Disdik Makassar Bakal Gelar Rakor Bahas Sengketa Lahan SD Pajjaiang

Published

1 tahun ago

22 Juli 2024

Kitasulsel–Makassar Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar melalui Dinas Pendidikan (Disdik) bakal menggelar rapat koordinasi untuk membahas sengketa lahan SD Inpres Pajjaiang yang akan berlangsung pada 23 Juli 2024, besok.

Rencananya, rapat koordinasi tersebut dilaksanakan di Kantor Balai Kota Makassar, jalan Ahmad Yani Makassar, pukul 14.00 Wita.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar, Muhyiddin mengatakan dalam rapat tersebut mengundang pihak-pihak terkait, di antaranya BPN Makassar dan Polrestabes.

“Besok (23/7) itu Insya Allah ada rapat koordinasi di Balai Kota jam 2,” kata Muhyiddin, Senin (22/07).

Rapat koordinasi ini perlu dilakukan karena siswa SD Pajjaiang telah menjadi korban atas sengketa ini. Pasalnya, kata Muhyiddin, para murid untuk sementara harus melakukan pembelajaran secara online (daring) karena sekolahnya disegel oleh ahli waris.

Ia mengaku telah bertemu dengan pihak Kapolres dan membahas terkait hal ini, menurutnya pihak ahli waris telah lari dari komitmen yang telah dibahas sebelumnya.

” Kemarin kita komitmen, kita minta hari Senin tetap belajar, tetapi disegel. Jadi tetap belajar daring, sambil menunggu hasil rapat besok,” ujar Muhyiddin.

Muhyiddin menampik adanya dugaan tak ada komunikasi dan i’tikad baik dari Pemkot kepada ahli waris.

Ia mengaku, pihaknya telah berkomunikasi dengan ahli waris melalui kuasa hukum Pemkot Makassar terkait penyelesaian sengketa lahan SD Inpres Pajjaiang.

“Kemarin kita sudah ketemu ahli waris langsung di Biringkanaya, tidak mungkin kita tidak koordinasi sementara kita langsung bicara dengan kuasa hukumnya,” tegas Muhyiddin.

Hingga kini, Pemkot Makassar masih menunggu hasil rapat koordinasi besok untuk menentukan langkah selanjutnya dalam menyelesaikan sengketa lahan SD Pajjaiang.

Diketahui, Sengketa lahan SD Inpres Pajjaiang masih berlanjut. Pasalnya, pasca penyegelan yang dilakukan pada tanggal 16 Juli 2024 yang lalu dan dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar, Muhyiddin.

Namun, aksi penyegelan oleh ahli waris masih terus dilakukan. (*)

KEMENHAJ-UMRAH

Pelunasan Haji Tahap II Dibuka Januari 2026, Jemaah Cadangan Sulsel Segera Verifikasi Data

Published

7 jam ago

13 Desember 2025

Redaksi Kitasulsel

KITASULSEL —MAKASSAR,Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia terus mematangkan persiapan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) Reguler Tahap II Tahun 1447 H/2026 M. Salah satu tahapan krusial yang harus segera dilaksanakan adalah verifikasi data jemaah haji cadangan di seluruh provinsi, termasuk Sulawesi Selatan.

Hal tersebut tertuang dalam Surat Direktur Jenderal Layanan Haji Kementerian Haji dan Umrah RI Nomor SD-7/PU.2025 tertanggal 9 Desember 2025 tentang Verifikasi Data Jemaah Haji Cadangan Berhak Lunasi Tahap II Tahun 1447 H/2026 M.

Dalam surat yang ditujukan kepada seluruh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah se-Indonesia tersebut dijelaskan bahwa pelunasan Bipih jemaah haji reguler Tahap II akan dilaksanakan pada 2 hingga 9 Januari 2026.

Adapun kuota jemaah haji cadangan yang ditetapkan pemerintah dan berhak mengikuti pelunasan sesuai Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 32 Tahun 2025, yakni 50 persen untuk Provinsi DKI Jakarta dan 40 persen untuk provinsi lainnya, termasuk Sulawesi Selatan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sulawesi Selatan, H. Ikbal Ismail, mengimbau seluruh jajaran di tingkat Kanwil maupun kabupaten/kota agar segera menindaklanjuti surat dimaksud dengan melakukan verifikasi data secara cermat, akurat, dan tepat waktu.

“Verifikasi data jemaah haji cadangan ini sangat menentukan kelancaran proses pelunasan Tahap II. Kami minta seluruh jajaran di kabupaten/kota bekerja cepat, teliti, dan terus berkoordinasi, sehingga hak jemaah dapat terlayani dengan baik,” tegas Ikbal Ismail di Makassar, Jumat (12/12/2025).

Ia menambahkan, ketepatan dan validitas data menjadi kunci agar tidak terjadi kendala administratif yang dapat merugikan jemaah.

“Jemaah haji cadangan yang telah memenuhi syarat harus dipastikan datanya valid dan lengkap. Hal ini penting untuk mengantisipasi apabila jemaah dengan urut porsi tahun berjalan mengalami kendala dalam pelunasan,” imbuhnya.

Ikbal Ismail juga menyampaikan pesan khusus bagi jemaah haji cadangan agar memahami mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

“Perlu kami sampaikan bahwa jemaah haji cadangan merupakan jemaah yang mengisi sisa kuota pada Tahap I setelah terpenuhinya kategori prioritas, seperti jemaah gagal sistem, pendamping lansia, penyandang disabilitas, serta penggabungan mahram,” jelasnya.

“Karena itu, jemaah cadangan harus memahami ketentuannya, yakni tidak menuntut kepastian keberangkatan dan siap menjalani pemeriksaan kesehatan kembali pada tahun berikutnya apabila belum dapat diberangkatkan karena keterbatasan kuota,” pungkasnya.

Berdasarkan data hingga 12 Desember 2025, jumlah jemaah haji Sulawesi Selatan yang telah melakukan pelunasan Bipih pada Tahap I sebanyak 4.289 orang atau 44,35 persen. Sementara 5.381 jemaah lainnya diharapkan dapat melakukan pelunasan hingga 23 Desember 2025, atau pada pelunasan Tahap II yang berlangsung 2–9 Januari 2026.

Daftar nama jemaah haji cadangan Tahap II masing-masing provinsi dapat diunduh melalui sistem yang telah disiapkan oleh Direktorat Jenderal Layanan Haji Kementerian Haji dan Umrah RI. https.//haji.kemenag.go.id/drive/index.php/s/vsC8xkeDjmvJqs7.

Kementerian Haji dan Umrah berharap seluruh proses verifikasi data jemaah haji cadangan dapat diselesaikan tepat waktu, sehingga pelunasan Bipih Tahap II Tahun 1447 H/2026 M dapat berjalan lancar serta memberikan kepastian dan pelayanan terbaik bagi jemaah haji di seluruh Indonesia.