Connect with us

Bawaslu Makassar Minta Pantarlih Inventarisir DPK

Published

on

Kitasulsel–Makassar Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Makassar, Risal Suaib meminta kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) jangan asal melakukan pencocokan dan penelitian (Coklit).

Dimana kata dia pada masa coklit yang sedang berlangsung, Jajarannya melakukan pengawasan intensif dengan metode Pengawasan Melekat (Waskat) dan Uji Petik dan berbagai persoalan terungkap di lapangan oleh tim pengawas Ad Hoc Bawaslu Kota Makassar.

“Sebanyak 75 saran perbaikan, baik lisan maupun tertulis, telah disampaikan ke KPU yang tersebar di semua kecamatan,” kata Risal Suaib.

Sehingga dia meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Pantarlih untuk melakukan proses coklit dengan teliti di sisa waktu yang tersisa.

“KPU dan Pantarlih betul betul turun melakukan proses coklit di sisa waktu masa coklt ini, agar kita dapat memastikan data pemilih yang berkualitas dan seluruh warga kota Makassar yang memang berhak memilih terdaftar dalam daftar pemilih nantinya,” ujarnya.

Selain itu, Bawaslu Kota Makassar juga menginstruksikan seluruh panitia pengawas kecamatan (panwascam) untuk bekerja sama dengan KPU dan Pantarlih dalam menginventarisir Daftar Pemilih Khusus (DPK) dari Pemilu terakhir.

“Ini bertujuan memastikan bahwa semua yang terdaftar dalam DPK sebelumnya benar-benar dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk pemilu nanti,” bebernya.

Yang tak kalah penting Pantarlih harus benar-benar melakukan pencatatan data kematian dan disabilitas sebagai bagian dari upaya pemutakhiran data yang akurat.

Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu dan memastikan partisipasi seluruh warga Kota Makassar dalam proses demokrasi yang transparan dan adil.

“Kami juga berharap agar data kematian dan disabilitas menjadi catatan teman-teman KPU Makassar,” jelasnya. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

NEWS

Andi Nirawati Minta Dispora Sulsel Segera Bayar Bonus Atlet PON XXI: Paling Lama Satu Minggu

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Komisi E DPRD Sulawesi Selatan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait bonus atlet yang meraih medali di ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumatera Utara 2024.

Rapat dipimpin Ketua Komisi E DPRD Sulsel Andi Tenri Indah, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Suherman, Pengurus Koni Sulsel, dan para atlet peraih medali.

Dalam kesempatan itu, Anggota Komisi E DPRD Sulsel, Andi Nirawati, menyampaikan tiga poin penting terkait perosalan pembayaran bonus atlet.

Menurut Nirawati, berdasarkan Pergub No. 16 Tahun 2024 tentang standar nilai satuan, pihaknya meminta agar hasil Prestasi Atlit2 PON ke -21 Tahun 2024 segera dibayarkan dalam tempo secepat mungkin.

“Paling lama 1 (satu) minggu setelah hari ini 23 Juni 2024, dan kami tidak mau mendengarkan lagi ada alasan-alasan yang menyebabkan tertundanya penyelesaian masalah tersebut,” tegas Anir sapaan akrab Andi Nirawati, saat RDP, di ruang rapat Komisi E DPRD Sulsel, Senin (23/6/2025).

Legislator fraksi Gerindra Sulsel ini menegaskan agar nilai prestasi para atlit menjadi skala prioritas utama dari semua anggaran-anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan PON.

“Jikka memang tidak sanggup menyediakan dana prestasi para atlit sebaiknya tidak usah memberikan harapan untuk ikut PON, karena pengorbanan para atlit menyangkut masa depan generasi generasi bangsa,” terangnya.

Ia juga meminta, agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sulsel menganggarkan dan menyiapkan Anggaran untuk PON ke – 22 Tahun 2028.

“Dan dibayarkan pada saat para atlit-atlit meraih prestasinya, tanpa menunggu keringat mereka kering,” pungkas Politisi Gerindra ini. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel