Kitasulsel–JAKARTA Pemerintah Kota Makassar terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat fondasi ketahanan pangan kota.

Dalam rangka mempersiapkan pendirian Perseroda, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama rombongan melakukan kunjungan kerja ke Food Station Tjipinang Jaya, perusahaan daerah milik Pemprov DKI Jakarta yang sukses membangun model bisnis pangan berkelanjutan.

Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat transformasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi perusahaan daerah (Perseroda) yang lebih adaptif, mandiri, dan berdampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat.

Salah satu langkah strategi yang kini ditempuh yakni melakukan studi dan penjajakan melihat langsung ke Food Station Tjipinang Jaya di Jakarta Timur, Kamis (31/7/2025).

Rombongan dipimpin langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, yang didampingi jajaran strategis lintas OPD dan BUMD.

Hadir mendapingi Wali Kota Makassar, Sekda Makassar, Andi Zulkifly Nanda, Ketua Tim Ahli Pemkot Hudli Huduri, Nurlina Zubair, Fadly Padi alias Arifuddin Mattotorang, Kaban Brida Makassar Haidil Adha, Kadisperin Makassar Evy Aprialti, Kaban Ekbang Muh Amri Maula, Plt Direktur Keuangan PDAM Makassar, Nanang Supriyatno, dan Kaban Bapenda Makassar Andi Asminullah.

Mereka diterima oleh Direktur Utama Food Station Tjipinang Jaya, Karyawan Gunarso, bersama jajaran direksi lainnya yakni Julius Sutjiadi (Direktur Keuangan dan Umum) serta Ronny Lisapaly (Direktur Operasional dan Bisnis).

Wali Kota Munafri menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari keseriusan Pemkot Makassar dalam membentuk dua entitas perseroda baru, yakni Perseroda Pangan dan Perseroda Infrastruktur.

“Kenapa kami ke sini? Karena kami melihat ada kemiripan secara geografis. Makassar sebagai kota juga minim lahan pertanian, namun memiliki peran sentral sebagai pusat distribusi pangan di Indonesia Timur,” ujarnya.

“Kami ingin belajar bagaimana Food Station mampu menjalankan peran strategis sebagai penyangga pangan di wilayah yang penuh tantangan logistik,” tambah Munafri.

Ia mengungkapkan, Kota Makassar hanya memiliki sekitar 1.400 hektare lahan pertanian aktif, yang hanya mampu memproduksi setara dengan 10.000–14.000 beras dalam kondisi ideal.

Oleh karena itu, aspek ketahanan pangan dan penguatan rantai pasok menjadi krusial, apalagi Makassar sangat bergantung pada pasokan dari luar kota maupun Provinsi lain.

Munafri menyampaikan, fokus utama dari perseroda pangan ini tidak hanya sebatas distribusi beras atau kebutuhan pokok, tetapi juga menyasar pada sektor urban farming dan pengembangan rantai pasok pangan modern.

Lanjut dia, setiap hari orang butuh makan, setiap hari orang bicara soal beras. Maka ini adalah peluang yang tidak bisa kami abaikan.

“Bahkan untuk produk sederhana seperti pasta gigi, distribusinya masih dikuasai oleh satu merek dari luar. Ini bisa menjadi peluang produksi bersama,” tuturnya.

Appi juga menegaskan bahwa posisi Kota Makassar sangat strategis sebagai hub distribusi ke wilayah timur Indonesia seperti Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Papua hingga Nusa Tenggara, yang memiliki populasi lebih dari 60 juta jiwa.

“Bayangkan jika kita bisa menjadi simpul distribusi dan bahkan produksi untuk wilayah Indonesia Timur. Tantangannya memang ada pada biaya transportasi antar pulau, namun sekaligus membuka peluang untuk membangun model bisnis yang kuat dan adaptif,” tambahnya.

Dalam pertemuan tersebut, Pemkot Makassar juga menjajaki peluang kerja sama dan pembelajaran proses bisnis yang diterapkan oleh Food Station Tjipinang Jaya.

Munafri menyatakan keinginannya agar jajaran teknis dari Pemkot dapat melanjutkan dialog lebih intensif dalam menyusun konsep dan rencana bisnis yang relevan bagi Makassar.

“Kami berharap, pasca kunjungan ini akan ada kolaborasi lanjutan. Bukan sekedar meniru, tapi menyesuaikan dengan kondisi riil Makassar, serta memperkuat kapasitas SDM kami dalam membangun perusahaan yang berdampak sosial dan ekonomi,” harapnya.

Pemerintah Kota Makassar tengah menggeser paradigma pengelolaan BUMD menjadi lebih dinamis melalui bentuk Perseroda.

Langkah ini menunjukkan keseriusan Pemkot dalam menjawab tantangan ekonomi dan pangan kota, sekaligus membuka peluang kerja sama antar daerah dan sektor swasta dalam menghadirkan layanan publik yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Lebih jauh lagi politisi Golkar itu mengungkapkan, kekagumannya terhadap capaian Food Station yang mampu tumbuh menjadi salah satu BUMD terbaik di Indonesia, meski dengan keterbatasan lahan pertanian.

“Jadi, sekali lagi. Kami datang ke sini karena melihat adanya kesamaan geografis dan tantangan yang menghadang. DKI Jakarta, seperti halnya Makassar, tidak memiliki lahan sawah yang luas,” terangnya.

