Connect with us

Provinsi Sulawesi Selatan

Bulan Inklusi Keuangan, Sekda Jufri Rahman Soroti Ketimpangan Angka Literasi dan Inklusi Keuangan

Published

on

Kitasulsel–Makassar Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman membuka kegiatan puncak Bulan Inklusi Keuangan 2024 yang dirangkaikan dengan Finansial Expo (Fin Expo), di Anjungan Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) di Kawasan Center Point of Indonesia (CPI), Makassar, Jumat malam, 25 Oktober 2024.

Dalam kegiatan tersebut, Jufri Rahman mengatakan, akses keuangan merupakan hak dasar bagi seluruh masyarakat dan memiliki peran penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Perluasan akses keuangan juga telah menjadi fokus dan prioritas pemerintah dalam mendukung pembangunan nasional Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan.

Jufri juga menyoroti adanya ketimpangan antara literasi keuangan masyarakat dengan inklusi keuangan sebesar 9,59 persen. Dimana berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2024, menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia sebesar 65,43 persen dan indeks inklusi keuangan sebesar 75,02 persen.

BACA JUGA  Tiba di Makassar, Pj Gubernur Sulsel Prof. Fadjry Djufry Disambut Hangat Kepala OPD, Forkopimda, dan Masyarakat

“Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2024, menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia sebesar 65,43 persen, sementara indeks inklusi keuangannya 75,02 persen.

Kenapa bisa begini, pengetahuannya masih sedikit tetapi banyak sekali sudah bisa mengakses perbankan. Ini berarti dia berani mengambil barang tapi tidak tahu menggunakan, inilah terlibat judi online apa semua seperti itu,” ucapnya.

Menurutnya, literasi keuangan itu menjadi suatu keniscayaan yang harus dibangun bersama sehingga masyarakat bisa lebih memahami pengelolaan keuangan melalui literasi keuangan yang menjadi salah satu kegiatan dalam Bulan Inklusi Keuangan 2024.

Selain itu, kata Jufri, inklusi keuangan ini menjadi sesuatu kekinian hanya saja para pelaku UMKM masih mengeluhkan beberapa faktor yang kendala dalam pengembangannya.

“Saya tadi membuka ekspo di Trans Studio Mall dan ternyata pelaku UMKM itu selalu mengeluh pada dua hal. Pertama, segmen pasar, yang kedua akses keuangan,” ungkapnya.

BACA JUGA  Pemprov Sulsel Tunjuk Takalar Titik Utama Launching Kopdes Merah Putih 19 Juli Mendatang

Dengan demikian, lanjut Jufri, keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam penyelenggaraan Bulan Inklusi Keuangan seperti ini dapat memberi pendidikan literasi dengan menggagas Bulan Inklusi Keuangan termasuk dengan ekspo keuangan ini.

Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional 6 Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulampua), Darwisman, mengungkapkan, layanan literasi dan inklusi keuangan ke daerah ku (Layarku) adalah tagline yang luar untuk kita terus mengimplementasikan untuk mencapai target literasi keuangan sebesar 90 persen.

“Mohon doanya Bapak Ibu mudah-mudahan dalam tiga tahun ini 2023, 2024, dan 2025 seluruh desa dan termasuk kepulauan kurang lebih 3.705 desa di Sulsel dan Sulbar ini semuanya dapat kita layani dengan kegiatan edukasi dan literasi keuangan,” jelasnya.

Terkait dengan akses keuangan, Darwisman mengatakan, sangat terkait dengan kesiapan masyarakat. Tentunya, dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

BACA JUGA  Dinas Dukcapil Se-Sulawesi Selatan Tetap Melayani pada Libur Hari Raya Idulfitri Tahun 2025

Dengan akses keuangan yang baik, dapat mengurangi ketimpangan ekonomi, dengan akses keuangan dapat meningkatkan stabilitas keuangan, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi kemiskinan.

“Dengan akses keuangan ini, saya pikir menjadi pondasi akses terhadap sektor jasa keuangan yang tentunya masyarakat, khususnya di Sulawesi Selatan memiliki kesempatan yang luas untuk dapat menggunakan produk dan layanan jasa keuangan secara lebih optimal dalam mendukung baik untuk mendukung kegiatan usaha, investasi, maupun juga dalam rangka proteksi aset dan proteksi jiwa,” tegasnya.

Namun, tambah Darwisman, pemanfaatan akses keuangan juga perlu dibarengi dengan literasi keuangan. Sehingga dengan adanya gap antara literasi dengan inklusi keuangan sebesar 9 hingga 10 persen dapat mendukung tercapainya target inklusi keuangan dengan angka 90 persen dalam mencapai Indonesia Emas di tahun 2045. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Provinsi Sulawesi Selatan

Sekda Sulsel Pimpin HLM TPID Zona 3 di Sidrap Bahas Strategi Pengendalian Inflasi

Published

on

Kitasulsel–SIDRAP Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, memimpin High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Zona 3 Sulsel yang mencakup Sidrap, Parepare, Pinrang, Barru, Pangkep, dan Enrekang. Pertemuan berlangsung di Kantor Bupati Sidrap pada Selasa, 16 September 2025.

Acara HLM yang dirangkaikan dengan Capacity Building TPID Sulsel ini diselenggarakan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sulsel bersama Pemprov Sulsel. Kegiatan ini menjadi bagian dari strategi pengendalian inflasi Kota Indeks Harga Konsumen (IHK) yang melibatkan dukungan dari kota penyangga pasokan pangan di sekitarnya.

Berdasarkan rilis BPS Agustus 2025, Sulsel mencatat inflasi bulanan sebesar 0,04 persen (month to month/mtm), terutama akibat harga beras yang masih tinggi. Inflasi tahun kalender pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau mencapai 5,12 persen (year to date/ytd), melampaui target indikatif 3,33 persen.

BACA JUGA  Dihadiri Mendagri dan Menpan RB, Sekprov Sulsel Jufri Rahman Ikuti Rapat Penataan Non ASN

Menurut Jufri Rahman, kondisi pangan di enam daerah tersebut relatif terjaga, namun beberapa komoditas masih defisit. Karena itu, ia menekankan perlunya penguatan distribusi untuk menjaga stabilitas harga.

“Pesan Ibu Wagub agar melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak dengan berfokus pada komoditas penyumbang inflasi, melaksanakan perluasan jenis komoditi pada program mandiri benih,” jelas Jufri Rahman.

Selain itu, Jufri mengimbau Dinas Ketahanan Pangan di kabupaten/kota untuk konsisten memperbarui data neraca pangan. Ia juga mendorong pemda mengkaji pembentukan BUMD pangan sebagai off taker hasil panen petani, serta menyusun regulasi penguatan cadangan pangan daerah.

Dalam forum tersebut, TPID menyepakati langkah hulu-hilir. Di sektor hulu, pemerintah daerah diminta memperluas program listrik masuk sawah, penggunaan bibit unggul, hingga pompanisasi agar produksi padi bisa mencapai tiga kali panen per tahun. Sementara untuk sektor hilir, BULOG diminta memperbanyak penyaluran beras SPHP serta menambah pasokan minyak goreng “Minyak Kita”.

BACA JUGA  Ninuk Zudan Kukuhkan Bunda Forum Anak Daerah se Sulsel

Sekda optimistis koordinasi lintas daerah mampu menekan lonjakan harga pangan sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Selatan.

“Kita berharap agar arahan dan rekomendasi tersebut dapat ditindaklanjuti oleh seluruh pemerintah kabupaten untuk mewujudkan stabilitas harga dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Jufri Rahman.

Deputi Kepala Perwakilan BI Sulsel, Wahyu Purnama, menambahkan bahwa komoditas utama penyumbang inflasi hingga Agustus adalah beras, ikan bolu, ikan layang, ikan cakalang, dan tomat. BI merekomendasikan lima quick wins pengendalian inflasi, yakni:

1. Penyaluran beras SPHP masif lewat berbagai kanal distribusi.

2. Pelaksanaan GPM fokus pada komoditas penyumbang inflasi.

3. Perluasan gerakan tanam barito (bawang merah, rica, tomat).

4. Optimalisasi cold storage dengan peran BUMD.

BACA JUGA  Dinas Dukcapil Se-Sulawesi Selatan Tetap Melayani pada Libur Hari Raya Idulfitri Tahun 2025

5. Pemanfaatan mesin D’Ozone untuk memperpanjang masa simpan hortikultura.

Ia menilai strategi quick wins ini akan membantu menjaga stabilitas pangan sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah.

“Langkah ini quick wins untuk menjaga pasokan, memperlancar distribusi, dan menekan tekanan harga, sehingga inflasi pangan dapat dikendalikan secara berkelanjutan,” ujar Wahyu.

BI juga mencatat bahwa Sulsel sebagai daerah produsen pangan tidak hanya menjaga pasokan untuk wilayahnya, tetapi juga mampu memasok ke provinsi lain, termasuk Papua.

Wahyu menekankan pentingnya kolaborasi antar-TPID Zona 3 agar inflasi bisa ditekan secara konsisten.

“Sehingga kita optimis mampu mengendalikan inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Sulsel,” imbuhnya.

Selanjutnya, masing-masing Kepala Daerah/yang mewakili memaparkan langkah dan program dalam pengendalian inflasi. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel