Connect with us

Pemkot Makassar

Inovasi Makassar Low Carbon City Antar Danny Pomanto Raih Penghargaan Pemimpin Daerah Award 2024

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto meraih penghargaan Pemimpin Daerah atas inovasinya di dalam mewujudkan Makassar Low Carbon City.

Penghargaan itu diserahkan langsung Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdulah Azwar Anas kepada Danny Pomanto di kegiatan Pemimpin Daerah Award 2024, di Jakarta Concert Hall, Jakarta Pusat, Kamis (8/8/2024) malam.

Kota Makassar meraih penghargaan Pemimpin Daerah 2024 kategori inovasi daerah bersama Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Oku Timur, dan Kabupaten Kuningan.

Danny Pomanto mengucapkan terima kasih kepada INews Media Grup yang selalu konsen terhadap pembangunan daerah di Indonesia, salah satunya melalui penghargaan Pemimpin Daerah Award 2024.

“Penghargaan seperti ini akan memberi motivasi kepada seluruh daerah, dan ini sangat luar biasa sekali,” kata Danny Pomanto saat diwawancarai usai penyerahan penghargaan didampingi oleh Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Ismawaty Nur.

BACA JUGA  Pj Sekda Irwan Adnan Matangkan Persiapan HUT Makassar ke-417 dan Launching Posyandu New Era

Makassar, lanjut Danny Pomanto mendapatkan penghargaan atas inovasi Low Carbon City. Namun menurutnya, mewujudkan kota rendah emisi karbom menjadi kewajiban pemerintah daerah saat ini di tengah kondisi perubahan iklim.

“Tanpa menetapkan kota kita atau daerah kita menjadi Low Carbon City atau Resilient City saya kira kita tidak akan mendapatkan sebuah penyelamatan dunia hari ini.

Suhu bumi naik 1,4 derajat, nah dengan hadirnya inovasi ini kita ingin bersama-sama berkontribusi terhadap dunia,” jelasnya.

Kata Danny Pomanto, inovasi ini sudah berjalan dua tahun terakhir. Pemerintah Kota Makassar saat ini mulai menggunakan solar panel, energi matahari menjadi energi listrik baik di sekolah, puskesmas, hingga kantor pemerintah.

BACA JUGA  Wali Kota Munafri Dorong Percepatan Pembangunan Jembatan Barombong

“Mobil-mobil juga kita ganti Electric Vehicle (EV), sistem persampahan kita juga kita ganti pakai elektrik semua sehingga kita melakukan penghematan terhadap akibat polusi atau emisi dari bahan bakar fosil,” tuturnya.

Sementara itu, Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo mengatakan penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada pemimpin daerah yang ikut berkontribusi aktif di dalam pembangunan daerah.

Penghargaan ini diberikan kepada pemimpin di daerah untuk delapan kategori. Diantaranya, Peningkatan Ekonomi Daerah, Percepatan Pembangunan, Pengembangan Pariwisata, Kerjasama Strategis, Reformasi Birokrasi, Tokoh Daerah, Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah. (*)

Continue Reading
Click to comment

Warning: Undefined variable $user_ID in /www/wwwroot/kitasulsel.com/wp-content/themes/zox-news/comments.php on line 49

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Pemkot Makassar

Sekda Makassar Tekankan Sinergi Lintas OPD dalam Penanganan ODGJ

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly, menekankan pentingnya sinergi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dalam penanganan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di Kota Makassar.

Hal tersebut disampaikan Andi Zulkifly usai membuka Pertemuan Koordinasi Penanganan ODGJ pada subkegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat yang digelar oleh Dinas Kesehatan Kota Makassar di Hotel Aston Makassar, Selasa (5/5/2026).

Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa penanganan ODGJ tidak dapat dilakukan secara sektoral, melainkan harus melibatkan berbagai pihak secara terpadu.

“Penanganan ODGJ ini adalah tanggung jawab bersama. Tidak bisa hanya dibebankan pada Dinas Sosial atau Dinas Kesehatan saja, tetapi harus dilakukan secara komprehensif oleh seluruh OPD terkait,” ujar Andi Zulkifly.

BACA JUGA  Komitmen Makassar Wujudkan Low Carbon City, Pemkot Makassar Gandeng Pemerintahan Jepang

Mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar tersebut menjelaskan bahwa selama ini masih terdapat ego sektoral yang membuat penanganan ODGJ belum berjalan optimal.

Melalui forum koordinasi ini, diharapkan dapat dihasilkan standar operasional prosedur (SOP) serta alur penanganan yang jelas dan terintegrasi.

Ia memaparkan, penanganan ODGJ umumnya berawal dari laporan masyarakat di tingkat RT/RW yang kemudian ditindaklanjuti oleh pihak kelurahan dan kecamatan. Selanjutnya, puskesmas melakukan asesmen awal guna memastikan kondisi kejiwaan pasien.

“Setelah dilakukan asesmen oleh tenaga kesehatan, perlu ada pengamanan oleh Satpol PP dan dukungan dari pihak kecamatan serta kelurahan. Kemudian, penanganan dilanjutkan ke fasilitas kesehatan seperti rumah sakit,” jelasnya.

BACA JUGA  Wali Kota Makassar dan Menekraf RI Bahas Sinergi Pengembangan Ekonomi Kreatif di Atas Kapal Pinisi

Selain itu, ia menyoroti pentingnya peran Dinas Sosial dalam proses rehabilitasi sosial hingga pengembalian pasien kepada keluarga (reunifikasi), termasuk pemantauan lanjutan terhadap kondisi pasien pasca perawatan.

“Perlu ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab mulai dari penanganan awal, pengantaran ke rumah sakit, hingga proses pemulangan dan monitoring pasca perawatan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Andi Zulkifly menekankan bahwa penanganan ODGJ harus dilakukan secara humanis dan bermartabat, disertai edukasi kepada masyarakat guna mengurangi stigma negatif.

“ODGJ ini bisa disembuhkan. Karena itu, perlu disosialisasikan kepada masyarakat agar keluarga tidak mengucilkan atau menelantarkan, tetapi justru mendukung proses penyembuhan,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa penanganan ODGJ merupakan bagian dari upaya mewujudkan Kota Makassar sebagai kota inklusif.

BACA JUGA  Wali Kota Munafri Dorong Percepatan Pembangunan Jembatan Barombong

“Jangan sampai karena penanganan yang tidak optimal, Kota Makassar dinilai tidak inklusif. Padahal, inklusivitas adalah bagian dari visi besar pemerintah kota,” ujarnya.

Di akhir arahannya, Andi Zulkifly meminta seluruh OPD terkait, termasuk kecamatan, Satpol PP, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, hingga pihak rumah sakit untuk segera menyusun rencana aksi dan roadmap penanganan ODGJ yang terintegrasi.

“Saya minta hari ini sudah ada rencana aksi yang jelas dan disepakati bersama. Semua pihak harus memahami perannya masing-masing agar penanganan ODGJ bisa dilakukan secara cepat dan tepat,” pungkasnya.

Continue Reading

Trending