Pemkot Makassar
Makassar Bergerak, Wujudkan Kota Bersih dan Sehat Menuju Adipura
Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Kota Makassar kini semakin fokus memperkuat kebersihan kota dan tata kelola lingkungan hidup secara menyeluruh mulai dari hulu ke hilir.
Komitmen ini ditegaskan langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, saat memimpin Rapat Koordinasi Teknis bersama jajaran SKPD dan Kepala Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Sulawesi-Maluku (Pusdal LH SUMA), Dr. Azri Rasul, di Kantor Balai Kota Makassar, Jumat (1/8/2025).
Dalam arahannya, Wali Kota Munafri menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk mengelola kebersihan kota secara sistematis dan berkelanjutan.
Ia mengingatkan bahwa pengelolaan lingkungan tidak bisa diserahkan pada satu instansi saja, melainkan harus menjadi tanggung jawab bersama, mulai dari SKPD hingga ke tingkat RT dan RW.
“Kita tidak bisa lagi berjalan dengan ego sektoral. Adipura bukan lagi sekadar seremoni atau dokumentasi formalitas. Ini soal pembuktian nyata bahwa Kota Makassar benar-benar bersih, sehat, dan tertata,” tegas Wali Kota.
Ia menyampaikan bahwa saat ini Makassar telah masuk dalam radar pengawasan Kementerian Lingkungan Hidup, sebagai salah satu prasyarat untuk ikut serta dalam kompetisi Adipura. Maka dari itu, dibutuhkan perhatian ekstra dan langkah konkret yang terukur.
Wali Kota juga memaparkan berbagai program prioritas lingkungan yang akan digerakkan hingga ke tingkat RT. Salah satunya adalah program
Ada 100.000 Biopori untuk Makassar, sebagai upaya meningkatkan resapan air dan mengurangi limbah organik di sumbernya.
“Setiap RT wajib membuat biopori. Selain itu, mereka juga harus memiliki Eco Enzyme, unit proses, serta budidaya maggot sebagai solusi pengolahan sampah organik,” ujarnya.
Menurutnya, langkah ini sekaligus menjadi bagian dari ekosistem besar pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
Appi juga menargetkan bertumbuhnya lebih banyak bank sampah dan TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle) di seluruh kecamatan.
Untuk mendukung program ini, jalur-jalur utama kota akan menjadi prioritas dalam pembuatan biopori, di mana petugas penyapu jalan akan dilibatkan langsung dan diberikan tanggung jawab penuh atas pemeliharaannya.
Selain soal kebersihan dan sampah, Pemkot Makassar juga tengah menata ulang sejumlah taman kota melalui skema kerja sama dengan pihak ketiga. Beberapa taman telah memasuki tahap akhir kesepakatan kerja sama dan akan mulai didesain tahun ini.
“Taman kota tidak boleh lagi saling lempar tanggung jawab. Pengelolaannya harus dikerjasamakan agar punya sistem pengawasan yang baik,” ungkap Munafri.
Lebih lanjut, ia menegaslan. Pemkot juga akan membenahi kawasan pedestrian. Jika sebelumnya pedestrian mengikuti jalur kendaraan, ke depan justru kendaraan yang harus menyesuaikan dengan hak pejalan kaki.
Menutup arahannya, Wali Kota Munafri kembali menegaskan bahwa pengelolaan lingkungan adalah tanggung jawab kolektif.
“Kebersihan bukan cuma urusan DLH atau Wali Kota. Ini tanggung jawab semua, dari SKPD, camat, lurah, RT, RW hingga masyarakat. Kalau kita kompak dan punya komitmen, insya Allah Makassar bisa lebih bersih dan berdaya,” pungkasnya.
Rapat koordinasi ini menjadi awal penyusunan langkah strategis menuju kota yang bersih, sehat, dan layak untuk meraih penghargaan Adipura.
Dengan kolaborasi lintas sektor dan partisipasi aktif warga, Pemkot Makassar optimis bisa mewujudkan tata kelola lingkungan yang berkelanjutan dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Dengan dukungan dari pusat dan komitmen Pemerintah Kota Makassar, ia optimis bahwa Makassar bisa menjadi model pengelolaan sampah yang tidak hanya berorientasi pada penghargaan Adipura, tapi juga membangun budaya bersih dan berkelanjutan di tengah masyarakat.
