Pemkot Makassar

Pemkot Makassar Mantapkan Reformasi Birokrasi Lewat Konsultasi ke BKN RI

Published

9 bulan ago

31 Juli 2025

Kitasulsel–JAKARTA Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham (Munafri-Aliyah), berkomitmen dalam menerapkan sistem meritokrasi dalam birokrasi pemerintahan.

Komitmen tersebut diperkuat melalui,

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Makassar, melakukan pertemuan resmi antara jajaran Pemkot Makassar dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, di Kantor BKN, Jakarta, Kamis (31/7/2025).

Pertemuan ini bertujuan untuk mengonsultasikan sejumlah hal strategi terkait tata kelola kepegawaian, promosi jabatan, dan penerapan sistem merit dalam pengelolaan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Makassar.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, hadir langsung memimpin delegasi yang diikuti diikuti Sekretaris Daerah A. Zulkifly Nanda, Kepala BKPSDMD Makassar Kamelia Thamrin Thantu, Kepala Bapenda Andi Asminullah Azis, Ketua Tim Ahli Pemkot Hudli Huduri, dan Tim Ahli lainnya termasuk Prof.

“Tadi, kami berkonsultasi langsung dengan Kepala BKN terkait berbagai aspek kepegawaian. Alhamdulillah kami mendapatkan arahan dan masukan yang sangat jelas dan konstruktif,” ujar Munafri usai pertemuan.

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar memiliki tekad yang kuat untuk membangun birokrasi yang bersih, profesional, dan berbasis kinerja.

Lanjut dia, profesionalisme dan kapabilitas harus menjadi dasar utama dalam pengisian jabatan ASN.

“Kami ingin memastikan promosi jabatan dilakukan secara objektif dan transparan, sesuai prinsip meritokrasi,” tegas politisi Golkar itu.

Sistem merit yang dimaksud mengedepankan tiga hal utama: kompetensi, talenta, dan kemampuan, tanpa dipengaruhi oleh faktor non-profesional seperti kedekatan pribadi, politik, atau senioritas semata.

Lebih jauh lagi, Munafri menjelaskan bahwa reformasi birokrasi juga diperkuat melalui transformasi digital dalam sistem kepegawaian ASN.

Upaya ini diharapkan mampu membangun birokrasi yang modern, adaptif terhadap perubahan, serta memiliki integritas tinggi dalam pelayanan publik.

“Dengan dukungan dari BKN dan kolaborasi bersama para ahli, kami optimis reformasi kepegawaian di Kota Makassar dapat berjalan lebih efektif dan sistemik,” lanjutnya.

Komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat sistem meritokrasi mendapat pengakuan langsung dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Bahkan, Kota Makassar ditargetkan menjadi proyek percontohan nasional dalam implementasi manajemen talenta berbasis sistem merit.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Makassar, Kamelia Thamrin Thantu, usai pertemuan resmi bersama Kepala BKN, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, di Jakarta.

“Sistem meritokrasi dalam birokrasi pemerintahan ini sangat penting. Alhamdulillah hari ini kami bisa bertemu langsung dengan Kepala BKN dan didampingi langsung oleh Wali Kota (Pak Munafri),” jelasnya.

“Kami juga dari BKD diberi ruang untuk berdiskusi mendalam tentang pengembangan manajemen kepegawaian di Kota Makassar,” tambah Kamelia.

Menurutnya, pertemuan tersebut menjadi momentum penting bagi reformasi kepegawaian di Makassar. Kepala BKN secara khusus menyampaikan harapan agar Kota Makassar menjadi kota percontohan nasional.

Dalam hal manajemen talenta berbasis meritokrasi, sebuah pendekatan modern yang menekankan kompetensi dan potensi ASN secara objektif dan sistematis.

“Kita di (Pemkot Makassar) diberi target untuk segera mengimplementasikan sistem merit sebagai fondasi pengelolaan ASN di Makassar. Insya Allah Pak Wali sudah menugaskan kami untuk segera merancang dan menjalankan sistem tersebut,” tutur Kamelia.

Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa sistem merit bukan sekedar sistem promosi atau penempatan jabatan, melainkan alat strategi untuk memahami kondisi dan potensi SDM ASN secara menyeluruh.

Melalui pemetaan kualitatif dan kuantitatif terhadap kompetensi, motivasi, serta integritas pegawai, Pemkot Makassar bisa lebih fokus dan efektif dalam menempatkan talenta terbaik pada posisi yang tepat.

Sistem merit ini jauh lebih dari sistem yang selama ini kita kenal. Ini tentang membangun birokrasi yang sehat, berintegritas, dan benar-benar melayani.

“Dengan sistem ini, kita bisa memilih pegawai yang paling tepat berdasarkan data dan kinerja, bukan hanya berdasarkan senioritas atau kedekatan,” tegasnya.

Menurut Kamelia, apa yang saat ini diperjuangkan oleh Wali Kota Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham sejalan dengan arah kebijakan nasional di bidang ASN.

Bahkan BKN memberikan dukungan penuh kepada Makassar agar menjadi model inspiratif bagi kota-kota lain di Indonesia.

