Provinsi Sulawesi Barat

Hadapi Ancaman Megathrust, Bahtiar Imbau Enam Kabupaten Tingkatkan Mitigasi

Published

11 bulan ago

4 September 2024

Kitasulsel–JAKARTA Merespon informasi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), terkait kesiapsiagaan beberapa wilayah Zona Megathrust Indonesia yang diperkirakan berpotensi terjadinya gempa besar dan tsunami, maka Deputi Bidang Pencegahan BNPB mengundang sejumlah kepala daerah melakukan rapat bersama, di Jakarta, Rabu 4 September 2024.

PJ Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Bahtiar Baharuddin turut menghadiri pertemuan tersebut. Disampaikan pertemuan ini untuk membahas langkah-langkah kesiapsiagaan Zona Megathrust.

Selain itu, Indonesia sebagai wilayah zona megathrust memiliki potensi gempa bumi yang dapat melepaskan energi gempa signifikan yang dapat terjadi sewaktu-waktu dan dalam berbagai kekuatan.

Disisi lain sampai saat ini belum ada teknologi yang dapat memprediksi gempa bumi dengan tepat dan akurat, dari kapan, dimana dan berapa kekuatannya. Begitupun gempa yang terjadi di beberapa daerah.

Oleh karena itu, kata Bahtiar, mengajak masyarakat dan seluruh elemen pemerintahan bergerak bersama melakukan upaya kesiapsiagaan, baik berupa mitigasi struktural maupun non struktural dengan membangun bangunan aman gempa, merencanakan tata ruang pantai yang aman tsunami serta membangun kapasitas masyarakat dalam melakukan aksi dini untuk selamat jika gempa bumi dan tsunami terjadi.

Selain itu diperlukan langkah langkah dan upaya kesiapsiagaan pemerintah terhadap ancaman seismic gap beserta dengan dampak ikutannya.

“Saya PJ Gubernur Bahtiar sebagai perpanjangan pemerintah pusat di daerah menghimbau kepada pemerintah daerah, institusi terkait, dan seluruh masyarakat untuk lebih siap dan antisipatif,” kata Bahtiar.

Langkah yang perlu dilakukan, diantaranya pengecekan kembali kesiapan alat alat peringatan dini maupun sistem komunikasi kebencanaan, memastikan tempat tempat evakuasi, bangunan Tempat Evakuasi Sementara/Akhir (TES/TEA) serta jalur evakuasi dapat digunakan dan mudah diakses.

Penting pula peningkatan pelaksanaan edukasi, sosialisasi dan literasi kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap risiko gempa bumi dan tsunami, Pengecekan ketersediaan papan informasi, rambu rambu serta arah evakuasi yang memadai.

Melakukan koordinasi kesiapan mekanisme kedaruratan/ penanggulangan bencana bersama dengan stakeholder daerah serta simulasi rencana kontingensi menghadapi ancaman bencana dengan melibatkan seluruh stakeholder setempat.

“Dan, Koordinasi yang lebih intensif dengan Pusat Pengendali Operasi di BPBD masing masing daerah dan atau Pusdalops PB BNPB,” tutup Bahtiar. (*)

Provinsi Sulawesi Barat

Inspektorat Sulbar Gelar Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP

Published

10 jam ago

30 Juli 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAMUJU Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat menyelenggarakan Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berlangsung pada Rabu, 30 Juli 2025, bertempat di Room Teather Kantor Gubernur Sulawesi Barat.

Agenda ini dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sebagaimana pada misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga pada poin 5 (lima) yaitu memperkuat tata Kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Rapat ini dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Salim S. Mengga. Turut hadir Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Herdin Ismail, serta para Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menekankan pentingnya komitmen seluruh perangkat daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan, baik dari BPK maupun APIP.

“Ini dinilai sebagai langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas,” kata Salim S Mengga.

Plh. Sekretaris Daerah, Herdin Ismail, dalam arahannya juga mengingatkan pentingnya percepatan tindak lanjut rekomendasi sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik.

“Kita tidak boleh berlama-lama dalam menyelesaikan rekomendasi pemeriksaan. Ini bukan hanya soal kepatuhan administratif, tapi juga bagian dari integritas kita dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik,” tegas Herdin.

Sementara itu, Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Barat, M. Natsir, menjelaskan bahwa rapat ini merupakan bagian dari upaya penguatan pengawasan internal dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Kita harap setiap perangkat daerah dapat lebih optimal menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK maupun inspektorat dalam rangka perbaikan tata Kelola pemerintahan dan peningkatan capaian progress tindak lanjut hasil pemeriksaan,” harapnya.

Pada kegiatan ini juga dilakukan penandatanganan Berita Acara kesepakatan tindak lanjut hasil pemeriksaan/pengawasan BPK dan APIP yang ditandatangani oleh Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Salim S. Mengga selaku Ketua Harian Tindak Lanjut dan seluruh kepala perangkat daerah selaku pelaksana tindak lanjut.

Kesepakatan ini juga diharapkan menjadi pedoman dalam upaya memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta meningkatkan kinerja pengawasan dan pemeriksaan internal di lingkungan pemerintah provinsi Sulawesi barat.

Inspektorat Daerah sebagai koordinator pengawasan terus mendorong sinergi antar-OPD guna meminimalkan potensi penyimpangan di masa mendatang.

Rapat ini juga menjadi momentum penguatan komitmen bersama dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.(*)