Kepala Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Sulawesi Maluku (Pusdal LH SUMA), Dr. Azri Rasul, memaparkan skema penilaian kebersihan dan tata kelola lingkungan dalam rangka pembinaan menuju program Adipura.
Dalam paparannya, Dr. Azri menekankan pentingnya pendekatan sistematis dalam pengelolaan sampah yang mencakup tiga sektor utama, bagian hulu (sumber sampah), bagian tengah (pengumpulan), dan bagian hilir (pemrosesan akhir).
Dr. Azri menjelaskan bahwa konsep utama dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah mendorong pengelolaan sampah secara mandiri di titik awal, baik oleh individu, rumah tangga, pelaku usaha, hingga kawasan industri.
“Kalau hotel, rumah sakit, sekolah atau kawasan industri bisa mengelola sampahnya sendiri, maka tidak lagi menjadi beban bagi pemerintah daerah. Semua selesai di tempat. Inilah yang menjadi fokus pembinaan kami,” ujar Azri.
Ia juga menyoroti bahwa pengelolaan di tingkat sumber harus melibatkan berbagai metode seperti pengolahan organik dan anorganik, pemanfaatan eco enzyme, budidaya maggot, hingga pelibatan bank sampah.
Pusdal LH SUMA saat ini telah mendorong pengelolaan mandiri pada beberapa kawasan di Kota Makassar, termasuk kawasan industri yang tengah mengikuti program Proper (Peringkat Kinerja Perusahaan) dari KLHK.
Melalui pembinaan ini, kawasan industri diharapkan dapat mengelola sampahnya secara tuntas tanpa mengalirkannya ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
Sebagai langkah konkret, Pusdal LH SUMA telah membentuk tim identifikasi yang bekerja sama dengan seluruh kecamatan di Kota Makassar. Tim ini akan melakukan inventarisasi lapangan terhadap praktik pengelolaan sampah di wilayah-wilayah kelurahan.
“Kami akan mencatat secara faktual jumlah dan jenis pengelolaan sampah yang dilakukan oleh warga, pelaku usaha, sekolah, hingga kantor-kantor. Ini penting untuk menentukan seberapa besar sampah bisa diselesaikan di sumber,” jelasnya.
Data tersebut akan menjadi bahan perhitungan persentase pengelolaan mandiri, sebagai bagian dari indikator utama dalam penilaian Adipura.
Targetnya, minimal 51,2% sampah harus dikelola secara mandiri di hulu, baik melalui bank sampah, TPS3R, kompos rumah tangga, maupun sistem budidaya maggot.
Dr. Azri juga menekankan bahwa pencapaian ini tidak bisa dilepaskan dari keterlibatan aktif semua pihak, masyarakat, pemerintah kelurahan dan kecamatan, serta dinas terkait. Semua harus mengambil peran nyata, bukan hanya administratif.
“Bank sampah, pengolahan eco enzyme, maggot farming, hingga sistem e-Proses di kantor atau sekolah harus tercatat dan dikalkulasi secara terukur. Karena ini akan menentukan posisi kita dalam evaluasi nasional,” tutup Azri. (*)
Pemkot Makassar
Pemkot Makassar Luncurkan Pete-pete Laut Gratis, Warga Kepulauan Sangkarrang Kini Nikmati Akses Transportasi Antar Pulau
Kitasulsel–MAKASSAR – Masyarakat kepulauan di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang kini mulai merasakan hadirnya layanan transportasi laut gratis yang selama ini menjadi harapan warga. Pemerintah Kota Makassar secara resmi melakukan soft launching program Pete-pete Laut melalui pengoperasian kapal KM Banawa Nusantara 27 di Dermaga Pulau Barrang Lompo, Jumat (12/6/2026).
Peluncuran layanan tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, sebagai bagian dari komitmen pemerintah menghadirkan akses transportasi yang lebih mudah, aman, dan terjangkau bagi masyarakat di wilayah kepulauan.
Program yang menjadi salah satu janji politik pasangan Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham itu kini mulai direalisasikan dan dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh warga pulau-pulau terluar Kota Makassar.
