Connect with us

Provinsi Sulawesi Barat

Perkuat Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, TP2DD Sulbar Studi Banding di Bali

Published

on

Kitasulsel–BALI Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Sulawesi Barat bersama Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulawesi Barat melakukan Capacity Building TP2DD se-Sulawesi Barat di Bali, Senin 21 Oktober 2024.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulbar, Masriadi Nadi Atjo mengatakan, pelaksanaan capacity building TP2DD se-Sulawesi Barat itu bertujuan meningkatkan implementasi dan inovasi pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).

“Melalui kegiatan ini diharapkan dapat lebih mempercepat digitalisasi transaksi, baik belanja maupun pendapatan, penguatan implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) dalam pelaksanaan APBD serta kesiapan implementasi Opsen Pajak di lingkup Pemda di Sulbar,”kata Masriadi.

Untuk itu, dalam kegiatan tersebut memberikan wawasan best practices terkait implementasi KKI dan Opsen Pajak Daerah guna mendorong inovasi dan peran TP2DD dalam perluasan ETPD.

BACA JUGA  PJ Bahtiar Harap Siswa Dibekali Manajemen Bisnis Agar Kelak Menjadi SDM Produktif

Masriadi juga mengatakan, meskipun TP2DD Sulbar meraih peringkat terbaik kedua wilayah Sulawesi tetapi , harus tetap belajar k dengan harapan kedepan dapat meraih predikat terbaik pertama.

“Studi banding ini sangat penting dalam rangka penguatan TP2DD, perluasan elektronifikasi traksaksi pemerintah daerah di Sulawesi Barat, penguatan transaksi belanja bendahara menggunakan KKI yang telah diterbitkan oleh Bank Sulselbar serta persiapan implementasi Opsen Pajak yang mulai berlaku awal Januari 2025.” kata Masriadi.

Masriadi menambahkan, Pemda Bali telah menerapkan transaksi belanja KKI dan telah melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) Opsen Pajak dengan seluruh Kabupaten se-Provinsi Bali dan membuat beberapa inovasi samsat, semoga dengan kegiatan ini dapat berbagi ilmu untuk diterapkan di Sulbar, demikian halnya dengan optimalisasi pendapatan pajak melalui samsat digital.

BACA JUGA  BI Apresiasi Pembukaan Rute Penerbangan Mamuju-Makassar: Dampak Positif bagi Ekonomi Sulbar

Kepala Perwakilan BI Sulbar, Gunawan Purbowo, mengatakan capacity building dilaksanakan di Bali dengan pertimbangan bahwa Provinsi Bali telah terpilih sebagai TP2DD Provinsi terbaik pertama dan ketiga di wilayah Jawa-Bali, pada championship 2022 dan 2023 dan Kabupaten Buleleng sebagai TP2DD terbaik pertama untuk kategori Kabupaten tahun ini.

“Capacity Building kali ini memilih lokasi di Bali dengan melibatkan seluruh TP2DD Provinsi dan Kabupaten se-Sulawesi Barat, dalam rangka implementasi dan akselerasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, Provinsi Bali dipilih menjadi lokasi studi banding karena Bali sudah siap implementasi Opsen Pajak dan TP2DD Bali terbaik pertama pada tahun 2022 serta terbaik ketiga pada tahun 2023 wilayah Jawa-Bali pada championship TP2DD,” ujar Gunawan Purbowo

BACA JUGA  Berhasil Menjalankan Bantuan Pangan, Pemprov Sulawesi Barat Dapat Penghargaan

Masih kata Gunawan , sharing success story juga dilakukan oleh BPD Bali, Bapenda Bali, dan Pemda Kabupaten Buleleng yang merupakan pemenang championship TP2DD tahun 2024. Sehingga, diharapkan dapat menambah referensi kepada Pemda khususnya TP2DD di wilayah Sulawesi Barat, dalam melakukan inovasi perluasan elektronifikasi Pemda serta implementasi Opsen Pajak dan Kartu Kredit Indonesia (KKI).

Pada kesempatan tersebut, TP2DD Sulbar berkunjung ke Kantor Bapenda Bali dan UPTD Samsat Denpasar. Hadir dalam kegiatan itu , selain Kepala BPKPD dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Barat, juga Kepala BKAD, Kepala Bapenda se-Sulbar, PT. Bank Sulselbar, dan tim teknis TP2DD, diterima oleh KPw BI Bali dan Kepala Bapenda Bali. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Provinsi Sulawesi Barat

Program Pemprov Sulbar 2026: 60 Desa Jadi Target Penanganan Kemiskinan dan Stunting

Published

on

Kitasulsel–MAMUJU Pemprov Sulbar terus memperkuat langkah strategis dalam upaya penanganan kemiskinan dan stunting. Melalui rapat koordinasi yang digelar pada Kamis, 31 Juli 202

PemprovSulbar menegaskan komitmennya untuk mengintervensi 60 desa pada tahun anggaran 2026. Fokus utama akan diarahkan pada pengentasan kemiskinan serta pengendalian angka stunting secara berkelanjutan.

Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), menekankan bahwa program ini akan menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah.

“Hari ini kita pertegas untuk program pengentasan kemiskinan dan pengendalian stunting. Kita sudah bicara dengan para bupati dan 26 SKPD. Tahun depan, kita akan intervensi 60 desa,” kata Suhardi Duka.

Menurutnya, desa-desa yang menjadi sasaran akan mendapatkan perhatian khusus dalam bidang kesehatan, infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan.

BACA JUGA  Antisipasi Inflasi Jelang Bulan Ramadan, Pemprov Sulbar Respon Cepat Lakukan Rakor Setiap Hari

Pemprov Sulbar juga telah menginstruksikan seluruh OPD untuk memprioritaskan alokasi anggaran terhadap program ini, dibandingkan kegiatan lainnya.

“Insya Allah program ini akan kita fokuskan. Saya tekankan ke OPD, ini dulu alokasi anggaran yang utama, baru alokasi yang lain. Setelah 60 desa tahun depan, dilanjutkan lagi dengan 60 desa berikutnya, hingga seluruh 600 desa lebih di Sulbar bisa ditangani pada akhir masa jabatan,” jelas Suhardi Duka.

Dengan langkah sistematis ini, Pemprov Sulbar berharap angka kemiskinan dan stunting di wilayahnya dapat ditekan secara signifikan, sekaligus memperkuat kualitas hidup masyarakat desa. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel