Nasional
RDP Perdana Bersama Komisi VIII DPR RI, Kemenag Berkomitmen untuk Layanan Haji Lebih Baik
Kitasulsel—JAKARTA – Menteri Agama, Prof. Dr. KH Nasaruddin Umar, MA, menghadiri rapat kerja (Raker) dan rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VIII DPR di Ruang Rapat Komisi VIII DPR, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta Selatan. Agenda utama pertemuan ini adalah mengevaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 1445 H.
Selain Menteri Agama, turut hadir Wakil Menteri Agama, Romo Syafi’i, serta pejabat dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU).
Menteri Nasaruddin Umar menjelaskan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian Agama dalam penyelenggaraan Haji tahun 2024.
Prof Nasaruddin Umar menekankan bahwa selama 73 hari, Kementerian Agama telah bekerja keras untuk memberikan pelayanan maksimal kepada jamaah haji.
Harapan jamaah untuk mendapatkan pelayanan terbaik demi tercapainya haji mabrur menjadi perhatian utama.
Lebih lanjut, beliau menyampaikan bahwa Kemenag berkomitmen menyediakan layanan haji yang ramah bagi lansia dan mengedepankan asas keadilan.
“Semoga penyelenggaraan haji tahun 2025 mendatang bisa lebih baik dan berjalan dengan lancar,” harap Menteri Nasaruddin, yang menginginkan peningkatan kualitas layanan haji dari tahun ke tahun.
Kitasulsel–JAKARTA Langkah Presiden Prabowo Subianto akan mengambil alih persoalan sengketa empat pulau yang melibatkan Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh mendapat apresiasi Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda.
Rifqinizamy mengatakan, langkah strategis Prabowo untuk turun tangan menyelesaikan polemik empat pulau menjadi oase di tengah pertentangan wilayah yang mengemuka di ruang publik.
“Kami meyakini kebijaksanaan dan pengalaman panjang Pak Prabowo untuk menjaga NKRI akan beliau kedepankan dalam penyelesaian masalah sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara,” kata Rifqinizamy dalam keterangan tertulisnya, Minggu 15 Juni 2025.
Legislator dari Fraksi Nasdem DPR RI ini mengatakan, jejak historis dan sosiologis yang kuat terhadap empat pulau bagi masyarakat Aceh patut dipertimbangkan.
Sebab, kata Rifqinizamy, peralihan status kewilayahan ke Sumatera Utara memicu riuh di ruang publik.
“Penyelesaian empat pulau ini bukan hanya sekadar penyelesaian administratif dan yuridis status empat pulau. Tapi juga terkait dengan bagaimana kita menjaga kebersamaan kita dalam NKRI,” kata Rifqinizamy.
Ia berharap sengketa empat pulau ini tidak melukai rakyat Aceh hingga menimbulkan perpecahan antar masyarakat.
Diketahui, pengambilalihan persoalan sengketa empat pulau tersebut diputuskan setelah Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad berkomunikasi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu.
“Hasil komunikasi DPR dengan Presiden bahwa Presiden mengambil alih persoalan batas pulau yang menjadi dinamika antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara,” kata Dasco dalam keterangannya, Sabtu 14 Juni 2025.
Tak hanya itu, Ketua Harian Partai Gerindra ini menyatakan bila Presiden Prabowo menargetkan keputusan terkait pemindahan kepemilikan empat pulau tersebut rampung pekan depan. (*)
-
Politics9 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
12 bulan agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login