“Hari ini kita melakukan peluncuran awal sebuah program yang menjadi solusi bagi kondisi masyarakat Kepulauan Sangkarrang,” ujar Munafri saat meresmikan pengoperasian kapal di Dermaga Pulau Barrang Lompo.
Solusi Keterbatasan Transportasi Kepulauan
Selama bertahun-tahun, persoalan transportasi menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi masyarakat kepulauan. Mobilitas pelajar, guru, tenaga kesehatan, nelayan, hingga masyarakat umum sering kali terkendala keterbatasan armada dan tingginya biaya perjalanan antar pulau.
Melalui program Pete-pete Laut, Pemerintah Kota Makassar berupaya menghadirkan solusi konkret dengan menyediakan layanan transportasi laut gratis yang beroperasi secara terjadwal.
Kapal akan memulai perjalanan dari Pulau Barrang Lompo pada pukul 07.00 WITA, kemudian melayani rute menuju Pulau Bone Tambu, Pulau Lumu-Lumu, Pulau Langkai, hingga kawasan pulau terluar sebelum kembali ke Barrang Lompo.
Munafri menegaskan bahwa layanan tersebut tidak dipungut biaya sepeser pun dari masyarakat.
“Ini bukan milik pemerintah, tetapi milik masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah,” tegasnya.
“Karena itu setiap perjalanan kapal ini tidak dipungut biaya. Tidak ada tarif yang ditentukan. Semuanya gratis untuk masyarakat yang ada di pulau-pulau,” tambah wali kota yang akrab disapa Appi.
Menurutnya, kehadiran Pete-pete Laut merupakan tonggak penting dalam memperkuat konektivitas antara wilayah daratan Makassar dengan gugusan pulau yang selama ini memiliki keterbatasan akses transportasi.
Dorong Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi Warga
Munafri menjelaskan, layanan transportasi laut gratis tidak hanya bertujuan mempermudah mobilitas masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mendukung pelayanan publik.
Selama ini banyak pelajar yang harus menempuh perjalanan laut untuk bersekolah, guru yang bertugas di pulau-pulau terpencil, hingga tenaga kesehatan yang harus menjangkau masyarakat di wilayah kepulauan.
Dengan hadirnya layanan transportasi yang terjadwal dan gratis, berbagai aktivitas tersebut diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
“Selama ini alur transportasi menjadi faktor yang membatasi gerak pembangunan, baik pembangunan infrastruktur maupun pembangunan sumber daya manusia di wilayah kepulauan,” jelasnya.
Program Pete-pete Laut juga diharapkan mampu membuka akses ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat kepulauan, terutama nelayan dan pelaku usaha kecil yang bergantung pada konektivitas antar pulau maupun ke Kota Makassar.
Pemerintah Siapkan Penambahan Armada
Meski baru diawali dengan satu armada, Pemerintah Kota Makassar telah menyiapkan rencana pengembangan layanan agar dapat menjangkau lebih banyak wilayah kepulauan.
Munafri mengakui bahwa satu kapal belum cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan transportasi masyarakat.
Karena itu, pemerintah akan melakukan evaluasi kebutuhan operasional dan pembiayaan untuk membuka peluang penambahan armada pada masa mendatang.
“Satu kapal tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat. Kita akan menghitung seluruh kebutuhan biaya dan operasional agar progres penambahan armada dapat berjalan secara berkelanjutan,” ujarnya.
Pemerintah menargetkan ke depan layanan ini dapat diperkuat dengan penambahan dua hingga tiga armada tambahan agar frekuensi perjalanan semakin meningkat.
Keselamatan Penumpang Jadi Prioritas
Selain memastikan akses transportasi tersedia, Pemerintah Kota Makassar juga memberikan perhatian serius terhadap aspek keselamatan pelayaran.
Munafri meminta seluruh standar keamanan dan keselamatan kapal dipenuhi secara maksimal, mengingat kapal tersebut dapat mengangkut sekitar 30 penumpang dalam satu perjalanan.
“Saya minta agar memperhatikan seluruh aspek pelayanan transportasi. Yang paling penting adalah aspek keamanannya. Kapal ini harus dilengkapi sarana keselamatan yang lengkap dan memadai serta tidak boleh overload,” tegasnya.
Ia juga menginstruksikan agar setiap penumpang mendapatkan satu jaket pelampung atau life jacket serta memastikan perangkat komunikasi kapal berfungsi dengan baik selama pelayaran.
