Connect with us

Nasional

Bumerang Isu Boikot di Indonesia, Pakar: Waspada, Bisa Tingkatkan Gelombang PHK

Published

on

Kitasulsel–YOGYAKARTA Masyarakat diminta agar berhati-hati dan tidak asal mengikuti seruan boikot. Sebab, boikot dapat menjadi bumerang jika tidak dilakukan secara seksama dan terukur.

Ketua Dewan Pakar Pusat Studi Siyasah dan Pemberdayaan Masyarakat (PS2PM) Yogyakarta, Dr. M. Muslich KS mengatakan, boikot yang tidak terukur dapat berbuah gelombang PHK kepada masyarakat.

Maka dari itu, dia meminta masyarakat memiliki strategi yang tepat agar tidak jatuh korban dari masyarakat.

“Dalam konteks isu (boikot) jangan ada korban kalau bisa. Tapi strategi boikot itu kita pola sedemikian rupa sehingga menjadikan isu itu tidak menjadi sesuatu bumerang bagi kita,” kata Muslich

Salah satunya adalah dengan mendorong kebijakan di level pemerintah agar tidak lagi berhubungan secara government to government (G2G) dengan Israel.

BACA JUGA  Dua Rumah di Desa Tamalanrea Ludes Dilalap Api

Seperti diketahui, meski Indonesia dan Israel tidak memiliki hubungan diplomatik formal, namun kedua negara tetap menjaga kontak perdagangan, pariwisata dan keamanan.

Menyitir kementerian perdagangan (kemendag), impor dari Israel untuk Indonesia meningkat ratusan persen secara tahunan (yoy).

Pada periode Januari hingga April 2024, impor Israel ke Indonesia meningkat 336% secara yoy menjadi US$29,2 juta atau setara dengan Rp479,6 miliar.

Perdagangan antar kedua negara tidak hanya sampai pada produk fisik semata namun juga software atau perangkat lunak mata-mata. Sejak tahun 2017, sejumlah perusahaan asal Israel ditengarai telah menjual teknologi penyadapan ke Indonesia seperti Pegassus untuk menyadap perangkat elektronik.

Investigasi Amnesty International menemukan teknologi dan alat-alat penyadapan itu dipesan sejumlah lembaga negara, di antaranya Polri dan Badan Sandi dan Siber Nasional (BSSN).

BACA JUGA  Seleksi CPNS Pemkot Makassar 2024 Dibuka 20 Agustus, Simak Jadwal Lengkap dan Formasinya di Sini

Dia menyebut, melalui pemutusan relasi G2G, tekanan ekonomi dapat lebih dirasakan oleh Israel. Hal itu tentunya akan lebih berdampak pada agresi militer Israel kepada Palestina.

“Yang harus kita lakukan sehingga dampak boikot sendiri akan dapat bermanfaat untuk kepentingan politik luar negeri kita terkait dengan agresi itu,” ucap Muslich.

“Bagaimana strategi kita (boikot)jalan tapi korban jangan sampai terjadi yang begitu dahsyat,” sambung Muslich.

Menurutnya, tanpa boikot, ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Maka dari itu, tidak perlu aksi tambahan yang dapat memperparah kondisi ekonomi.

Lemahnya ekonomi Indonesia saat ini dibuktikan dengan pernyataan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) yang menyebut Indonesia mengalami deflasi yang selama empat bulan berturut-turut. Hal itu mengindikasikan daya beli masyarakat yang melemah.

BACA JUGA  BKPRMI Kecam Larangan Hijab bagi Paskibraka, Sebut Kebijakan Tidak Hormati Konstitusi dan HAM

Selain itu, gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) semakin marak. Data Kementerian Ketenagakerjaan menyebut jumlah buruh korban PHK menembus 46 ribu orang sepanjang tahun 2024.

“Tidak ada upaya boikot saja pengangguran di indonesia itu kan sekarang sudah pada titik yang sangat mengkhawatirkan,” ungkap Muslich. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Nasional

Bertandang ke Jepang, Kepala BPOM RI: Penguatan Kerja Sama Farmasi hingga Pangan

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia, Taruna Ikrar, melaksanakan courtesy call dengan Duta Besar Indonesia untuk Jepang sebagai bagian dari persiapan menghadiri 4th Asia Pacific USP Convention Regional Chapter Meeting.

Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas berbagai isu strategis yang tidak hanya terkait sektor farmasi, tetapi juga peluang memperkuat kerja sama di bidang pangan olahan.

“Pertemuan ini juga difokuskan pada persiapan untuk menyelenggarakan Indonesia-Japan Business Forum on Drug and Food Manufacturing, sebagai upaya mendukung peningkatan kualitas dan daya saing produk Indonesia di pasar Jepang dan global,” ujar Taruna Ikrar dalam keterangannya, Senin (9/9/2024).

Dalam kunjungannya tersebut, Taruna didampingi Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Rita Endang.

Lebih lanjut, Taruna yang merupaka. salah satu ilmuwan dunia ini menyampaikan bahwa forum kerja sama yang selama ini telah terjalin, seperti Indonesia-Japan Business Forum on Drug and Food Manufacturing, akan terus diperkuat.

BACA JUGA  Seleksi CPNS Pemkot Makassar 2024 Dibuka 20 Agustus, Simak Jadwal Lengkap dan Formasinya di Sini

“Forum ini menjadi wadah strategis untuk membahas berbagai tantangan dan peluang kerjasama dalam meningkatkan kualitas dan daya saing produk farmasi serta pangan olahan antara kedua negara,” katanya.

Dengan komitmen bersama, katanya, diharapkan kolaborasi ini mampu memberikan solusi konkret untuk menuntaskan permasalahan yang dihadapi oleh pelaku industri pangan, sekaligus meningkatkan ekspor produk Indonesia ke Jepang.

Selain itu, Taruna menegaskan pentingnya meningkatkan sinergi lintas lembaga melalui forum kerjasama yang sudah ada, yaitu Indonesia-Japan Business Forum on Drug and Food Manufacturing.

“Forum selama ini telah menjadi platform penting untuk membahas isu-isu regulasi, standar mutu, serta peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Jepang, khususnya di sektor farmasi dan pangan,” ujarnya.

BACA JUGA  Tinjau Korban Kebakaran Manggarai, Jusuf Kalla Sarankan Bangun Rumah Susun

Lanjut Taruna bahwa forum tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana diskusi, tetapi juga sebagai wadah konkret untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh pelaku industri, terutama terkait dengan hambatan ekspor produk Indonesia ke Jepang.

Kolaborasi yang berkelanjutan antara BPOM, KBRI Jepang, dan para pelaku industri Indonesia merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa produk-produk farmasi dan pangan Indonesia tidak hanya memenuhi standar internasional, tetapi juga mampu bersaing di pasar global.

lDengan dukungan diplomasi ekonomi yang kuat, kerjasama ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui peningkatan ekspor produk-produk unggulan, baik di sektor farmasi maupun pangan olahan,” pungkas Taruna.

Heri Akhmadi Duta Besar Indonesia untuk Jepang menyampaikan apresiasi atas kemajuan yang telah dicapai oleh industri farmasi Indonesia, terutama terkait penerapan prinsip Good Manufacturing Practice (GMP) dalam sistem penjaminan mutu produk obat.

Menurutnya, implementasi GMP telah memastikan bahwa produk-produk farmasi dari Indonesia mampu memenuhi standar kualitas dan keamanan yang dipersyaratkan oleh pasar Jepang.

BACA JUGA  Tergelincir, Pesawat Trigana Air Gagal Lepas Landas di Bandara Serui

Sistem yang kuat ini telah membuka pintu bagi produk farmasi Indonesia untuk diterima secara luas di pasar internasional.

”Namun, Duta Besar menekankan bahwa keberhasilan dalam sektor farmasi ini perlu ditularkan ke sektor pangan,” ujar Heri.

Ia menambahkan, saat ini bahwa masih banyak produk pangan ekspor dari Indonesia yang mengalami penolakan di pasar Jepang akibat belum terpenuhinya standar mutu dan keamanan yang diharapkan.

“Banyak produk yang tidak lulus uji karena belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip Good Agriculture Practice (GAP) dan GMP di sepanjang rantai produksinya.

Oleh karena itu, sangat penting untuk mendorong implementasi standar-standar internasional ini pada produk pangan, guna memperkuat daya saingnya di pasar global,” beber Heri. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.