Connect with us

Dihadiri Sekcam Tallo, Lurah Buka Musrenbang Tahun 2023 Tingkat Kelurahan Ujung Pandang Baru

Published

on

Kitasulsel, Makassar-–Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2023 di buka Lurah Ujung Pandang Baru, Irma Sofyan Rony SE, MM, yang dihadiri Sekertaris Camat Tallo Nimrod Sembe, utusan Satgas dan SKPD Se-kota Makassar.

Genangan yang terjadi disaat curah hujan tinggi, menjadikan wilayah di kelurahan Ujung Pandang Baru selalu menjadi langganan banjir, keadaan ini menjadi prioritas utama yang di usulkan dalam Musrenbang kelurahan Ujungpandang baru Rabu (18 /01/2023) di Aula Kecamatan Tallo.

Sementara itu Sekretaris kecamatan Tallo Nimrod Sembe dalam sambutannya, mengingatkan kepada peserta Musrenbang agar yang diusulkan adalah kebutuhan yang sangat urgent bagi warga Ujungpandang baru, karena tidak semua usulan dari RT/RW dan tokoh masyarakat bisa terakomodir juga mengingatkan agar menyiapkan lagi 7 Lorong yang akan menjadi Lorong Wisata.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang di Pandu Ketua LPM Kelurahan Ujung pandang Baru menghasilkan beberapa usulan antara lain : Drainase dan penutup selokan, pemasangan lampu lorong, lampu jalan pelatihan Tata rias dua hari, Tata boga, rehab kantor lurah, pengerukan sedimen selokan, Paving blok, Rehab drainase, Normalisasi saluran, pengadaan alat alat.

Dari dinas Pekerjaan Umum kota Makassar menyebarkan no hotline: 08114440470 no pengaduan sehubungan dengan kerusakan drainase dan jika mendapatkan jalanan berlubang untuk menghubungi: 085314063503

Data terakhir kelurahan Ujung Pandang Baru dengan luas wilayah sekitar 11,4 Ha , dengan jumlah penduduk 6075 jiwa terdiri dari 3026 jiwa laki laki, dan 3049 perempuan.(My)

 

 

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Kabupaten Sidrap

Wabup Sidrap Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Bersama Mendagri dan Menkeu

Published

on

Kitasulsel–SIDRAP Wakil Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap) Nurkanaah mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Senin (20/10/2025). Rakor tersebut juga dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Nurkanaah mengikuti rakor secara daring melalui Zoom Meeting dari ruang kerjanya. Turut mendampingi, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Sidrap Siara Barang, Kabag Perekonomian Rimba, serta perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Dalam arahannya, Mendagri Tito menyampaikan, pemaparan realisasi pendapatan dan belanja daerah semula dijadwalkan awal Oktober, namun pelaksanaannya digelar bertepatan dengan momentum satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran.

“Sebetulnya rencana di awal Oktober karena waktu itu Bapak (Purbaya) menjadi inspektur upacara HUT Bea Cukai, sehingga akhirnya kita laksanakan hari ini, 20 Oktober, tepat satu tahun pemerintahan Pak Prabowo,” ujar Tito.

Ia menyampaikan apresiasi atas kehadiran Menteri Keuangan. “Ini kebanggaan bagi kami bisa mendengar langsung arahan beliau, apalagi beliau dikenal sebagai media darling,” tambah Tito.

Dalam kesempatan itu, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga komoditas.

“Untuk memastikan inflasi terkendali, pemerintah daerah perlu menjaga agar harga berbagai komoditas, terutama beras, tetap stabil,” ujarnya.

Ia menegaskan, pengendalian inflasi perlu dilakukan melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang bersinergi dengan Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP). Menurutnya, dengan inflasi yang terjaga rendah, keterjangkauan harga di berbagai wilayah akan lebih mudah dicapai.

“Keterjangkauan harga di berbagai wilayah juga membaik karena pasokan lancar dan distribusi antardaerah semakin efisien. Kerja sama perdagangan antardaerah terbukti jadi faktor penting. Daerah yang aktif membangun jaringan pasokan lintas wilayah, inflasinya jauh lebih stabil,” tutup Purbaya.

Berdasarkan data Kemendagri, realisasi pendapatan gabungan provinsi, kabupaten, dan kota per 30 September 2025 mencapai 70,27 persen atau senilai Rp949,97 triliun. Capaian ini naik dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar 67,82 persen.

Adapun realisasi belanja daerah tercatat Rp770 triliun atau 56,07 persen, turun dibandingkan periode yang sama tahun 2024 yang mencapai Rp817 triliun.

Sementara itu, Wabup Nurkanaah menyampaikan, kehadiran Pemkab Sidrap dalam rakor ini merupakan bagian dari komitmen mendukung langkah pemerintah pusat mengendalikan inflasi dan mempercepat realisasi belanja daerah.

“Kita perlu sinergi kuat antara pusat dan daerah agar pengendalian inflasi lebih efektif serta mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah,” ujarnya usai rakor. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel