Pemkot Makassar
Hadiri Thematic Panel of Expert CRIC, Pjs Wali Kota Makassar Tekankan Penerapan Teknologi Adaptif
Kitasulsel–Makassar Pjs Wali Kota Makassar, Andi Arwin Azis menghadiri kegiatan Thematic Panel of Expert Climate-Resilient and Inclusive Cities (CRIC) yang diselenggarakan oleh United Cities and Local Government Asia Pacific (UCLG-ASPAC) di Nusa Dua, Bali, Senin (28/10/2024).
Acara tersebut menghadirkan para ahli dari berbagai benua yang berbagi pengalaman dan pengetahuan dalam penanganan sampah serta upaya menghadapi perubahan iklim.
Andi Arwin Azis menggarisbawahi bahwa masalah sampah memiliki pengaruh besar terhadap pemanasan global. Sampah menjadi salah satu penyumbang besar gas emisi, terutama gas metana dan karbon dioksida (CO2), yang menyebabkan efek rumah kaca.
Ia menekankan pentingnya penanganan yang tepat, terutama dengan teknologi adaptif, guna mengurangi efek pemanasan global dan memberikan kontribusi nyata dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca.
“Gas metan dan CO2 yang dihasilkan dari sampah sangat berpengaruh terhadap pemanasan global. Ini harus ditangani dengan teknologi yang adaptif, dan kami berharap bisa mengurangi emisi gas-gas ini secara signifikan,” ujar Andi Arwin Azis
Dia menekankan bahwa tugas ini tidak hanya terbatas pada skala nasional, tetapi juga harus diimplementasikan di tingkat kota agar pengelolaan sampah dapat lebih efektif dan berkelanjutan.
Andi Arwin Azis menambahkan, pemerintah Kota Makassar berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik-praktik terbaik yang dipelajari dari forum ini dalam upaya menjaga lingkungan.
“Kami akan menerapkan pengalaman dan pengetahuan yang kami dapat di sini untuk memperkuat kebijakan pengelolaan sampah di Makassar. Dengan demikian, kami berharap dapat mengurangi dampak perubahan iklim dan mewujudkan kota yang lebih sehat dan berkelanjutan,” katanya.
Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar, Ferdi Muchtar, yang turut hadir dalam acara tersebut, menyampaikan pentingnya penerapan konsep pengelolaan sampah yang adaptif dan berkelanjutan.
Menurutnya, Makassar memiliki potensi besar untuk mengembangkan sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi mulai dari sumbernya, seperti melalui pengelolaan bank sampah yang sudah berjalan di kota tersebut.
Terlebih lagi Makassar telah berkomitmen menuju Low Carbon City dan telah mencanangkan pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) .
“Hari ini kita harus menerapkan konsep yang bagus ini di Makassar. Pengelolaan sampah yang dimulai dari sumbernya sudah kita miliki, seperti ribuan bank sampah, dan ini bisa diintegrasikan lebih baik lagi,” ujar Ferdi Muchtar.
Ia menambahkan bahwa dengan pemanfaatan teknologi dan kolaborasi internasional, DLH Makassar dapat menciptakan inovasi baru untuk pengelolaan sampah yang lebih efektif.
Kegiatan yang bertema “Towards Inclusive and Resilient Ecosystem and Waste Management for Sustainable Cities” ini bertujuan untuk mewujudkan ekosistem kota yang inklusif dan tangguh dalam menghadapi perubahan iklim, khususnya dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
Selain itu, acara ini juga membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk berkolaborasi dalam mencari solusi pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. (*)
Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Kota Makassar bersiap melakukan transformasi besar dalam penyediaan kendaraan dinas (randis) bagi Kepala SKPD.
Mulai tahun 2026, seluruh randis bagi pejabat OPD akan beralih dari kendaraan berbahan bakar fosil (BBM) ke kendaraan listrik berbasis baterai.
“Mulai 2026, Pemkot tidak lagi membeli mobil dinas. Kita pakai skema sewa selama empat tahun, sehingga biaya pemeliharaan ditanggung oleh penyedia. Dan ini sudah dianggarkan,” hal itu disampaikan, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, di Balai Kota Makassar, Selasa (26/8/2025).
Menurutnya, penggunaan mobil listrik merupakan langkah strategis untuk efisiensi anggaran sekaligus mendukung upaya mewujudkan kota yang ramah lingkungan.
“Dengan begitu, lebih efisien dan tidak ada lagi persoalan mobil dibawa pindah ketika pejabat berganti,” ujar Munafri.
Pada tahap awal, Pemkot Makassar merencanakan kebutuhan sekitar 50 unit kendaraan listrik. Randis tersebut akan didistribusikan kepada kepala dinas, camat, dan kepala bagian.
Sumber anggaran akan melalui APBD perubaha. 2025 serta juga APBD pokok 2026. Selain mobil dinas, Pemkot juga akan menghadirkan puluhan bus listrik yang akan difungsikan sebagai armada transportasi publik perkotaan.
Munafri menegaskan, kebijakan ini bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga bagian dari komitmen menghadirkan udara bersih di Makassar dengan mengurangi kendaraan berbahan bakar fosil.
“Khusus Dinas, kita moratorium kendaraan BBM di Pemkot. Semua operasional, baik mobil maupun bus, akan beralih ke listrik,” tambahnya.
Langkah Pemkot Makassar ini juga sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) No. 7 Tahun 2022 tentang penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagai kendaraan dinas operasional di instansi pemerintah pusat maupun daerah.
Lebih jauh, Pemkot Makassar kini juga menjajaki kerja sama dengan perusahaan transportasi, termasuk Kalista, untuk mengembangkan moda transportasi umum berbasis kendaraan listrik di jalur koridor.
Hal ini diharapkan mempercepat integrasi sistem transportasi publik yang modern, efisien, dan ramah lingkungan.
“Dengan kendaraan listrik, kita ingin menunjukkan bahwa Makassar serius mendukung elektrifikasi sekaligus memperkuat budaya hemat energi dan peduli lingkungan,” tutup Munafri.
Pada kesempatan ini, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menerima audiensi dari salah satu perusahaan bisnis Transportation di Balai Kota Makassar.
Perwakilan Transportation, Syamsul Syafiri, menyampaikan bahwa tantangan transportasi pemerintahan saat ini masih diwarnai sejumlah kendala, seperti efisiensi armada yang belum maksimal, tingginya biaya pemeliharaan, serta kesulitan koordinasi dalam pengelolaan kendaraan dinas.
“Makassar membutuhkan sistem mobilitas yang lebih efisien, fleksibel, hemat anggaran, dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan pemerintahan modern,” ujar Syamsul.
Airport Taxi Premium, untuk perjalanan dinas dengan armada berkualitas dan pengemudi profesional berstandar protokol pemerintahan.
Melalui skema sewa ini, pihaknya menawarkan sejumlah keunggulan, antara lain potensi penghematan anggaran transportasi tahunan, eliminasi kebutuhan pengadaan kendaraan baru, serta tingkat ketersediaan armada yang tinggi dengan fleksibilitas menyesuaikan kebutuhan. (*)
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics11 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login