimaksimalkan dengan petugas pengawas yang ditempatkan di setiap kelurahan/desa.

Bawaslu juga akan memeriksa kembali data pemilih yang telah dicoklit untuk memastikan keakuratan data tersebut.

Jika ada indikasi masalah, hal ini akan ada catatan khusus ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Selain itu, Bawaslu juga akan ketat mengawasi tahapan Pilkada Serentak.

Utamanya persoalan netralitas ASN dan penggunaan anggaran atau kegiatan negara oleh calon tertentu.

Saiful berharap petahana atau mantan petahana tidak menyalahgunakan kewenangan mereka untuk mempengaruhi pemilihan.

“Demikian juga di pencalonan sampai di tahapan kampanye, kami juga punya catatan soal tahapan ini, misalnya soal netralitas, mudah-mudahan tidak ada lagi hal-hal yang penyalahgunaan anggaran, ataupun kegiatan negara yang dimanfaatkan oleh calon-calon tertentu,” harapnya.

Terkait Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada, Saiful menyatakan bahwa Sulsel masih tinggi dalam hal netralitas ASN, netralitas kepala desa/lurah, dan politik uang di beberapa kabupaten/kota. Namun, hingga saat ini, belum ada daerah yang dikategorikan sebagai zona merah.

Bawaslu masih menyusun instrumen untuk memetakan titik-titik rawan dan berharap tidak ada zona merah. Meski demikian, upaya pencegahan maksimal tetap dilakukan.

Dengan berbagai langkah mitigasi ini, Bawaslu Sulsel berharap dapat menghadapi dan mengurangi potensi kerawanan dalam Pilkada 2024. Hal ini untuk memastikan pemilihan yang lebih aman dan adil bagi semua pihak.***

DPR Makassar

Pj Gubernur dan DPRD Sulsel Sepakati APBD Sehat Tahun Anggaran 2025

Published

15 jam ago

20 September 2024

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–Makassar Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakrulloh, menghadiri rapat Paripurna dengan agenda utama Persetujuan Bersama Gubernur dan DPRD Sulsel terhadap Ranperda APBD 2025, di Kantor DPRD Sulsel, Jumat, 20 September 2024.

Adapun Pendapatan Daerah sebesar Rp9,378 triliun lebih, Belanja Daerah sebesar Rp9,214 triliun lebih dan Pembiayaan Daerah sebesar Rp164 miliar rupiah.

“Pada penyusunan dan pembahasan Anggaran Pendapat Belanja Daerah APBD Pokok 2025 juga diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait prioritas kebutuhan masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan.

Memiliki peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas pemerintah daerah Sulawesi Selatan dalam menjalankan fungsinya,” kata Anggota DPRD Sulsel, Irwan Hamid saat menyampaikan laporan hasil kerja Badan Pekerja Badan Anggaran DPRD Sulawesi Selatan.

Lanjutnya, bahwa fungsi ini untuk pelayanan publik, implementasi berbagai macam regulasi, meningkatkan pembangunan diberbagai sektor dan untuk pemberdayaan masyarakat, APBD juga sumber teknis dari idealisme yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang muaranya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Oleh karenanya dalam penyusunannya harus berdasarkan prinsip efisien, efektivitas, ekonomis dan tepat sasaran. Yang paling penting lagi, APBD harus mencerminkan respon pemerintah terhadap kebutuhan prioritas masyarakat dan punya kapasitas menyelesaikan sebagian besar problem masyarakat,” sebutnya.

Adapun Penjabat Gubernur Prof Zudan mengapresiasi hal ini yang merupakan paripurna terakhir dari masa jabatan DPRD Sulsel periode 2019-2024 ini untuk menyusun APBD sehat.

“Hari ini, hari terakhir rapat Paripurna setelah lima tahun anggota DPRD ini bekerja, bermitra dengan jajaran Pemerintah Provinsi. Nah hari ini ada legacy yang sangat bagus. Yaitu kehendak menyusun APBD yang sehat,” sebutnya.

Bahwa APBD sehat harus dilaksanakan dari APBD Perubahan 2024 dan APBD induk (2025). “Sehingga semua kewajiban pada pihak ketiga selesai. Tidak lagi tutup lubang gali lubang.

Tapi didesain dengan sistem penganggaran yang tepat. Yang compliance (memenuhi peraturan, prosedur dan segala standar yang ditetapkan) dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Hal lain disampaikan, bahwa DPRD, Gubernur dan TAPD itu menyepakati untuk pengembangan SDM, pemberian beasiswa bagi ASN, para mahasiswa, pelajar, tokoh yang berprestasi untuk diberikan beasiswa dalam rangka pengembangan SDM di Sulawesi Selatan.

Demikian juga pengembangan event-event budaya, pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, termasuk pengembangan pariwisata.

Selain itu, juga terus untuk fokus program nasional untuk menangani kemiskinan, stunting, inflasi, kemudian berbagai persoalan lain yang kita masukan ke dalam delapan program prioritas termasuk Program 4 Plus 2, stunting, gizi buruk, anak tidak sekolah, inflasi, kemiskinan, kemiskinan ekstrem. (*)