Connect with us

Pemkot Makassar

Wali Kota Munafri Dorong Percepatan Pembangunan Jembatan Barombong

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Kota Makassar terus mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan persoalan infrastruktur strategis di wilayah Perkotaan.

Salah satunya adalah percepatan pembangunan Jembatan Barombong, yang kini menjadi fokus utama Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) Tahunan, yang digelar di Hotel Rinra, Selasa (10/6/2025).

Munafri menegaskan komitmen kuat Pemkot Makassar untuk membenahi fasilitas publik, termasuk menyelesaikan pembangunan Jembatan Barombong.

“Membangun fasilitas publik adalah prioritas. Jembatan Barombong tidak bisa lagi ditunda penyelesaiannya. Ini soal kemacetan, mobilitas warga, dan pertumbuhan kota ke depan,” tegas Munafri yang akrab disapa Appi.

Ia mengajak seluruh pihak, termasuk GMTD, untuk terlibat aktif dalam proses percepatan pembangunan tersebut. Pihaknya, di pemerintah kota dan Provinsi sudah berkomitmen perluasan jalan lewat pembangunan jempabatan.

BACA JUGA  Firman Pagarra Sampaikan Penjelasan Wali Kota Makassar Terhadap Ranperda APBD Perubahan 2024

“Sekarang saatnya semua pihak bergandeng tangan. Kami berharap GMTD bisa turut memberikan dukungan nyata,” tambahnya.

Langkah-langkah ini menunjukkan pendekatan proaktif Wali Kota Makassar dalam menjawab tantangan pembangunan kota yang terus berkembang.

Pemkot berharap seluruh elemen, termasuk pihak swasta, turut serta dalam membangun Makassar yang lebih terintegrasi dan berdaya saing.

“Penataan ruang disini, harus lebih tertib dan tidak menimbulkan konflik kepemilikan atau kesan pembangunan yang tidak terkendali,” tuturnya.

Appi juga menyoroti pentingnya pengelolaan lahan dan kesesuaian pembangunan oleh GMTD agar sejalan dengan arah program strategis Pemkot Makassar.

“Kami meminta agar proses pembangunan yang dilakukan GMTD sejalan dengan rencana kota,” ujarnya.

Sebagai langkah penguatan manajemen dan koordinasi, pihak Pemkot mengusulkan perombakan struktur Dewan direksi dan komisaris di tubuh GMTD.

BACA JUGA  Pemkot Makassar -PFI Bakal Berkolaborasi Hidupkan Ekosistem Fotografi

Salah satu nama yang telah resmi bergabung adalah Ridwan Jabir sebagai komisaris baru.

“Dengan pengalaman dan kapasitas yang dimiliki Pak Ridwan, kami optimis GMTD bisa lebih sinergis dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan Kota Makassar,” jelasnya. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Pemkot Makassar

Pemkot Makassar Raih Penghargaan Kinerja Terbaik Nasional di Hari Otonomi Daerah 2026

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA – Pemerintah Kota Makassar kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional dengan meraih penghargaan sebagai salah satu daerah dengan kinerja pemerintahan terbaik di Indonesia.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, kepada Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 Tahun 2026 yang digelar di Plaza Kementerian Dalam Negeri, Senin (27/4/2026).

Di bawah kepemimpinan Munafri Arifuddin atau yang akrab disapa Appi, capaian ini dinilai sebagai bukti nyata keberhasilan tata kelola pemerintahan yang semakin akuntabel, efektif, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Dalam keterangannya, Appi menyampaikan rasa syukur atas penghargaan tersebut. Ia menegaskan bahwa prestasi ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh elemen di Kota Makassar.

BACA JUGA  Pjs Arwin Azis Apresiasi Kekompakan Masyarakat dengan Pemkot Makassar Bersihkan Kanal

“Alhamdulillah, pada peringatan Hari Otonomi Daerah 2026 ini, Kota Makassar mendapatkan penghargaan sebagai salah satu pemerintah kota dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan terbaik,” ujarnya.

“Mudah-mudahan ini terus memberikan inspirasi bagi kita semua, khususnya di Pemkot Makassar, untuk terus membangun sinergi dan meningkatkan kinerja,” sambungnya.

Penghargaan diberikan berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) yang dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Kota Makassar meraih skor 3,6171 dengan status kinerja tertinggi.

Evaluasi tersebut menjadi indikator utama dalam menilai kualitas kinerja pemerintah daerah di seluruh Indonesia, meliputi aspek tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, hingga capaian pembangunan.

Yang menarik, Kota Makassar menjadi satu-satunya daerah dari Provinsi Sulawesi Selatan, bahkan dari kawasan luar Pulau Jawa, yang mampu menembus dominasi daerah-daerah besar lainnya dalam penghargaan bergengsi ini.

BACA JUGA  BRI Perkuat Pemberdayaan Disabilitas, Wali Kota Makassar Berikan Apresiasi

Hal ini sekaligus menegaskan bahwa inovasi dan reformasi birokrasi yang dijalankan Pemkot Makassar mampu bersaing di tingkat nasional.

Lebih lanjut, Appi menegaskan bahwa capaian ini menunjukkan arah pembangunan Kota Makassar yang berfokus pada efisiensi anggaran, peningkatan pelayanan publik, serta inovasi tata kelola pemerintahan sudah berada di jalur yang tepat.

Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kolaborasi yang solid antara pemerintah kota, DPRD, unsur Forkopimda, serta dukungan penuh masyarakat.

“Penghargaan ini bukan hanya hasil kerja kami pemerintah kota saja, tetapi juga hasil kolaborasi dengan DPRD, Forkopimda, dan yang paling penting dukungan seluruh masyarakat Kota Makassar,” tambahnya.

Ia juga mengingatkan seluruh jajaran Pemkot Makassar untuk tidak cepat berpuas diri atas capaian tersebut, melainkan menjadikannya sebagai motivasi untuk terus meningkatkan kinerja di masa mendatang.

BACA JUGA  SKPD Pemkot Makassar Kumpulkan Ribuan Nasi Kotak untuk Korban Terdampak Banjir di Manggala

“Kita berharap apa yang kita dapatkan hari ini tidak membuat kita berpuas diri, tetapi justru menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja di tahun-tahun mendatang,” tutupnya.

Diketahui, hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) tahun 2025 menetapkan sejumlah daerah dengan kinerja terbaik secara nasional, terdiri dari 5 pemerintah provinsi, 15 pemerintah kabupaten, dan 9 pemerintah kota, termasuk Kota Makassar.

Capaian ini semakin memperkuat posisi Makassar sebagai salah satu daerah dengan tata kelola pemerintahan yang unggul, kompetitif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkelanjutan.

Continue Reading

Trending