“Setiap penumpang harus memiliki satu life jacket. Sarana telekomunikasi kapal juga harus maksimal agar dapat berkomunikasi dengan pos-pos terdekat selama perjalanan,” pesannya.
Dishub Pastikan Awak Kapal Bersertifikat
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar, Muhammad Rheza, menjelaskan bahwa armada yang digunakan merupakan kapal Banawa Nusantara yang selama ini telah dimiliki dan dioperasikan oleh Dishub Makassar.
Menurut Rheza, seluruh awak kapal telah memenuhi standar kompetensi dan sertifikasi keselamatan maritim.
“Awak kapal kami terdiri dari lima orang, yaitu kapten, juru mudi, dan tiga anak buah kapal,” katanya.
Seluruh awak kapal telah mengantongi sertifikat Basic Safety Training (BST), Advanced Fire Fighting (AFF), serta Security Awareness Training yang menjadi syarat wajib bagi pelaut.
Ia juga menjelaskan bahwa program Pete-pete Laut tidak menggunakan anggaran baru, melainkan memanfaatkan anggaran operasional kapal yang telah tersedia sebelumnya.
“Program ini lahir dari niat baik dan kepedulian Bapak Wali Kota untuk menjawab kebutuhan masyarakat kepulauan. Alhamdulillah, dengan memanfaatkan anggaran operasional yang sudah ada, program ini bisa diwujudkan,” ujarnya.
Untuk mendukung operasional kapal selama setahun, Dishub telah mengalokasikan anggaran bahan bakar serta pemeliharaan kapal. Selain itu, pemerintah juga menganggarkan biaya jasa operator kapal atau gaji awak kapal sebesar Rp246 juta per tahun.
Tantangan Infrastruktur Dermaga
Di balik hadirnya layanan transportasi laut gratis tersebut, Pemerintah Kota Makassar masih menghadapi sejumlah tantangan infrastruktur di pulau-pulau tujuan.
Rheza mengungkapkan bahwa beberapa pulau yang masuk dalam rute pelayanan masih memiliki keterbatasan dermaga dan kedalaman perairan sehingga kapal belum dapat bersandar secara langsung.
Salah satu contohnya berada di Pulau Bone Tambu yang memiliki kedalaman perairan sekitar satu meter di area dermaga. Kondisi tersebut membuat kapal harus menggunakan perahu penghubung atau tender boat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
“Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri. Karena itu kami berharap ke depan dapat dibangun dermaga yang lebih representatif di pulau-pulau tujuan agar kapal yang lebih besar dapat bersandar dengan aman dan nyaman,” jelasnya.
Simbol Pemerataan Pembangunan Kepulauan
Kehadiran Pete-pete Laut tidak hanya menjadi layanan transportasi baru, tetapi juga simbol pemerataan pembangunan hingga ke wilayah kepulauan yang selama ini kerap menghadapi keterbatasan akses.
Melalui program ini, Pemerintah Kota Makassar ingin memastikan bahwa masyarakat yang tinggal di pulau-pulau terluar memperoleh hak yang sama terhadap layanan publik, pendidikan, kesehatan, dan aktivitas ekonomi.
“Saya ingin memastikan dengan hadirnya Pete-pete Laut, akses masyarakat menjadi lebih mudah. Di sisi lain, pemerintah juga bisa lebih dekat melihat dan menjangkau pulau-pulau yang kita miliki,” tutur Munafri.
“Pulau-pulau di sini merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari wilayah Kota Makassar dan harus kita jaga bersama-sama,” lanjutnya.
Pada kegiatan soft launching tersebut turut hadir Ketua TP PKK Kota Makassar, Melinda Aksa, Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda, serta jajaran pimpinan OPD lingkup Pemerintah Kota Makassar.
Dengan mulai beroperasinya Pete-pete Laut, warga Kecamatan Kepulauan Sangkarrang kini tidak lagi sekadar mendengar rencana pembangunan. Mereka telah merasakan langsung hadirnya layanan publik yang dirancang untuk mendekatkan akses, mempercepat pelayanan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di pulau-pulau terluar Kota Makassar.
-
Nasional12 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur










You must be logged in to post a comment Login