“Banyak kota berupaya membangun sistem merit, namun BKN khusus menaruh harapan besar kepada Makassar untuk bisa lebih dulu menunjukkan hasil nyata,” ungkapnya.

Sebagai bagian dari langkah konkret, Pemkot Makassar melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) telah menggandeng ahli reformasi birokrasi dan transformasi digital, Ir. H. Juwanda, untuk memperkuat desain sistem kepegawaian berbasis teknologi.

Sementara itu, Kepala BKN Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh menyambut baik langkah proaktif Pemkot Makassar. Ia menekankan pentingnya konsistensi dan integritas dalam penerapan sistem merit agar ASN dapat berperan maksimal dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. (*)

Pemkot Makassar

Wali Kota Makassar Lepas JCH 2026, Tekankan Ibadah Haji Bukan Sekadar Perjalanan

Published

1 hari ago

29 April 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan pesan mendalam kepada Jemaah Calon Haji (JCH) Kota Makassar 1447 Hijriah/2026 Masehi saat prosesi pelepasan di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Baruga Anging Mammiri, Makassar, Rabu (29/4/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Munafri yang akrab disapa Appi didampingi Ketua TP PKK Kota Makassar, Melinda Aksa.

Dalam sambutannya, Appi menegaskan bahwa ibadah haji bukanlah perjalanan rekreasi, melainkan perjalanan suci untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

“Ibadah haji ini bukan tamasya, bukan rekreasi. Ini adalah kewajiban dan kesempatan besar untuk memohon segala doa terbaik serta mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah SWT,” ujarnya.

Ia mengingatkan para jemaah untuk menjaga niat, meluruskan hati, serta menjalankan seluruh rangkaian ibadah dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Selain itu, para jemaah juga diminta menjaga kesehatan serta mematuhi arahan petugas haji selama berada di Tanah Suci.

Munafri turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak, khususnya jajaran Kementerian Agama Republik Indonesia, yang telah berperan dalam proses pemberangkatan jemaah haji tahun ini.

Ia juga menyebut pelepasan jemaah di Rumah Jabatan Wali Kota sebagai momen bersejarah bagi Kota Makassar.

“Ini mungkin menjadi satu sejarah. Mungkin belum pernah ada jemaah haji dilepas di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar,” ungkapnya.

Menurutnya, jumlah jemaah yang cukup besar serta adanya masa transisi kuota haji menjadi alasan utama pemilihan lokasi tersebut.

Dalam kesempatan itu, Appi juga menitipkan doa kepada para jemaah agar turut mendoakan Kota Makassar dan masyarakatnya. Ia pun mengajak seluruh jemaah untuk menjaga kebersamaan selama menjalankan ibadah.

“Jadilah satu keluarga yang tidak terpisahkan. Saling menjaga, saling membantu, karena ini adalah perjalanan spiritual yang harus dijalani bersama,” pesannya.

Kepada petugas haji, Munafri menekankan pentingnya memberikan pelayanan terbaik sebagai bentuk amanah yang mulia.

“Tugas Bapak dan Ibu jauh lebih berat, tetapi sangat mulia. Layani para jemaah dengan sepenuh hati, berikan kemudahan dan informasi yang dibutuhkan agar seluruh rangkaian ibadah berjalan lancar dan khusyuk,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Makassar, Muhammad Amrullah Arief, memastikan kesiapan JCH Kota Makassar telah melalui proses pemeriksaan ketat, khususnya dari aspek kesehatan.

Menurutnya, pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari pemenuhan syarat istitha’ah, yakni kemampuan fisik dan mental yang wajib dimiliki calon jemaah sebelum diberangkatkan.

“Prosesnya sangat ketat dalam pengawalan dan pemeriksaan kesehatan. Itulah yang dimaksud dengan istitha’ah, sehingga calon jemaah haji Kota Makassar benar-benar siap untuk diberangkatkan,” jelasnya.

Ia menambahkan, pihaknya terus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Makassar serta rumah sakit umum daerah guna memastikan seluruh jemaah memenuhi standar kesehatan.

Tahun ini, jumlah jemaah haji asal Makassar tercatat sekitar 331 orang. Sebagian telah diberangkatkan melalui beberapa kelompok terbang (kloter), yakni kloter 1, kloter 4, dan kloter 10.

Selain itu, Kota Makassar juga berperan dalam mengisi kuota kloter yang masih tersedia di Sulawesi Selatan.

Amrullah juga mengungkapkan tingginya animo masyarakat untuk menunaikan ibadah haji. Untuk tahun 2027, daftar tunggu jemaah diperkirakan mencapai sekitar 2.080 orang di luar pendamping mahram dan lansia, dengan total potensi mencapai 2.400 hingga 2.700 orang.

“Ini menunjukkan bahwa minat masyarakat sangat tinggi, sehingga membutuhkan persiapan yang lebih matang, terutama dari sisi kesehatan,” ujarnya.

Ia menegaskan, pihaknya akan terus bersinergi dengan Pemerintah Kota Makassar guna memastikan kesiapan fisik seluruh jemaah, sehingga pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan lancar dan optimal.