“Namun mereka mampu menjadikan keterbatasan itu sebagai peluang bisnis yang besar,” lanjut Munafri.

Food Station Tjipinang Jaya diketahui menggerakkan sekitar 75 persen omzetnya melalui aktivitas perdagangan beras, yang diperoleh melalui kemitraan dengan kelompok tani di berbagai daerah.

Mereka membangun kekuatan bisnisnya dengan cara tiba, membina kelompok tani, dan membangun jejaring pasokan dari luar daerah.

“Sistem ini sangat menarik dan cocok untuk kami terapkan di Makassar,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Munafri juga menegaskan bahwa kehadiran Perseroda Pangan di Makassar tidak hanya sebagai entitas bisnis, tetapi sebagai solusi untuk memperkuat ketahanan pangan secara berkelanjutan.

“Kita ingin tahu langsung bagaimana Food Station mengelola rantai distribusi, membangun kerja sama antar daerah, dan memastikan stok pangan tetap aman. Hal-hal ini yang akan kami terapkan di Makassar,” ungkapnya.

Ia juga pentingnya peran daerah dalam membangun sistem pangan yang tidak selalu bergantung pada pusat. Dimana ketahanan pangan bukan hanya soal produksi, tapi juga soal logistik, distribusi, dan manajemen.

“Kami percaya, dengan model seperti ini, Perseroda Pangan Makassar dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat kota, baik dari ketersediaan bahan pokok maupun penciptaan lapangan kerja,” tegasnya.

Kunjungan ke Food Station merupakan bagian dari rangkaian studi banding Pemkot Makassar dalam rangka transformasi BUMD menjadi Perseroda yang lebih adaptif dan berorientasi bisnis.

Sebelumnya, rombongan Pemkot juga telah mengunjungi PT Jakpro, BUMD DKI Jakarta yang bergerak di bidang infrastruktur dan pengembangan kawasan.

“Kami menargetkan tahun ini akan lahir dua Perseroda baru, satu bergerak di bidang pangan, satu lagi di infrastruktur. Semuanya dirancang agar kehadiran BUMD benar-benar memberi dampak ekonomi dan sosial bagi warga,” ujar Munafri menutup kunjungan.

Kehadiran Pemkot Makassar ke Jakarta menjadi sinyal kuat bahwa daerah kini membangun kemandirian ekonomi lokal melalui tata kelola BUMD yang profesional.

Pemkot Makassar, saat ini menyusun cetak biru awal pendirian perseroda pangan dan infrastruktur, dengan mengadaptasi pembelajaran dari Food Station dan entitas lainnya di Jakarta seperti PT Jakpro.

Pada kesempatan ini, Direktur Utama Food Station Tjipinang Jaya, Karyawan Gunarso, secara terbuka memaparkan sejarah, tantangan, dan strategi pengembangan bisnis yang membawa perusahaan daerah milik DKI Jakarta itu menjadi salah satu BUMD pangan terbaik di Indonesia.

Gunarso menjelaskan bahwa Food Station lahir sejak tahun 1972, namun baru resmi menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada tahun 2014, setelah saham mayoritas—sebanyak 99,9%, diambil alih oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Sebelum tahun 2014, kami (Food Station) masih berbentuk korporasi biasa. Setelah menjadi BUMD, barulah kami melakukan pembenahan secara menyeluruh, terutama dalam aspek model bisnis dan penguatan tata kelola,” jelasnya.

Gunarso menceritakan bahwa pada awalnya, Food Station hanya bergantung pada pendapatan dari manajemen pasar dan penyewaan kios, dengan omzet yang bahkan tidak melebihi Rp50 miliar per tahun.

Namun seiring berjalannya waktu, pendekatan ini terbukti tidak mampu menutupi beban operasional dan kebutuhan pengembangan usaha. Pihanya, lalu mulai mengembangkan bisnis perdagangan pangan, khususnya beras.

“Kini sekitar 75% dari total omzet perusahaan berasal dari kegiatan perdagangan beras. Kami berkumpul dengan kelompok tani dari berbagai daerah, membangun ekosistem pasokan yang kuat,” ungkapnya.

Selanjutnya, kini produk Food Station tidak hanya tersebar di wilayah DKI Jakarta, tetapi juga telah hadir di berbagai daerah di Indonesia dengan brand sendiri.

Dalam rangka meningkatkan daya saing dan mempercepat pertumbuhan, Food Station sejak beberapa tahun terakhir mulai merekrut tenaga profesional dari berbagai sektor swasta.

“Kami menyadari bahwa percepatan hanya bisa dicapai dengan sumber daya manusia yang kompeten. Jadi kami membajak talenta-talenta terbaik dari perusahaan besar. Hari ini banyak dari tim manajemen kami yang berasal dari korporasi swasta ternama,” ujarnya.

Sebagai BUMD, Food Station tetap memegang teguh misi sosial untuk mendukung ketahanan pangan DKI Jakarta. Salah satu program unggulannya adalah pangan murah keliling yang menyasar 20 kelurahan setiap hari melalui operasional mobil.

“Kami keliling tiap hari ke 20 titik dengan program pangan murah. Ini wujud nyata dukungan kami terhadap program strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli warga,” tutup Gunarso. (*)