Connect with us

/www/wwwroot/kitasulsel.com/wp-content/themes/zox-news/parts/post-single.php on line 153
">
Warning: Undefined array key 0 in /www/wwwroot/kitasulsel.com/wp-content/themes/zox-news/parts/post-single.php on line 153

Warning: Attempt to read property "cat_name" on null in /www/wwwroot/kitasulsel.com/wp-content/themes/zox-news/parts/post-single.php on line 153

Survei CPI-LSI: Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Disporapar Lutra Raih Nilai Baik

Published

on

Kitasulsel–Makassar Citra Publik Indonesia Lembaga Survei Indonesia (CPI-LSI) merilis hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap 33 Perangkat Daerah Lingkup Pemda Luwu Utara. Salah satu OPD dengan kinerja pelayanan publik berkategori baik adalah Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar).

Pada survei tersebut, Disporapar memperoleh nilai 76,89 dengan nilai mutu B atau BAIK.

Peneliti CPI-LSI, Fitri Hari, yang hadir dalam seminar tersebut mengatakan bahwa metodologi yang dilakukan dalam survei tersebut adalah purposive sampling yang disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan dan data yang diperoleh, dengan jumlah responden 1.250 responden.

“Survei kita lakukan 27-31 Mei 2024, menggunakan rumus tabel dari Krejcie and Morgan, dengan teknik pengumpulan data via wawancara tatap muka responden dengan menggunakan kuesioner di lokasi masing-masing unit pelayanan publik pada jam-jam pelayanan,” jelas Fitri.

Sementara itu, Kepala Disporapar, Abdul Hamid, mengaku bersyukur dengan hasil survei CPI-LSI tersebut. Menurutnya, hasil itu menunjukkan adanya peningkatan layanan publik di Disporapar.

“Alhamdulillah, ada peningkatan dibanding survei tahun lalu,” kata Abdul Hamid.

Kendati mendapat apresiasi atas layanan publik yang dilakukan, ia tetap berharap peningkatan pelayanan yang lebih baik di tahun-tahun mendatang.

“PR kita masih banyak. Untuk itu, butuh effort, kerja sama dan kerja cerdas dari kita semua,” harap Igo, sapaan akrabnya.

Sekadar diketahui, survei ini adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh penyelenggara layanan dengan tujuan untuk mengetahui kelemahan masing-masing unsur dari penyelenggara pelayanan publik, termasuk mengetahui kinerja pelayanan yang telah dilaksanakan secara periodik. (*)

Continue Reading
Click to comment

Warning: Undefined variable $user_ID in /www/wwwroot/kitasulsel.com/wp-content/themes/zox-news/comments.php on line 49

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply


Warning: Undefined array key 0 in /www/wwwroot/kitasulsel.com/wp-content/themes/zox-news/parts/post-single.php on line 493

Warning: Attempt to read property "cat_ID" on null in /www/wwwroot/kitasulsel.com/wp-content/themes/zox-news/parts/post-single.php on line 493

Pemkot Makassar

Sekda Makassar Tekankan Sinergi Lintas OPD dalam Penanganan ODGJ

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly, menekankan pentingnya sinergi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dalam penanganan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di Kota Makassar.

Hal tersebut disampaikan Andi Zulkifly usai membuka Pertemuan Koordinasi Penanganan ODGJ pada subkegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat yang digelar oleh Dinas Kesehatan Kota Makassar di Hotel Aston Makassar, Selasa (5/5/2026).

Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa penanganan ODGJ tidak dapat dilakukan secara sektoral, melainkan harus melibatkan berbagai pihak secara terpadu.

“Penanganan ODGJ ini adalah tanggung jawab bersama. Tidak bisa hanya dibebankan pada Dinas Sosial atau Dinas Kesehatan saja, tetapi harus dilakukan secara komprehensif oleh seluruh OPD terkait,” ujar Andi Zulkifly.

Mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar tersebut menjelaskan bahwa selama ini masih terdapat ego sektoral yang membuat penanganan ODGJ belum berjalan optimal.

Melalui forum koordinasi ini, diharapkan dapat dihasilkan standar operasional prosedur (SOP) serta alur penanganan yang jelas dan terintegrasi.

Ia memaparkan, penanganan ODGJ umumnya berawal dari laporan masyarakat di tingkat RT/RW yang kemudian ditindaklanjuti oleh pihak kelurahan dan kecamatan. Selanjutnya, puskesmas melakukan asesmen awal guna memastikan kondisi kejiwaan pasien.

“Setelah dilakukan asesmen oleh tenaga kesehatan, perlu ada pengamanan oleh Satpol PP dan dukungan dari pihak kecamatan serta kelurahan. Kemudian, penanganan dilanjutkan ke fasilitas kesehatan seperti rumah sakit,” jelasnya.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya peran Dinas Sosial dalam proses rehabilitasi sosial hingga pengembalian pasien kepada keluarga (reunifikasi), termasuk pemantauan lanjutan terhadap kondisi pasien pasca perawatan.

“Perlu ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab mulai dari penanganan awal, pengantaran ke rumah sakit, hingga proses pemulangan dan monitoring pasca perawatan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Andi Zulkifly menekankan bahwa penanganan ODGJ harus dilakukan secara humanis dan bermartabat, disertai edukasi kepada masyarakat guna mengurangi stigma negatif.

“ODGJ ini bisa disembuhkan. Karena itu, perlu disosialisasikan kepada masyarakat agar keluarga tidak mengucilkan atau menelantarkan, tetapi justru mendukung proses penyembuhan,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa penanganan ODGJ merupakan bagian dari upaya mewujudkan Kota Makassar sebagai kota inklusif.

“Jangan sampai karena penanganan yang tidak optimal, Kota Makassar dinilai tidak inklusif. Padahal, inklusivitas adalah bagian dari visi besar pemerintah kota,” ujarnya.

Di akhir arahannya, Andi Zulkifly meminta seluruh OPD terkait, termasuk kecamatan, Satpol PP, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, hingga pihak rumah sakit untuk segera menyusun rencana aksi dan roadmap penanganan ODGJ yang terintegrasi.

“Saya minta hari ini sudah ada rencana aksi yang jelas dan disepakati bersama. Semua pihak harus memahami perannya masing-masing agar penanganan ODGJ bisa dilakukan secara cepat dan tepat,” pungkasnya.

Continue Reading

Trending